Banyak Perusahaan Beri Alamat Palsu, Tahun Lalu Pajak Alat Berat yang Menunggak Hingga Rp 19 Miliar

ada puluhan miliar pajak yang menunggak. Salah satunya dari pajak kendaraan alat-alat berat. Tahun lalu sebutnya, tunggakannya mencapai Rp 19 miliar.

Banyak Perusahaan Beri Alamat Palsu, Tahun Lalu Pajak Alat Berat yang Menunggak Hingga Rp 19 Miliar
Tribunkaltim.co, Arfan
Pelayanan di Samsat Bulungan diabadikan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Selain berusaha menarik pajak dari target yang ditetapkan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kalimantan Utara juga berusaha untuk menarik utang pajak yang menunggak dari wajib pajak.

Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah menjelaskan, instrumen untuk menarik pajak yang tertunggak adalah dengan terjun langsung ke lapangan.

Ada beberapa langkah terjun langsung yang biasa dilakukan. Antara lain membuka pelayanan pajak keliling secara door to door dan melakukan sweping atau razia kendaraan.

"Sejauh ini kami masih menemui banyak tantangan. Utamanya soal akses dan alamat wajib pajak itu," kata Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah, Minggu (30/6/2019).

Banyak daerah yang tidak mudah ditembus. Tidak sedikit pula wajib pajak memberi 'alamat palsu'.

Busriansyah Kepala BPPRD Kaltara
Busriansyah Kepala BPPRD Kaltara (Tribunkaltim.co, Arfan)

"Banyak kasus, ketika kita datangi alamat kantornya, ternyata alamat itu tidak ada. Ini biasanya perusahaan-perusahan yang punya alat berat," ujar Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.

Jikalau pun kantornya ada di wilayah Kalimantan Utara, biasanya pegawai yang menemui petugas pajak dari Pemprov atau Samsat Kabupaten/Kota bukan pengambil kebijakan langsung.

"Mereka bilang, kantor induknya di Jakarta. Di sini kami hanya cabang. Pengambil keputusan ada di Jakarta," ujar Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.

Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah mengatakan, ada puluhan miliar pajak yang menunggak. Salah satunya dari pajak kendaraan alat-alat berat. Tahun lalu sebutnya, tunggakannya mencapai Rp 19 miliar.

"Tapi karena alamatnya tidak jelas, dan beberapa yang memang membandel, kita hanya bisa menarik dari tunggakan itu sekitar Rp 3 miliar," sebut Kepala BPPRD Kalimantan Utara Busriansyah.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved