Sikap Tegas Wapres Jusuf Kalla Soal Rencana Unjuk Rasa Berbalut Halal Bihalal Depan Gedung MK

Wapres Jusuf Kalla angkat suara mengenai rencana halal bihalal di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019

Sikap Tegas Wapres Jusuf Kalla Soal Rencana Unjuk Rasa Berbalut Halal Bihalal Depan Gedung MK
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Pembacaan putusan yang akan mengakhiri pro kontra gelaran Pilpres 2019 ini, rencananya akan diwarnai aksi unjuk rasa dari seklompok masyarakat.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi nanti, dikabarkan dalam kemasan halal bihalal.

Dua organisasi yang sudah menyatakan ambil bagian dalam unjuk rasa itu adalah PA 212 dan GNPF MUI.

Beberapa pihak pun telah mengimbau agar tak ada unjuk rasa saat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya.

Imabauan juga datang langsung dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi.

Teranyar, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat suara mengenai rencana aksi unjuk rasa berbalut halal bihalal tersebut. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau massa Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyudahi kegiatan halal bihalal akbar di depan Mahkamah Konstitusi MK jelang pengumuman putusan sengketa pemilu.

Sebab, ujar Jusuf Kalla, kegiatan menjalin silaturahmi itu akan lebih pantas dilakukan di Masjid bukan di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi kalau ingin halal bihalal tentu ditempat yang pantaslah bukan di depan Mahkamah Kontitusi.

Masa halal bihalal di depan Mahkamah Kontitusi, kan itu enggak pantas, ya di mesjid lah, ya di istiqlal lah," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Jusuf Kalla menilai, halal bihalal yang disisipi tindakan massa untuk berdemo itu akan mencederai makna dari halal bihalal itu sendiri.

"Di ruangan mana, atau di aula mana, halal bihalal gitu kan, tidak ada acara halal bihalal sambil demo.

Itu kan melanggar etika dan mencederai namanya halal bi halal.

namanya halal bihalal kan spirit keagamaan kan," tegas dia.

Diketahui, massa PA 212 akan berkegiatan di depan Mahkamah Konstitusi sejak Senin (24/6/2019) hingga putusan MK.

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 ini diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar Mahkamah Konstitusi.

Aksi ini dilakukan demi memberikan dukungan moril pada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi selama proses persidangan hingga pengambilan keputusan.

Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Jutaan orang turut dalam acara Reuni Akbar 212 yang diselenggarakan di kawasan Monas tersebut, diketahui sekitar 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah membantu pengamanan acara.(ANTARA FOTO/BIMA SENA)
Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Jutaan orang turut dalam acara Reuni Akbar 212 yang diselenggarakan di kawasan Monas tersebut, diketahui sekitar 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah membantu pengamanan acara.(ANTARA FOTO/BIMA SENA) (ANTARA FOTO/BIMA SENA)

Polisi Juga Melarang

Beredar undangan Halal Bihalal Akbar 212 di yang akan digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Undangan via poster tersebut beredar di gurp-grup Whatsapp.

Dalam undangan tersebut tertulis acara halal bihalal itu berisi rangkaian kegiatan dzikir, doa dan shalawat.

Kegiatan halal bihalal ini rencananya digelar 24-28 Juni ini, di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, atau bertepatan dengan saat 9 hakim konstitusi akan merumuskan hasil sengketa Pilpres 2019.

Sementara itu, Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212 yang rencananya digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sebuah poster yang beredar di pesan singkat WhatsApp, dituliskan bahwa kegiatan halal bihalal tersebut merupakan rangkaian kegiatan berzikir, berdoa, serta bersalawat yang digelar mulai 24-28 Juni 2019.

"Belum ada (surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Argo menjelaskan, pihaknya melarang kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung Mahkamah Konstitusi hingga pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019) pekan depan.

"Bahwa aksi di jalan protokol di depan gedung Mahkamah Konstitusi oleh pihak manapun dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6.

Tentang penyampaian pendapat di muka umum yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain," jelas Argo.

Polisi Larang Halal Bihalal Akbar 212 di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Singgung Rusuh 22 Mei

Ustaz Bachtiar Nasir Klaim Biayai Aksi 411 dan Aksi 212, Bantu Korban Banjir Bima dan Pidie Jaya

Larangan tersebut diterapkan dengan tujuan menghindari aksi kerusuhan seperti kerusuhan 22 Mei lalu di depan gedung Bawaslu RI.

Menurut Argo, kerusuhan tersebut berawal dari aksi penyampaian pendapat yang berlangsung damai.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mengawal sidang MK sekaligus menggelar aksi damai atau halal bihalal di rumah masing-masing.

"Silahkan halal bihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas seperti di gedung atau di rumah masing-masing," ungkap Argo.

"Biarkan hakim Mahkamah Konstitusi bekerja tanpa tekanan karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa," sambungnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa hasil pilpres pada Jumat (14/6/2019).

Proses persidangan telah digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Menurut jadwal, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa perkara pada Jumat (28/6/2019) pekan depan. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Putri Pemilik Hotel yang Jatuh dari Lantai 8 Ternyata Baru Bersihkan Vihara, Dikenal Ramah dan Baik

RM BTS Punya IQ 148, Ini 7 Bukti Kejeniusannya! Bikin Member BTS Terperangah

Kisah Luhut Binsar, 'Dihabisi' saat Orba hingga Menjadi Jenderal HOR dan Melarang Anak Masuk Akmil

VIRAL Foto-foto Perjuangan Anak-anak Demi Sekolah, Seberangi Sungai Deras dengan Dibungkus Plastik

Berikut 5 Fakta Terkait Argentina Setelah Memastikan Lolos ke Perempat Final Copa America 2019

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wapres JK: Halal Bihalal di Masjid Bukan di Mahkamah Konstitusi, Enggak Pantas, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/25/wapres-jk-halal-bihalal-di-masjid-bukan-di-mahkamah-konstitusi-enggak-pantas.

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved