Pilpres 2019
FPI Pastikan Ikut Unjuk Rasa 20-22 Mei 2019, Sobri Lubis: Massa Tak Bisa Dihitung karena Sangat Cair
Massa FPI akan turun dalam aksi unjuk rasa Gerakan Kedaulatan Rakyat pada 20, 21 dan 22 Mei 2019.
Di saat pengumuman hasil Pilpres 2019 tanggal 22 Mei 2019 nanti, siapa pemenang Pilpres 2019, apakah itu pasangan Jokowi-Maruf Amin atau Prabowo-Sandi akan diketahui.
Di lain sisi, ada kekhawatiran di sejumlah pihak seputar terjadinya kerusuhan saat pengumuman hasil Pilpres 2019 tersebut.
Jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 tanggal 22 Mei 2019 nanti, Kepolisian RI dan TNI akan menyiagakan 30.000 personelnya di DKI Jakarta.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).
"Untuk 22 Mei dari Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamanan secara detil. Jumlah pasukan yang dilibatkan kurang lebih 30.000 TNI-Polri," kata Dedi, seperti dilansir Kompas.com.
Dedi mengatakan, fokus utama dalam pengamanan tersebut adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Menteng, Jakarta Pusat, dan objek vital lainnya.
Untuk keamanan Gedung KPU, aparat akan menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring.
Ring pertama berada di dalam Gedung KPU, ring berikutnya berada di sekitar gedung.
Kemudian, ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya.
Dedi mengatakan, patroli juga akan terus dilakukan petugas.
"Pelaksanaan patroli secara dialogis terus akan dilakukan, pemantauan intelijen setiap perkembangan dinamika masyarakat terus dimonitor," ujar Dedi.
Tak hanya pengamanan secara fisik, aparat juga melakukan patroli di dunia siber.
"Direktorat Siber Bareskrim Polri bekerja sama Kominfo dan BSSN terus secara intens melakukan kegiatan patroli siber memonitor akun yang menyebarkan konten bersifat hoaks, provokatif, dan hate speech," kata Dedi.
Menurut Dedi, konten-konten yang melanggar tersebut akan di-take down. Lalu, jika langkah literasi digital tidak berhasil, polisi akan mengambil langkah penegakan hukum.
Link real count KPU