Gabungan Sopir Angkot di Samarinda Ikut Tangkal Berita Hoaks

Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hoaks, atau kabar bohong kian masif menyebar jelang pesta demokrasi akbar, 17 April mendatang.

Meski demikian, makin banyak kalangan yang berupaya memerangi merebaknya hoaks, ini.

Satu diantaranya Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, yang anggotanya sebagian besar bekerja sebagai sopir angkot.

Sekretaris Orgatrans Kaltim, Tri Raharjo menuturkan, ribuan anggota Organtrans Kaltim telah mendapat sosialisasi mengenai berita hoaks dari kepolisian.

"Setelah mengerti cara memfilter kabar bohong, kami sampaikan hal tersebut ke masyarakat luas,” jelas Tri Raharjo, Rabu (26/3/2019)

Senada, Ketua Orgatrans Kaltim Kamaryono menuturkan, hoaks bertujuan membodohi masyarakat lewat keterangan dan berita palsu.

Bagi mereka yang mengerti, berita hoaks akan diabaikan.

“Tapi masyarakat yang tidak mengetahui, bisa terhasut oleh hoaks,” kata Kamaryono.

Orgatrans, kata Kamaryono mengecam cara-cara kotor dalam Pemilu 2019.

Sebagai upaya melawan hoaks, Organtrans membantu menyebarkan informasi yang benar supaya masyarakat bisa membedakan berita bohong dan yang bukan.

"Contoh berita bohong, katanya, adalah pelarangan azan atau pelajaran agama dihapus jika salah satu kandidat presiden menang," ucapnya.

Cara-cara kotor demikian, menurut Kamaryon tak boleh dibiarkan.

• Wiranto Jelaskan Pernyataannya soal Penyebar Hoaks Bisa Dikenakan UU Terorisme

• Menko Polhukam Wiranto Geregetan pada Berita Bohong, Sebut Pembuat Hoaks itu Sama dengan Teroris

• BMKG Pastikan Hoaks soal Kabar Ada Badai 45 Knot di Yogyakarta pada 17-20 Maret 2019

• Polisi yang Ditegur Prabowo Subianto di Cianjur Minta Maaf: Kami Ingin Luruskan Hoaks yang Beredar

Pasalnya, akan menodai demokrasi. Padahal, hasil politik yang baik akan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk Orgatrans.

Kepada pemerintah, kata Kamaryono, organisasi yang menaungi ribuan sopir angkot di Samarinda ini menunggu kebijakan yang lebih perhatian kepada moda transportasi konvensional seperti angkot.

“Sebenarnya kebijakan pemerintah banyak yang bagus. Kami hanya berharap, menteri perhubungan bisa melihat secara objektif persoalan transportasi ini,” katanya lagi.

Karmayanto juga menyoroti Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018 memiliki plus minus. Salah satu kritik Orgatrans adalah diperbolehkannya angkutan umum tanpa Uji KIR. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.

“Kami tidak setuju dengan aturan itu. Nah, kami mendukung kebijakan pemerintah agar keselamatan penumpang lebih diutamakan. Hal ini harus menjadi perhatian menteri perhubungan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan perusahaan atau pengusaha asing di bidang transportasi,” tuturnya.

Sementara, Tri Raharjo menambahkan salah satu contoh hoaks yang sempat membuat gaduh Orgatrans Kaltim adalah kabar bahwa transportasi di Bandara APT Pranoto Samarinda dikelola satu pihak saja. Hal itu menimbulkan kegaduhan di kalangan sopir angkot.

Tri juga berharap agar pemerintah lebih memerhatikan transportasi konvensional. Orgatrans siap bersaing dengan transportasi online melalui koperasi bernama Kogatrans. Untuk lingkup Samarinda, Orgatrans berharap pemerintah mengeluarkan regulasi bagi angkutan resmi yang telah melewati Uji KIR.

“Tentu kami berharap agar pemilu berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” tuturnya.

Sekadar informasi, Orgatrans Kaltim adalah organisasi yang didirikan pada 2015. Saat ini, sekitar seribu orang menjadi anggota aktif Orgatrans. Sementara anggota yang terdata mencapai 2.000 orang yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim. (*)

Klik Like & Follow Facebook Tribunkaltim.co:

Follow Instagram Tribunkaltim.co di bawah ini:

 Subscribe official YouTube Channel Tribun Kaltim, klik di sini