Aksi Buruh TKBM di Berau tak Kunjung Usai, Bupati Menduga Ada Unsur Politis
Koperasi TKBM Tanjung Batu yang mereka nilai sebagai koperasi tandingan yang tidak sah, agar dibubarkan.
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Setelah beberapa kali memfasilitasi para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dilakukan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hari Kamis (11/7/2019) mereka melanjutkan aksi di depan rumah dinas Bupati Berau.
Para buruh TKBM ini menuntut agar Koperasi TKBM Tanjung Batu yang mereka nilai sebagai koperasi tandingan yang tidak sah, agar dibubarkan.
Mereka juga menuntut pembayaran upah bongkar muat sebesar 60 persen segera dibayarkan.
“Mereka menunggu janji saya untuk membentuk tim, menyelesaikan masalah TKBM. Tim ini sudah dibentuk dan kemarin sudah saya tandatangani (SK pembentukan).
SK pembentukan tim ini akan kami serahkan ke TKBM hari ini,” kata Muharram kepada Tribunkaltim.co.
Setelah itu, lanjut Muharram, pihaknya akan bersikap tegas kepada para pengunjuk rasa.
“Kalau mereka belum meninggalkan tempat (setelah menerima SK pembentukan tim), ada peringatan kedua dan ketiga.
Setelah ketiga, akan ada tim gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP yang akan melakukan tindakan tegas,” imbuhnya.
Menurut Muharram, dirinya sudah berusaha melayani tuntutan para buruh TKBM. “Kami memfasilitasi, memediasi.
Ada solusinya, kalau mau kembali bekerja, bisa bergabung dengan TKBM Tanjung Batu atau TKBM Tanjung Redeb, semua sudah ditawarkan. Tapi mereka semua tetap ngotot, ada apa ini?” tanya Muharram.
Muharram menduga, unjuk rasa ini merupakan bentuk mendegradasi kinerjanya sebagai kepala daerah.
“Kami khawatir kalau ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi secara politis, supaya (citra) saya jadi jelek.
Seolah semua kesalahan saya. Saya tanya, salah saya apa?
TKBM bukan saya (yang mengendalikan). Saya bukan pemilik koperasi, saya bukan pemilik (kapal) ponton, bukan pengusaha batu bara, regulasinya ada,
dan KUPP yang bertanggungjawab. Tapi kok bupati yang kena getahnya?” katanya lagi.
Apakah ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat?
“Iya, saya dengar ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini. Ada yang mau jadi calon bupati, ada yang ngasi makan, ngasi nasi bungkus, ya biasalah,” kata Muharram seraya berlalu.
Para buruh TKBM telah melakukan aksi unjuk rasa sejak bulan Mei 2019 lalu.
Mereka menuntut pembayaran upah kerja.
Sementara, KUPP menilai, tuntutan itu tidak rasional, mengingat bongkar-muat batu bara menggunakan konveyor bukan buruh TKBM.
Subscribe Official YouTube Channel:
Baca juga:
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Kena OTT KPK, Terungkap Kasus dan Harta Kekayaannya
Megawati Angkat Bicara Soal Peran PDIP Dalam Penentuan Kabinet Jokowi-Maruf Lima Tahun Mendatang
Polisi Sebut Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua Berpotensi Jadi Tersangka
Kim Taehyung Alias V Kecanduan Game Maple Story, Member BTS Rela Pulang Cepat dari Restoran
5 PELATIH PERSIB yang Memilih Mundur Setelah Mengalami Rentetan Hasil Negatif
