Megawati Angkat Bicara Soal Peran PDIP Dalam Penentuan Kabinet Jokowi-Maruf Lima Tahun Mendatang

TRIBUNKALTIM.CO - Megawati Angkat Bicara Soal Peran PDIP Dalam Penentuan Kabinet Jokowi-Maruf Lima Tahun Mendatang.

Hal ini diungkapkan Megawati saat ditanya sejumlah wartawan di Beijing, China.

//

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan soal koalisi dan kabinet pemerintahan ke depan seharusnya ditanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, dia sebagai ketua umum parpol, bertugas mencari kembali pasangan capres-cawapres untuk dipilih rakyat.

Tugas itu dipenuhi dengan keputusan PDIP mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan KH Maruf Amin sebagai cawapresnya.

Setelahnya, termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi.

"Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," kata Megawati menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Rabu (10/7/2019).

Megawati juga mengatakan, presiden sesuai dengan pertimbangannya yang nanti memutuskan siapa yang menjadi menteri.

Mungkin yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama.

"Tetapi tidak ada sebuah bentuk perhitungan yang proporsional bahwa seharusnya begini begitu," ujar Megawati.

Menyangkut apakah koalisi di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan berubah, Megawati kembali menegaskan soal itu bisa ditanyakan ke Jokowi meskipun dirinya akan memberi masukan.

"Kalau untuk urusan itu, saya nanti akan ngomong, tapi tidak di sini, hehe," ungkap Megawati.

Kabar susunan kabinet Menteri Jokowi terus dibicarakan setelah capres dan cawapres terpilih periode 2019-2024 resmi ditetapkan.

Kabinet menteri Jokowi dan Ma'ruf Amin isu diperbincangkan, sejumlah tokoh nasional pun kerap dikaitkan dengan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.

Berita terkini kabar kabinet menteri Jokowi di antaranya mulai dari tanggapan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, PKB hingga PDIP.

1. Menhan: Terserah Tuhan

Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinannya untuk menjadi Menteri Pertahanan pada Pemerintahan Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.

Ryamizard Ryacudu menegaskan dirinya tidak pernah bertanya terkait hal tersebut kepada Jokowi.

"Saya tidak pernah nanya-nanya itu," jawab Ryamizard Ryacudu di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).

Wartawan kemudian bertanya lagi apakah sudah ada yang membisiki dirinya terkait hal tersebut.

"Tidak ada yang bisikin, kalau ngomong sama saya harus dengan jelas, begitu," jawab Ryamizard berkelakar.
Wartawan pun kemudian menanyakan kesiapannya jika dirinya kembali ditawari menjadi Menteri Pertahanan.

"Terserah Tuhan lah, apa yang diberikan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu prinsip.

Dulu waktu pertama kali saya juga kan tidak tahu juga," jawab Ryamizard Ryacudu.

Wartawan pun kembali menanyakan harapannya terkait Menteri Pertahanan yang akan dipilih Jokowi dan Amin setelah dirinya

"Hari ini harus lebih baik dari kemarin, yang di depan harus lebih baik dari hari ini," kata Ryamizard.

Ryamizard sendiri adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ke-23 itu mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014.

 2. Dompet Mega

Politkus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebutkan ada banyak nama yang beredar di internal partainya untuk menjadi calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Hanya saja nama nama tersebut masih dirahasiakan dan masih berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ada banyak nama, nah itu masih di dompetnya ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/7/2019).

Menurut Masinton partainya tidak akan mengajukan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi.

Melainkan Jokowi yang meminta kepada partai.

PDIP menurutnya menyerahkan sepenuhnya mengenai komposisi kabinet kepada Jokowi.

Megawati Soekarnoputri usai mencoblos (TRIBUNNEWS.COM/Fransiskus Adhiyuda)
"PDIP tidak mengajukan, nanti pak Presiden Jokowi yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkan oleh beliau," katanya.

Menurut Masinton, meski partainya meraih kursi terbanyak di Pemilu Legislatif 2019, bukan berarti harus mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak.

Dalam menyusun kabinet, Masinton yakin, Jokowi memiliki pertimbangan tertentu, selain kapabilitas dan integritas.

Salah satunya yakni kebersamaan atau gotong royong yang salah satu caranya yakni mengakomodir berbagai elemen untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

"Nah elemen yang diakomondir ini tentu orang yang punya semangat yang sama dengan presiden, tentunya sebagai pemilik preogratif untuk mengangkat kabinet yang profesional, punya integritas baik ya dan bekerja cepat," katanya.

3. NasDem yakin

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.

Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.

"Jadi persoalan apapun yang terjadi sudah pasti terhitung dengan sangat baik di dalam konteks kultur politik kita, jadi bukan persoalan harus menuntut berapa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait kursi menteri dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi sejauh ini tidak pernah pimpinan Partai Nasdem mengajukan menteri membicarakan hal itu secara teknis," jelasnya.

Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.

"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.

• SEDERET FAKTA kabar jatah Menteri Jokowi, Ngototnya PKB, dan Pasrahnya Menhan Ryamizard Ryacudu

• Ketika PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Putri Gus Dur Malah Bereaksi Ingatkan Petinggi NU

• KABAR JATAH MENTERI, PPP tak akan calonkan lagi Lukman Hakim Saifuddin, Begini Alasannya

4. Jatah PKB dan NU

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

5. PKB minta 10 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, Minggu (24/3/2019). (Dennis Destryawan)
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

PERSIB BANDUNG Dikabarkan Dekati Legiun Asing asal Kroasia, Lihat Profilnya

Honda Genio Klaim Motor Matik Harga Terjangkau? Bandingkan dengan Matik Yamaha dan Suzuki Berikut

PERAMPOK BERTOPENG Masuk Kamar Ibu Muda Saat Terlelap Tidur, Mertua Terbangun Saat Dengar Rintihan

REKA ADEGAN Barbie Kumalasari Perankan Sosok Ijah, Terungkap Pula Asal Usul Panggilan Barbie

PREDIKSI LINE UP PERSIJA VS PERSIB, Tuan Rumah Dalam Kondisi Pincang

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Megawati Soekarnoputri : Hak Prerogatif Jokowi dalam Menentukan Kabinet, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/10/megawati-soekarnoputri-hak-prerogatif-jokowi-dalam-menentukan-kabinet?page=all.