Terungkap, DPD Gerindra Tarik Uang Komitmen Rp 50-100 Juta dari Kadernya yang Duduk di DPRD

Sehingga, sebenarnya bukan masalah, kecuali kalau nominalnya lebih banyak dan nggak rasional," kata Hadinuddin yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jatim ini.

Tak hanya kali ini saja, iuran caleg terpilih juga dilakukan periode sebelumnya. "Ini berlaku lima tahun sekali dan sebelumnya ngga ada masalah dan nggak ada yang keberatan," katanya.

Selain iuran kepada partai, Gerindra juga mewajibkan tiap anggota DPRD memberikan setoran kepada pengurus di masing-masing tingkatan.

Untuk DPRD Provinsi memberikan kepada DPD sedangkan DPRD di tiap Kabupaten/Kota memberikan kepada DPC.

Namun, jumlahnya relatif lebih kecil.

Salah satu pengurus Gerindra menyebut besarnya iuran tiap bulan sekitar 30 persen dari total gaji di DPRD.

"Kalau bulanan, semua partai juga memiliki regulasi namun nominalnya berbeda-beda sesuai dengan AD/ART tiap partai," katanya.

Berbeda dengan iuran partai, iuran bulanan digunakan untuk akomodasi kegiatan partai di daerah.

"Ini kan untuk menghidupi DPC.

Misalnya, untuk biaya listrik, PDAM, dan operasional kantor DPC, dan lain sebagainya," katanya.

Oleh karena bersifat wajar, Hadinuddin menilai hal ini jauh dari potensi korupsi para anggotanya dan tak perlu dibesar-besarkan.

"Dibandingkan dari take home pay-nya saja nggak seberapa.

Terlalu jauh lah kalau dibilang dari korupsi," tegasnya.

Berdasarkan hasil pemilu 2019, jumlah DPRD Jatim terpilih dari Fraksi Gerindra periode 2019-2024 berpotensi bertambah.

Dari yang sebelumnya berjumlah 13 kursi di periode 2014-2019 menjadi 15 kursi di periode 2019-2024. (*)