Keluhkan Banjir di Balikpapan, Warga Ajak Wali Kota Sahur Bersama di Tengah Genangan Air

Keluhan seputar banjir di Balikpapan, Provinsi Kaltim kembali disampaikan melalui media sosial facebook, Senin (3/6/2019).

Penulis: Doan Pardede |
Kolase TribunKaltim.co dan facebook
Warga terjebak banjir dan keluhan seputar banjir dan menagih janji Wali Kota Balikpapan di media sosial (Capture facebook) 

Sejumlah peralatan dikerahkan diantara mobil penyelamat, alat selam, dan perlengkapan SAR air lainnya.

Info yang dihimpun dari tim kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan, pencarian difokuskan lokasi awal korban terakhir kali terlihat hingga jembatan Maryati, atau dari arah lapangan Puskib hingga pasar baru, karena arus masih deras.

Dan, tak menutup kemungkinan akan diturunkan perahu karet menyusur areal laut, sebagai muara saluran air tersebut.

Hingga kini, korban yang beralamat di Perum Ramayana ini masih dinyatakan hilang.

Sebagai info, banjir di Balikpapan sempat memakan korban.

Rabu (21/2/2018) lalu, seorang bocah Sekolah Dasar bernama Iqbal ditemukan tenggelam di saluran parit dekat lapangan Puskib Balikapapan, karena terseret arus banjir, akibat terpeleset dari atas jembatan. (*)

Bukan sebatas drainase dan sungai

Pangkal persoalan banjir bukan sebatas dari persoalan di drainase atau kapasitas muatan sungai, namun juga harus melihat dari sisi penyebab kebijakan dari pemerintah kota soal keberpihakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Hal itu ditegaskan oleh Hery Sunaryo, Koordinator Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan Hidup (Stabil) Balikpapan, saat diwawancarai Tribunkaltim melalui sambungan telepon selulernya pada Kamis (31/5/2018) pagi.

Ia menjelaskan, penanganan banjir di tingkat hilir memang bisa dikatakan penting.

Membersihkan dan merevitalisasi drainase serta memperlebar sungai hal yang berguna juga bagi mengatasi persoalan banjir di Balikpapan.

“Ya pemerintah sudah bergerak, sempat ada beberapa drainase yang dibersihkan, lumpur diangkat, sedimentasi dibersihkan dari dasar drainase, tapi ini belum cukup,” tegas Hery.

Sebaiknya, kata dia, perlu juga diimbangi dengan penangan persoalan di tingkat hulu. Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak ada ketegasan dan kejelasan.

Sebagai contoh, tambah Hery, marak perusahaan properti bebas membangun perumahan di lahan-lahan yang awalnya adalah vegetasi hijau.

Banyak perusahaan properti yang melakukan kegiatan usaha di tempat lahan baru yang awalnya adalah lahan penyerapan air hujan.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved