Eks Danjen Kopassus, Mayjen Soenarko Ditangkap Dugaan Penyelundupan Senjata, Simak Jejak Kariernya
Jelang aksi unjuk rasa 22 Mei. Mantan Danjen Kopassus, Mayjen Soenarko ditangkap terkait dugaan penyelundupan senjata api.
Penulis: Januar Alamijaya | Editor: Doan Pardede
Jelang Pilpres 2019, Mayjen Soenarko tergabung dalam kelompok purnawirawan pendukung Prabowo-Sandi. Nama kelompoknya, Front Kedaulatan Bangsa, yang diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
Forum yang diklaim sebanyak 108 orang ini sebelumnya menyebut akan turun ke jalan melakukan aksi bersama pada Rabu 2 Mei mendatang.
Pada Senin (20/5/2019), Soenarko dilaporkan seorang pengacara bernama Sahala Panjaitan ke Bareskrim Polri. Sahala menuding Sunarko diduga terlibat makar saat 22 Mei mendatang.
Laporan terhadap Mayjen (Purn) Sunarko diterima Bareskrim Polri dengan nomor STTL/0322/V/2019/Bareskrim. Sunarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar.
Sahala mengungkapkan, pernyataan Soenarko sangat mengkhawatirkan khususnya saat menyebut petinggi TNI telah dapat dibayar. Sahala menegaskan laporannya tidak berkaitan dengan politik.
Video Soenarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba jadi viral di media sosial.
Moeldoko Ungkap Soal Adanya Skenario Kelompok Tertentu
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, kembali angkat suara soal gerakan 'people power' pada 22 Mei 2019.
Mantan Panglima TNI ini memberikan peringatan soal gerakan 'people power' pada 22 Mei 2019 yang menurutnya sangat merugikan semua warga dan negara.
Jenderal TNI Moeldoko menyebut pengumpulan massa saat penetapan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang bukanlah hal yang main-main.
"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.
Ia memperingatkan, hal itu pada akhirnya akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka
Moeldoko menyebut, masyarakat saat ini tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.
Namun, Moeldoko enggan mengungkap lebih detail mengenai kelompok yang dimaksud tersebut.