Terungkap, DPD Gerindra Tarik Uang Komitmen Rp 50-100 Juta dari Kadernya yang Duduk di DPRD

Mulai dari proses pencalegan hingga kerja-kerja pemenangan partai.

"Sebelumnya, tak ada iuran dari para caleg," katanya.

Di dalam kerja pemenangan, partai banyak mengeluarkan biaya.

Mulai dari alat peraga kampanye (APK), kebutuhan kampanye lain, hingga biaya saksi di 130 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Jatim.

"Selama ini, saksi yang bayarin, partai.

Kampanye hingga masalah lain juga dibayarin partai," katanya.

"Sehingga, bayangkan berapa dana saksi yang harus dikeluarkan untuk 130 ribu TPS yang ada di Jawa Timur saja.

130 ribu TPS dikalikan dengan sekian jumlah saksi dikalikan sekian jumlah gajinya, itu baru dari saksi," terangnya menjelaskan.

Padahal menurutnya, biaya saksi seharusnya dibebankan kepada caleg.

Namun, bagi caleg yang sedang dalam proses pemilihan dinilai sulit untuk membayar iuran.

"Kalau iuran dibebankan kepada caleg yang sedang 'berjuang' kan tidak mungkin," jelasnya.

"Sehingga, kalau kemudian sekarang partai meminta caleg yang jadi (Anggota DPRD terpilih) untuk berkontribusi ke partai, salahnya dimana? Kan nggak masalah," katanya.

Besaran nominal yang dikeluarkan oleh para caleg juga telah melalui sejumlah pertimbangan.

Iuran DPRD Jatim sebesar Rp 100 juta, menurutnya tak akan membebani para anggota.

• Ahmad Muzani: Prabowo Tak Perlu Konsultasi atau Rapat untuk Putuskan Gerindra Gabung ke Jokowi

• 43 Petinggi Gerindra akan Dengarkan Hasil Perbincangan Prabowo dengan Jokowi Jumat (19/7/2019)

• Tingkah Ngabalin, Ribut Soal Vlog Rizieq Shihab dengan Andre Rosiade, dan Menangis Ajak PKS Gerindra

"Kalau dihitung dari pendapatan dewan di (DPRD) Jatim, nominal segitu mungkin hanya sekitar tiga bulan take home pay (total pendapatan).