Sandiaga Uno Kirim Sinyal Bakal Tolak Posisi Menteri di Kabinet Jokowi, Begini Ungkapannya

Tayang: Senin, 1 Juli 2019 09:34 WITA

Editor: Rafan Arif Dwinanto

Sandiaga Uno Kirim Sinyal Bakal Tolak Posisi Menteri di Kabinet Jokowi, Begini Ungkapannya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019.

Baca Selanjutnya:

Nasib Noel Akan Sama dengan Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo? Begini Kata Anggota DPR dan Pengamat

TRIBUNKALTIM.CO - Pilpres 2019 bisa resmi dikatakan berakhir.

KPU RI sudah menggelar pleno penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden teprili, yakni pasangan Jokow Widodo - Maruf Amin.

Prabowo Subianto pun sudah membubarkan Koalisi Adil Makmur, yang berisi parpol pendukungnya selama Pilpres 2019.

Sementara, Sandiaga Uno, Capwapres Prabowo, sempat diisukan menerima tawaran posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Namun, Sandiaga Uno tampaknya sudah mengirimkan sinyal akan menolak tawaran menteri, tersebut.

Sandiaga Uno mengatakan, perjuangan untuk membangun Indonesia tak harus berada dalam struktur pemerintahan.

Sandiaga Uno mengatakan, sebagai pihak yang tidak terpilih di Pilpres 2019, ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan menjadi mitra penyeimbang untuk menjaga pemerintahan.

"Sebagaimana lazimnya suatu pemilu, yang terpilih akan memimpin pemerintahan.

Yang tidak terpilih akan berperan sebagai mitra penyeimbang untuk menjaga jalannya pemerintah ke depan," kata Sandiaga melalui akun resmi Instagram @sandiuno, Minggu (30/6/2019).

Sandiaga Uno yang juga Ketua DPP Gerindra mengatakan, berada di luar pemerintahan bukan karena tak ingin bersama-sama dengan pemerintah.

Namun, ia ingin ada ada pihak-pihak yang menjaga dan mengingatkan jalannya pemerintahan.

"Bila ada mekanisme saling cek, saling kontrol saling menjaga, dan saling mengingatkan, maka InsyaAllah jalannya pemerintahan akan baik," ujarnya.

Sandiaga Uno mengatakan, pemerintahan ke depannya harus dapat memastikan lapangan kerja selalu terbuka, harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol.

Ia juga ingin memberikan solusi agar perekonomian terkendali dengan baik.

"Dan kita harus pastikan lapangan kerja terus terbuka dan harus kita pastikan harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol," tuturnya.

Selanjutnya, Sandiaga Uno mengapresiasi seluruh tim hukum dan seluruh pendukungnya yang telah bersama-sama menjalankan proses konstitusional dengan penuh tanggung jawab.

"Apresiasi kami kita sudah bersama-sama menjalankan tugas konstitusional dengan penuh tanggung jawab menjaga idealisme, dan memperjuangkan kejujuran dan keadilan," pungkasnya.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat ditemui di Universitas Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Pemilu 2019.

Ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 nomor urut 01 saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan saudara Profesor Doktor HC Kyai Haji Ma'ruf Amin," kata Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan surat keputusan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Adapun, Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi) meminta pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun bangsa.

Prediksi Mahfud MD

Mahfud MD angkat bicara soal jabatan menteri di kabinet yang akan disusun oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2019-2024 ke depan.

Diketahui, saat ini pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun Jokowi-Ma'ruf harus menunda terlebih dahulu pesta kemenangannya.

Pasalnya, kompetitor mereka, yakni kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasil dari sidang sengketa Pilpres di MK baru akan diumumkan, besok Kamis tanggal 27 Juni 2019.

Apapun yang menjadi keputusan MK nanti, akan menjadi keputusan bulat yang berkekuatan hukum perihal siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini untuk periode 2019-2024 mendatang.

Jika gugatan tim Prabowo-Sandi ditolak, maka otomatis Jokowi-Ma'ruf akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Namun jika gugatan tim Prabowo-Sandi diterima, maka ada kemungkinan lain lagi yang belum bisa diprediksi hasilnya.

Di sisi lain, pihak Jokowi yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres cenderung lebih santai menghadapi sidang sengketa di MK.

Koalisi yang mereka bangun bahkan sudah membicarakan mengenai posisi menteri yang akan mengisi susunan kabinet.

Terkait susunan kabinet, nama Mahfud MD juga sering disebut akan mengisi posisi menteri.

Namun ketika ditanya mengenai kabar tersebut, Mahfud MD mengaku cuek.

Ia bahkan tidak ingin ikut bicara soal kemungkinan posisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf ke depannya.

Menurutnya, posisi menteri adalah hak presiden.

Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden terpilih nantinya.

"Kalau di luar sih banyak (yang membicarakan potensi Mahfud MD menjadi menteri)," kata Mahfud MD saat diwawancarai oleh jurnalis senior, Abdul Kohar di acara Medcom.id, Selasa (25/6/2019).

• Tak Lagi Pertaruhkan Jabatan Bila Kembali Presiden, Mahfud MD Blak-blakan Soal Jatah Menteri Jokowi

• Soal Koalisi, Mardani Ali Sera: Indonesia Tak Butuh Parpol Pragmatis, Harus yang Berkelamin Jelas

• Prabowo Subianto Ucapkan Terima Kasih dan Resmi Bubarkan Koalisi Adil Makmur

"Tetapi saya tidak akan ikut bicara, rasanya kurang tepat, itu urusan presiden."

"Biar presiden nyaman, pilih sendiri, silahkan siapa saja," imbuhnya.

Menteri-menteri Jokowi Dipanggil ke Istana, Ini yang Dibahas Menurut Moeldoko

Soal siapa yang akan menjadi menteri, Mahfud MD tak ingin ikut 'ambil pusing'.

Ia tak ingin ikut mengintervensi pilihan presiden.

"Pokoknya yang penting presiden nyaman bekerja, cocok dengan kabinetnya, menterinya profesional," kata Mahfud MD.

"Kita tidak usah menawarkan diri, tidak usah nawarin orang lain."

"Presiden jangan diganggu dengan hal-hal yang seperti ini."

"Yang penting Indonesia ke depan menjadi lebih baik."

"Pak Jokowi kan enggak mempertaruhkan jabatan lagi yang akan datang."

"Sehingga dia sekarang betul-betul untuk bangsa dan negara, good itu," pungkasnya.

Simak penjelasan lengkap Mahfud MD di video di bawah ini, dimulai sejak menit ke-36.

Kemungkinan gabung ke PKB bersama Cak Imin

Mahfud MD juga angkat bicara soal kemungkinan ia kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Presiden keempat RI, Abdurrrahman Wahid (Gus Dur).

Sebagaimana diketahui, dulu Mahfud MD, Yenny Wahid dan Gus Mus pernah tercatat sebagai pengurus PKB.

Reaksi Spontan Puan Maharani saat Ditanya jadi Menteri atau Ketua DPR, Jawabannya Tuai Tepuk Tangan

Namun seiring berjalannya waktu, mereka bertiga memutuskan untuk keluar dari kepengurusan PKB.

"Mungkin gak Pak Mahfud MD dan Mbak Yenny Wahid bergabung kembali di PKB untuk bersama-sama kembali dengan Cak Imim dan juga Gus Mus? 'Maju tak gentar membela yang benar'," tanya netizen kepada Mahfud MD.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud MD mengaku tak akan bergabung lagi ke PKB.

Ia merasa sudah bukan waktunya lagi untuk mengurus sebuah partai politik.

Oleh karenanya, ia menyerahkan masa depan PKB kepada kepengurusan saat ini.

"Saya tidak tahu ya Mbak Yenny masih akan bergabung atau tidak," kata Mahfud MD mengawali jawabannya.

"Kalau saya sendiri merasa sudah senior untuk ke parpol."

"Saya enggak ikut-ikut lah," jawabnya.

Bahkan beberapa waktu lalu, Mahfud MD ditawari untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun Mahfud MD menolak tawaran tersebut.

"Saya ditawari PPP itu betul, saya menolak."

"Ke PKB juga saya sudah senior, sudah diurus sama yang muda-muda lah," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD juga mengaku sudah menyampaikan amanatnya untuk mengurus PKB.

Karena PKB adalah warisan dari Gus Dur.

"Saya sudah bilang ke Muhaimin, saya enggak akan ikut-ikut bicara PKB, silahkan urus genarasimu dengan teman-teman yang sebaya."

"Atur sama-sama biar maju karena itu warisan Gus Dur yang sangat berarti bagi bangsa ini."

Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku sudah senang pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Umum di PKB.

Sehingga tidak menginginkan lagi jabatan atau kesempatan untuk mengurus PKB.

"Saya sudah tercatat sebagai orang yang pernah memimpin partai itu sebagai Wakil Ketua Umum sudah bagus, sudah terhormat, saya enggak usah ikut lagi," kata Mahfud MD. (*)

SUBSCRIBE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL