Pergi dari Prabowo dan Niat Bergabung ke Jokowi, Ternyata Ini Deretan Jabatan yang Diincar oleh PAN

"Kami percaya Pak Jokowi tahu persis apa yang dia butuhkan, orang-orang seperti apa, berapa persen yang profesional, berapa persen dari partai, seperti apa kriterianya," kata Grace Natalie.

Diberitakan sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung. Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri. 

Jokowi Isyaratkan Pilih Menteri Dari Kaum Muda

Presiden Jokowi mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.

Beberapa nama pun bermunculan digadang-gadang layak masuk ke pemerintahan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai, ide membuka porsi untuk kalangan millenial masuk jajaran kabinet layak diapresiasi.

Menurutnya, tokoh muda potensial cukup banyak.

Dedi menjelaskan, yang terpenting saat ini, Presiden Jokowi jangan hanya melihat usia muda tapi juga punya kemampuan dan kualitas sesuai dengan kebutuhan.

Jokowi juga harus mencari siapa-siapa saja yang 'berkeringat' dalam pemenangannya, jangan asal tunjuk saja.

"Tentu pilih yang sesuai dengan kapasitas dan kontribusi dalam pemenangan petahana, Presiden tidak hanya memilih menteri berusia muda tapi harus punya kemampuan manajemen, mengeksekusi program dan pengalaman organisasi," ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dedi menuturkan, potensi millenial lebih produktif jika ditempatkan di kementerian dengan target capaian membangun SDM, misalnya Menteri Olahraga, Menteri Tenaga Kerja atau Menkominfo.

"Paling tidak, pos kementerian yang dipimpin anak muda akan menampakkan inovasi sesuai zaman yg diperlukan saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya jumlah warga negara produktif, memerlukan menteri yang punya kapasitas mengelola," tutur Dedi.