Pemindahan Ibu Kota
Soal Lokasi Ibu Kota Baru di Luar Jawa, Presiden Jokowi Justru Tanya ke Masyarakat Via Medsos
Presiden Jokowi bertanya kepada warga melalui media sosial terkait lokasi tepat untuk pemindahan Ibu Kota Indonesia. Diputuskan, Ibu Kota di luar Jawa
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta, ke luar Pulau Jawa, sudah diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah menggelar rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa awalnya dalam rapat itu memiliki tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.
Tanya netizen
Hari ini, Selasa (30/4/2019), Presiden Jokowi lewat akun Facebooknya menanyakan netizen, kira-kira, ibu kota RI sebaiknya dipindah ke mana.
Selamat pagi. DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu?
Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain.
Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?
Nah, jika kamu punya jawaban dan alasannya, langsung aja sampaikan ke FB Pak Presiden. Siapa tahu, usulanmu jadi pertimbangan.
Pengamat Kaltim Bicara
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, menilai ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan jika daerah di Kalimantan Timur ditunjuk menjadi ibu kota Indonesia.
Gubernur Kaltim periode sebelumnya Awang Faroek Ishak memang mengusulkan Balikpapan dan PPU menjadi calon lokasi pengganti Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.
Salah satu persoalan mendasar, kata Aji, yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur listrik dan air bersih.
"Siapkah Balikpapan dengan energi listriknya, siapkah air minumnya? Itu harus kita sadari bahwa sekarang belum optimal.
Balikpapan masih sering byar pet, untuk masalah defisit air bersih juga lebih parah dari Samarinda.
Waduknya sering kering.
Ini harus dibenahi dahulu.
Harus. Anda mau pindah rumah, masa tak ada air dan listriknya, atau air dan listriknya tak cukup? Tak ada beda antara pindah ibukota dan pindah rumah," katanya dalam News Analysis yang dimuat di halaman pertama Harian Tribun Kaltim beberapa waktu lalu.
Jika memang diakui tak cukup, maka hal ini tentu saja butuh intervensi dari pusat, seandainya Balikpapan benar-benar dipilih sebagai pengganti ibukota Jakarta.
Sementara, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Balikpapan, Ir Wahyullah Bandung, menilai calon ibu kota tidak mesti jatuh di kota Balikpapan saja.
"Buat saya sebenarnya, ibu kota tidak harus melirik ke daerah Balikpapan.
Sebaiknya Balikpapan hanya sebagai penunjang saja, pelengkap dari daerah baru yang nanti ditetapkan sebagai ibu kota.
Balikpapan saya anggap sebagai The Heart of Borneo, menjadi kota etalase bagi daerah-daerah sekitarnya.
Balikpapan sebaiknya tetap pertahankan sebagai kota jasa dan komersil," kata Wahyullah.
"Sebaiknya pilihan tepat di daerah-daerah yang masih kosong, belum terlalu padat seperti Balikpapan atau Samarinda.
Tujuannya supaya bisa membangun kota baru dengan perencanaan yang benar-benar dimulai dari nol.
Targetnya mencapai pembentukan ibu kota yang berkualitas, berkonsep baru dan bervisi ke depan," kata Wahyullah.
Membuat sebuah kota baru apalagi sekelas ibu kota memang tidak semudah yang dibayangkan, perencanaannya tidak butuh waktu 25 tahun bisa lebih.
Namun menurut Wahyullah harus bisa kota tersebut menjawab tantangan kota di masa mendatang, di era 100 tahun ke depan, yang dikatakan tantangan millenium, kota masa depan.
"Buat pemda Kaltim harus mendukung, sambut baik keterpilihan menjadi ibukota. Kasih insentif kemudahan perizinan, sediakan lahan.
Nanti kalau benar-benar dijadikan ibukota yang untung bukan saja pemda tetapi masyarakat Kaltim secara keseluruhan," katanya.
Nasib Jakarta
Jika ibu kota dipindah ke luar Jawa, bagaimana nasib pembangunan di Jakarta?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.
Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.
"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.
Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa.
Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.
"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.
Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah.
Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.
"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.
Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu.
Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui.
Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.
Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya. (*)
Baca Juga :
Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Luar Jawa, Ini Pertimbangan dan Kelebihan Provinsi Kaltim
Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Indonesia Bakal Dibentuk, Begini Tugas-tugasnya
Kaltim Menguat Masuk Daftar Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Kata Pengamat Ini yang Harus Diselesaikan
Pembangunan di Tanjung Selor Dapat Jadi Model Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kota Lain
Soal Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, Begini Jawaban Tito Karnavian
Likes dan Follow Fanspage Facebook
Follow Twitter
Follow Instagram
Subscribe official YouTube Channel
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Tanya Netizen: Ibu Kota RI Sebaiknya Pindah ke Mana? Alasannya Apa?, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/di-facebook-jokowi-tanya-netizen-ibu-kota-ri-sebaiknya-pindah-ke-mana-alasannya-apa?page=all.
Penulis: Malvyandie Haryadi
