Relawan Capres 02 Menuntut KPU Bertindak Adil dan Jujur Dalam Pemilu, Ini Kata Noor Thoha

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Relawan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, menuntut kejujuran dalam Pemilu 2019.

Dalam aksi tersebut, penanggungjawab aksi, Ronal Fortuna  mengatakan, bahwa aksi hari ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat, agar dapat mengawal Pemilu dengan seksama.

"Kami ingin memberi contoh kepada masyarakat di luar Balikpapan, agar turut mengawal Pemilu yang adil dan jujur, demi meminimalisir adanya kecurangan," jelasnya.

Tujuannya agar kecurangan yang dapat terjadi di saat Pemilu, dapat diminimalisir demi mewujudkan Pemilu yang bebas dari permainan suara.

"Karena kemarin diawal Pemilu dan Alhamdulillahnya kami temukan ada beberapa keganjilan di saat Pemilu. Maka kami mengajak masyarakat, yang ada di Balikpapan maupun yang di luar Balikpapan untuk turut menyerukan keadilan, demi Pemilu jujur," paparnya.

Dalam aksi ini, turut dihadiri Walikota Balikpapan Rizal Effendi yang didampingi Kapolres Balikpapan, Dandim, Danlahud juga Ketua DPRD Kota Balikpapan, juga Ketua KPU Balikpapan.

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyambut baik  aksi damai ini. Ia  menjelaskan, bahwa apa yang tuntutan kepada  KPU oleh relawan Capres  02 itu, telah menjadi asas utama KPU dalam menjalankan Pemilu yang adil dan jujur.

"Iya jadi yang dituntut  teman-teman relawan tadi itu, termasuk ke dalam asas KPU dalam mengawal Pemilu. Yang mana  kami  memang dituntut untuk mengawal Pemilu dengan kejujuran dan keadilan," jelasnya, Jumat (3/5/2019).

Dalam permasalahan yang dituntut para relawan tersebut, Thoha mengatakan, bahwa ia tidak membantah  ada kecurangan terjadi saat Pemilu berjalan.

"Saya jadi yang pertama mengawal berjalannnya Pemilu yang jujur dan adil, dan saya juga tidak membantah apabila ada kecurangan yang terjadi di saat Pemilu.

Makanya  bila ada masyarakat yang mengetahui, silahkan utarakan kepada kami. Karena itu sudah masuk ke dalam Undang-undang Pemilu, untuk bersikap tegas bila ada kecurangan yang terjadi," tegasnya.

Ia menambahkan, saat Pemilu 2019 ada 14.300 massa yang dikerahkan untuk mengawal Pemilu, namun KPU sendiri mengakui bahwa tidak seluruhnya dapat dikawal satu persatu.

Sehingga kondisi seperti ini kata Noor Thoha, peran masyarakat dibutuhkan untuk mengawal adanya Pemilu yang jujur dan bersih.

"KPU sudah mengerahkan 14.300 petugas untuk mengawal Pemilu 2019 kemarin, tapi tidak dapat mengawal satu persatu. Jadi memang peran masyarakat penting di sini untuk membantu mengawal Pemilu dengan baik, agar pemilu yang jujur seperti yang kita harapakan bersama dapat terlaksana," ucapnya.

Lihat videonya: