Melalui Berbagai Kajian, Ulama Keluarkan Fatwa Haram Game Online PUBG, Legislatif Pun Mendukung

TRIBUNKALTIM.CO - Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh yang telah mengeluarkan fatwa haram terhadap permainan PlayerUnknown’s Battlegrounds atau PUBG dan sejenisnya.

Lantaran permainan game online ini dinilai menimbulkan banyak dampak negatif.

Langkah Majelis Permusyarawatan Ulama mengharamkan PUBG ini mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Kami di DPRA sangat mendukung fatwa haram game PUBG dan sejenisnya di Aceh yang telah dikeluarkan fatwa oleh MPU," kata aggota DPRA dari Fraksi PAN, Afrizal Asnawi.

Saat itu, Afrizal menjelaskan kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).

Asrizal menyebutkan, DPRA Aceh selanjutnya akan mengawal dan mendorong Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyosialisasikan fatwa haram game online PUBG dan sejenisnya kepada masyarakat.

"Kami dari DPRA akan mengawal dan mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan kepada publik.

Karena setiap fatwa yang dikeluarkan ulama melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai sisi.

Sehingga tugas kami legislatif untuk mengawal dan mendorong semua pihak," katanya.

Asrizal mengatakan akan merekomendasikan bentuk sosialisasi fatwa haram game PUBG dan sejenisnya kepada plt Gubernur Aceh, bupati dan wali kota di Aceh dalam bentuk selebaran.

Fatwa haram PUBG juga bisa disosialisasikan via baliho para buoati dan walikota yang tersebar di berbagai titik daerah. 

"Tugas ulama sudah selesai setelah mengeluarkan fatwa, selanjutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pada masyarakat.

Baca Juga

Ratusan Gamers Online Adu Tangkas PUBG dan Mobile Legend di Samarinda, Ingin Jadi Atlet E-Sports

Terungkap Sosok Pevita Pearce di Antara VJ Laissti dan Ariel Noah saat Mabar PUBG Mobile