Tidak Ada Alasan People Power di Kaltim, Kapolda: Karena Kondusif, Tidak Salah Jadi Calon Ibukota

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Priyo Widyanto bersyukur pelaksanaan dua kali pesta demokrasi di Kaltim berjalan dengan aman dan lancar.

Dua event Pemilu itu di antaranya Pilgub Kaltim 2018 lalu, dan Pemilu 2019 yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu.

Jenderal bintang dua itu menganggap masyarakat Kaltim punya pengalaman dalam pelaksanaan event besar, dan dapat menjaga kondusivitas di Kaltim.

"Dalam kurun waktu kurang dari setahun, dua pesta demokrasi di Kaltim berjalan aman dan lancar, ini tidak mudah, dan kita patut bersyukur," ucapnya saat menghadiri silaturahmi kebangsaan dan buka puasa bersama di Lamin Etam, kantor Gubernuran Kaltim, bersama Forum kebangsaan Kaltim, Sabtu (18/5/2019).

Dengan kondisi di Kaltim yang selalu kondusif, menurutnya tidak salah Kaltim menjadi salah satu alternatif calon pengganti ibu kota.

"Makanya tidak salah kalau Kaltim jadi salah satu calon ibu kota, karena kondusivitas wilayahnya, ini patut kita jaga terus," imbuhnya.

Jika ada kelompok maupun orang per orang yang mengatakan ada kecurangan terkait dengan Pemilu 2019 di Kaltim, menurutnya kelompok tersebut tidak memantau jalannya Pemilu dari awal hingga akhir.

Pasalnya, saat pleno rekapitulasi, dirinya sendiri hadir langsung untuk menyaksikan jalannya pleno, hasilnya semua pihak menandatangani hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kaltim 10 Mei 2019 lalu.

"Di Kaltim tidak ada isu curang, kalau ada yang unjuk rasa soal Pemilu curang, itu patut dipertanyakan, adakah mereka saat perhitungan, saya pastikan tidak ada, mereka hanya baca isu di medsos, mereka hanya tidur di rumah saja," jelasnya.

"Karena semua menandatangani, pleno tidak ada masalah, karena saya saksikan sendiri hingga jam 4 subuh."

Terkait dengan adanya gerakan di 22 Mei, yakni Peolpe Power. Menurutnya hal itu tidak berlaku untuk masyarakat Kaltim.

"Tidak ada alasan isu People Power itu berlaku di Kaltim, karena semua di sini berjalan dengan lancar.

Masyarakat Kaltim tidak mudah terpengaruh dengan isu di medsos, dan tidak usah lah terpengaruh dengan ajakan itu, tidak ada untungnya," tegasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi di wilayah pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Tetap ada antisipasi pengamanan saat itu," pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan pesta demokrasi di Kalimantan Timur  bebas dari people power.

Dua event 5 tahunan seperti Pilgub Kaltim selama 2018, hingga memasuki Pemilu 2019 yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu.

Hadi Mulyadi mengatakan bahwa proses pemilu tahun 2019 aman, dan setiap lini di kalangan masyarakat harus legowo menerima hasil pleno KPU.

"Kaltim sudah damai, sudah juga selesai melakukan perhitungan di tingkat provinsi.

Maka kita harus menerima hasil pleno itu dengan lapang dada, siapapun yang terpilih harapan kita semua dapat membangun Kalimantan Timur jauh lebih baik lagi," ucapnya saat menghadiri  silaturahmi kebangsaan dan buka puasa bersama di Lamin Etam, kantor Gubernur Kaltim, bersama Forum kebangsaan Kaltim, Sabtu (18/5/2019).

Dengan kondisi di Kaltim yang selalu kondusif, menurutnya tidak salah Kaltim menjadi salah satu alternatif calon pengganti ibukota.

"Untuk tanggal 22 Mei semoga tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan bila ada masyarakat yang tidak puas, silahkan, itu adalah bentuk dari aspirasinya sebagai masyarakat Kaltim," sebutnya.

Jika ada kelompok maupun orang per orang yang mengatakan ada kecurangan terkait dengan Pemilu 2019 di Kaltim, menurunya kelompok tersebut tidak memantau jalannya Pemilu dari awal hingga akhir.

Pasalnya, saat pleno rekapitulasi, dirinya sendiri hadir langsung untuk menyaksikan jalannya pleno, hasilnya semua pihak menandatangani hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kaltim 10 Mei 2019 lalu.

"Kalau untuk ASN ya, dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan people power," jelasnya.

"Apalagi ditanggal 22 nanti mereka kan dalam posisi bekerja, artinya tidak boleh melalaikan tugasnya," tambahnya.

Anggota Tim Advokasi B Prabowo-Sandiaga Novel Bamukmin membeberkan perbedaan people power dan kedaulatan rakyat.

Mendengar penjelasan Novel Bamukmin, TKN Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan dan Aria Bima kompak memberikan sebuah reaksi.

Tak cuma itu Ace Hasan juga dengan lantang mengkritisi penjabaran Novel Bamukmin soal kedaulatan rakyat.

Peristiwa tersebut terjadi saat Novel Bamukmin, Ace Hasan, dan Aria Bima hadir sebagai narasumber di acara Mata Majwa Trans 7, pada Rabu (15/5/2019).

Awalnya pembawa acara tersebut, Najwa Shihab menanyangkan video saat Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menegaskan menggati people power dengan kedaulatan rakyat.

Najwa Shihab lantas meminta Novel Bamukmin untuk menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut.

Novel Bamukmin mengatakan selama ini people power selalu diidentikan sebagai gerakan makar.

Maka hal tersebut yang membuat BPN memutuskan menggantinya dengan gerakan kedaulatan rakyat.

"Ya mungkin karena memang people power ini diasumsikan dengan makar, ya harus kita ganti dengan kedaulatan rakyat," ucap Novel Bamukmin, dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Trans 7, pada Kamis (16/5/2019).

Ia menegaskan meski berganti nama, people power dan kedaulatan rakyat memiliki tujuan yang sama, yakni menuntut keadilan dalam perhitungan suara di Pilpres 2019.

"Tujuannya sama, kita hanya minta satu, yaitu keadilan enggak lebih dari itu," tutur Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin mengunkapkan cara yang ditempuh BPN Prabowo-Sandiaga dalam menuntut keadilan adalah melalui konstitusi.

Ia menjelaskan BPN Prabowo-Sandiaga telah sepakat tak menggunakan cara dengan menurunkan massa ke jalan.

"Dengan cara konstitusi," kata Novel Bamukmin.

"Dengan berbagai macam cara yang InsyaAllah mudah-mudahan kita tempu dengan konstitusi,"

"Kalau kita melihat kemarin penyampain direktur BPN Bang Dasco kalau tim kita ini akan memenuhi jalur konstitusi, tidak memenuhi yaitu jalur jalanan, itu tim BPN Advokasi," tambahnya.

Mendengar penjelasan Novel Bamukmin, Ace Hasan dan Aria Bima kompak mengangguk-anggukan kepala mereka.

Mereka juga bersamaan mengatakan hal tersebut adalah langkah yang bagus.

"Bagus," ucap Aria Bima dan Ace Hasan seraya menganggukan kepala.

"Itu langkah yang bagus," tambah Ace Hasan.

Walau menilai langkah BPN Prabowo-Sandiaga dalam menuntut keadilan bagus, namun Ace Hasan mengkritisi penggunan frasa 'kedaulatan rakyat'.

Menurutnya kedaulatan rakyat sudah diwujudkan saat Pemilu, 17 April 2019 silam.

Ace Hasan mengatakan hasil dari Pemilu 2019 maka seharusnya diterima oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

"Namun saya ingin mengkritisi juga soal kedaulatan rakyat, kita tahu negara kita ini memang kedaulatan rakyat," kata Ace Hasan.

"Perwujudan dari kedaulatan rakyat ya melalui Pemilu,"

"Pemilu yang dilaksanakan 17 April yang lalu, oleh karena itu hasil dari 17 April yang lalu ya kita harus turuti,"

"Dan kita harus siap menang, dan harus siap kalah," tambahnya.

Penjelasan Ace Hasan itu rupanya disambut tepuk tangan penonton.

Ia mengatakan seharusnya BPN Prabowo-Sandiaga tak perlu lagi melakukan mobilsisasi massa ataupun penekanan terhadap KPU dan Bawaslu terkait hasil perolehan suara di Pilpres 2019.

Ace Hasan menjelaskan apabila Prabowo-Sandiaga tak terima dengan hasil suara di Pilpres 2019, maka mereka bisa kembali mencalonkan diri lima tahun mendatang.

"Jadi tidak perlu melakukan tekanan, atau mobilasi masa sampai 22 Mei," ucap Ace Hasan.

"Kalau enggak terima ya maju lagi lima tahun mendatang," tambahnya.

Politikus Partai Gerindra Riza Patria tak sepakat dengan Ace Hasan.

Ia mengatakan kedaulatan rakyat adalah hak untuk berpolitik, sehingga sah saja apabila BPN Prabowo-Sandiaga menuntut keadilan di tengah Pilpres 2019 yang ia anggap penuh dengan kecurangan.

SIMAK VIDEONYA:

Ganti Strategi

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.

Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.

"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.

Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo Sandi.

Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.

"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.

Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.

Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber.

Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato Pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.

Prabowo Tolak Penghitungan Suara

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sama-sama memiliki kegiatan pada Selasa (14/5/2019).

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar acara  'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019," ucap Prabowo dilansir Kompas.com.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan sejumlah bukti dugaan kecurangan yang selama ini terjadi.

Diantaranya yakni, permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggugat aparat, surat suara tercoblos hingga salah penghitungan di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidak jujuran," ucap Prabowo menambahkan.

Sementara itu, calon presiden 01, Joko Widodo mengadakan buka bersama jurnalis di restoran D'Cost VIP bilangan Abdul Muis, Jakarta, pada Selasa (14/5/2019).

Presiden Jokowi hadir sekitar pukul 17.10 WIB. Kehadirannya itu telah dinanti ratusan awak media yang biasa meliput kegiatan kepresidenan.

Dari hasil rilis yang didapatkan Tribunnews dari Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, acara tersebut berlangsung dengan hangat dan penuh tawa.

Di hadapan Kepala Negara, para jurnalis yang hadir ini berbagi cerita. Mulai dari suka duka mereka saat meliput Presiden, hingga hubungan asmara yang terjalin antar sesama awak media.

Sebelum waktunya berbuka, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh M. Umar Fadloli, jurnalis Koran Jakarta.

Setelah berbuka puasa dengan menyantap takjil, Presiden Joko Widodo menunaikan salat Maghrib yang di pimpin oleh imam Faizal Solehuddin, jurnalis Jak TV.

Acara kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan iringan alunan lagu dan musik.

Seusai menyantap hidangan makan malam, Presiden Joko Widodo mengungkapkan perasaannya di depan jurnalis yang hadir.

"Sore ini saya sangat senang, merasa sangat gembira. Selain tadi buka puasa bersama juga bisa berada pada suasana yang tertawa terus.

Kadang-kadang kita klau di Istana itu terlalu mengurusi hal-hal yang sangat serius," ungkapnya

Tak lupa, Presiden Joko Widodo mengucapkan rasa terima kasih kepada jurnalis yang telah bekerja keras dalam peliputan kegiatan kepresidenan dan agenda penting lainnya.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu semuanya atas dukungannya selama ini, baik berita yang baik-baik, baik berita yang kritis konstruktif.

Ya apapun berita mengenai istana, mengenai menteri-menteri, mengenai saya karena dengan berita-berita itulah masyarakat bisa tahu kita ada di mana, apa yang kita kerjakan, kebijakan kita apa. Dan ya memang mengikuti saya itu capek, saya tahu," ujarnya menambahkan.

Dalam acara buka bersama tersebut turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi.  

Juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan penolakannya terhadap hasil Pemilu 2019. Menurut dia, itu artinya Prabowo tidak menghormati pilihan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2019 ini.

"Kita harus harus menghormati pilihan rakyat. Mereka telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kyai Ma’ruf sebagai capres-cawapres 2019 ini. Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat," ujar Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5/2019).

Ace Hasan Syadzily menyayangkan Prabowo Subianto mengulangi sikapnya saat tidak terima dengan hasil Pemilihan Presiden 2014 lalu. Menurut dia, ini merupakan pelajaran buruk dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun bahwa kita harus siap menang dan juga harus siap kalah. Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi," kata dia.

Menurut Ace Hasan Syadzily, sebagian besar masyarakat Indonesia akan menerima siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 2019. Masyarakat lebih memiliki kesadaran atas prinsil demokrasi.

Dia heran para elite yang justru tidak bisa memahami itu. "Justru elite-elitenya yang tidak siap berdemokrasi," ujar Ace Hasan Syadzily.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Pasalnya, Prabowo Subianto menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan. "Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa.

(*)

BACA JUGA:

TERPOPULER: Kisah Bocah Yatim Bekerja jadi Pemulung Sendirian, Ibunya Sakit Keras

TERPOPULER: Fahri Hamzah Bicara Gerakan Massa 22 Mei dan Risiko jika Peluru Meletus

Ramalan Zodiak Hari Ini, Sabtu (18/5/2019): Taurus Dilema, Aquarius Banyak Ketidakpastian

Siswi SMP Tewas Mengenaskan dengan Kondisi 3 Luka Tusuk di Perutnya, Jasadnya Ditemukan di Parit

Bersiap Hadapi Persib Bandung, 2 Pemain Persipura Berduka; Kini Kembali ke Jayapura

Like dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel