Banyak Perusahaan Beri Alamat Palsu, Tahun Lalu Pajak Alat Berat yang Menunggak Hingga Rp 19 Miliar
ada puluhan miliar pajak yang menunggak. Salah satunya dari pajak kendaraan alat-alat berat. Tahun lalu sebutnya, tunggakannya mencapai Rp 19 miliar.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Selain berusaha menarik pajak dari target yang ditetapkan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kalimantan Utara juga berusaha untuk menarik utang pajak yang menunggak dari wajib pajak.
Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah menjelaskan, instrumen untuk menarik pajak yang tertunggak adalah dengan terjun langsung ke lapangan.
Ada beberapa langkah terjun langsung yang biasa dilakukan. Antara lain membuka pelayanan pajak keliling secara door to door dan melakukan sweping atau razia kendaraan.
"Sejauh ini kami masih menemui banyak tantangan. Utamanya soal akses dan alamat wajib pajak itu," kata Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah, Minggu (30/6/2019).
Banyak daerah yang tidak mudah ditembus. Tidak sedikit pula wajib pajak memberi 'alamat palsu'.
"Banyak kasus, ketika kita datangi alamat kantornya, ternyata alamat itu tidak ada. Ini biasanya perusahaan-perusahan yang punya alat berat," ujar Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.
Jikalau pun kantornya ada di wilayah Kalimantan Utara, biasanya pegawai yang menemui petugas pajak dari Pemprov atau Samsat Kabupaten/Kota bukan pengambil kebijakan langsung.
"Mereka bilang, kantor induknya di Jakarta. Di sini kami hanya cabang. Pengambil keputusan ada di Jakarta," ujar Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.
Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah mengatakan, ada puluhan miliar pajak yang menunggak. Salah satunya dari pajak kendaraan alat-alat berat. Tahun lalu sebutnya, tunggakannya mencapai Rp 19 miliar.
"Tapi karena alamatnya tidak jelas, dan beberapa yang memang membandel, kita hanya bisa menarik dari tunggakan itu sekitar Rp 3 miliar," sebut Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.
Baca Juga;
BPPRD Kaltara Bukukan Penerimaan Pajak Rp 176,4 M di Pengujung Semester I
Polda Kaltara Belum Sodorkan Usulan Dana Pengamanan Pilgub, Ini Alasannya
Belum lagi masyarakat yang berdomisili jauh dari ibukota kabupaten. Beruntung BPPRD sudah memberi layanan payment point di beberapa daerah pelosok.
"Seperti di Sebatik, Tulin Onsoi, sudah ada. Mudah-.udahan di Malinau seperti daerah Long Loreh dan Pulau Sapi juga segera kita lakukan. Tentu masih banyak lagi wilayah pelosok yang mesti kita jangkau. Kita berupaya mendekatkan layanan-layanan kemudahan kepada masyarakat secara bertahap," ujar Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.
