Berita Video

VIDEO - Sidak BKPP Kutai Timur, 60 Pegawai Sekretariat DPRD Kutim Absen Tanpa Keterangan

Tayang: Selasa, 16 April 2019 19:37 WITA

Editor: Amalia Husnul A

lihat foto

VIDEO - Sidak BKPP Kutai Timur, 60 Pegawai Sekretariat DPRD Kutim Absen Tanpa Keterangan

tribunkaltim.co/margaret sarita

Sidak BKPP Kutim jelang hari H- Pemungutan suara, Pemilu 2019, Selasa (16/4/2019)

Baca Selanjutnya:

65 Investor Siap Guyur Dana Rp70 Triliun di IKN, Aturan Baru Bakal Dongkrak Investasi

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan PNS maupun TK2D di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Selasa (16/4), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kutai Timur bergerak meninjau ke seluruh OPD.

Rombongan sidak terbagi empat tim.

Satu tim dipimpin Wabup Kasmidi Bulang, satu tim dipimpin Sekda Irawansyah dan tim lainnya dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Ekonomi Pembangunan.

Di setiap OPD tim melakukan pemeriksaan presensi.

Bahkan tak sedikit yang melakukan absen ulang secara acak.

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mendapat bagian di Setkab Kutim, Badan Litbang, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan.

Para pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, diminta menghadap ke ruang Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.

Pasalnya, di Sekretariat DPRD Kutim, dari 400 pegawai yang tercatat, ada 60 pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.

"Mereka yang tidak hadir, suruh menghadap saya dulu hari Kamis. Kalau tidak, gajinya dipending, sampai menghadap saya," kata Kasmidi.

Sidak ini, menurutnya agar para pegawai tetap berada di Sangatta saat pencoblosan.

Karena sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kita malu sebagai kabupaten dengan jumlah pemilih yang lumayan banyak, tapi partisipasinya sangat minim sekali.

Hanya sekitar 40-50 persen.

Jadi, saya mengimbau agar semua ikut mencoblos saat Pemilu besok. Mari gunakan hak pilih kita dengan baik," kata Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.

Lihat videonya:

Ratusan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Lolos Tes CPNS

Pertemuan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Timur yang digelar setiap awal pekan membahas banyak hal.

Tak melulus soal pembangunan atau kendala-kendala yang dihadapi, tapi juga soal kepegawaian.

Seperti yang diutarakan Sekda Irawansyah pada pertemuan, Senin (4/2/2019) lalu.

Di hadapan Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap para Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja di lingkungan mereka.

Terutama soal jumlah yang ada saat ini.

Suasana Coffee morning yang digelar jajaran Pemkab Kutim, Senin (4/2), (TRIBUNKALTIM/MARGARET SARITA)

Karena dengan diterbitkannya PP 48 tahun 2018 oleh Kementerian PAN RB, mulai tahun 2019, tidak boleh ada lagi pengangkatan TK2D atau tenaga honor di daerah.

Irawansyah juga menyampaikan, dari hasil seleksi CPNS, sudah ada 200 TK2D yang dinyatakan lolos.

Dengan demikian, jumlah TK2D yang ada sudah berkurang.

“Nanti dievaluasi, yang sudah lulus CPNS jangan masuk lagi dalam daftar TK2D. Kemudian yang malas-malas selama ini, tidak perlu lagi diperpanjang kontraknya,” kata Irawansyah.

Pengetatan TK2D Kutim, menurut Irawansyah berkaitan pula dengan anggaran yang harus dikeluarkan untuk gaji.

Apalagi mulai 2019 ini, besaran upah yang diterima akan ditingkatkan mendekati UMK.

Sehingga Pemkab Kutim pun meminta TK2D yang tidak aktif dan memiliki absen merah agar menjadi bahan penilaian tersendiri dalam perpanjangan kontrak.

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang memberi arahan pada para TK2D di lingkungan Dinas Pendidikan Kutim. (TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA)

Pertanyakan Nasib Guru Honorer

Saat ini, di lingkungan Dinas Pendidikan Kutim ada juga guru honorer sekolah.

Guru honorer sekolah ini mengajar di sekolah-sekolah, mulai SD, SMP sampai SMA, terutama di kawasan pedalaman.

Mereka digaji menggunakan dana BOS yang didapat masing-masing sekolah dengan besaran sekitar Rp 500.000 hingga Rp 750.000 per bulan.

Dengan harapan suatu saat bisa diangkat sebagai guru dengan status TK2D.

“ Jumlahnya ada 920 orang di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Mereka sudah masuk data base tahun 2017. Tapi dengan tidak adanya penyerapan TK2D lagi di Kutim. Nasib mereka seperti apa,” ungkap Plt Kadisdik Kutim, Roma Malau.

(*)

Polres Kutim Geser 150 Personel Polisi ke 10 Kecamatan untuk Pengamanan TPS

Remaja 13 Tahun di Kutim Dirudapaksa Kakek 50 Tahun, Sempat 2 Kali Ditendang

10 Posisi Kepala Dinas Kosong, Pemkab Kutim Buka Seleksi Jabatan Pratama, Begini Ketentuannya

Mahasiswa Tolak Pabrik Semen di Kutim dan Berau, Ini Tanggapan Gubernur Kaltim

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel