Harga Rumah Subsidi MBR akan Naik, Harga 2019 Bolanya di Kemenkeu

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana kenaikan harga Rumah Subsidi tinggal menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pasalnya, saat ini pembahasan masih dalam tahap pengenaan pajak rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menjelaskan.

Melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan harga baru rumah subsidi ke Kemenkeu.

Grup D Piala Presiden Borneo FC Tersingkir, Berikut Klasemen Sementara Persija Jakarta Teratas

Capres Prabowo Subianto Marahi Panitia Pidato Kebangsaan di Sebuah Kampus Kota Bandung

Perjalanan Ketut/Rizki Tamat Setelah Lawan dari Wakil Jepang, Gagal ke semifinal

"Tentang harga 2019 bolanya ada di Kemenkeu," ujar Eko di kantornya, Jumat (8/3/2019).

"Yang ditunggu adalah ketetapan pajak," kata Eko lagi.

Menurut dia, Kementerian PUPR tidak bisa memutuskan harga rumah subsidi secara sepihak bila ambang batas bebas pajak belum ditetapkan.

Meskipun saat ini belum ada ketetapan harga baru, ia menilai, hal itu bukan menjadi persoalan.

Pengembang masih bisa memproduksi rumah tersebut dengan menggunakan harga yang berlaku selama ini.

"Kalau pengembang masih memproduksi dengan harga 2017 atau 2018 itu enggak masalah," kata dia.

Eko pun berharap paling lambat keputusan terkait hal ini dapat keluar paling lambat akhir April 2018. ( )

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keputusan Soal Harga Baru Rumah Subsidi di Tangan Kemenkeu", https://properti.kompas.com/read/2019/03/08/200000921/keputusan-soal-harga-baru-rumah-subsidi-di-tangan-kemenkeu.https://properti.kompas.com/read/2019/03/08/200000921/keputusan-soal-harga-baru-rumah-subsidi-di-tangan-kemenkeu
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander

Jalan di Rumah Subsidi MBR Becek Belum Bagus

Hujan dini hari yang mengguyur deras kawasan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, membuat jalanan pemukiman penduduk masyarakat berpenghasilan rendah.

Atau biasa disebut perumahan Jokowi, berlumpur basah.