Giliran PPP yang Solid Tolak Masuknya PAN, Gerindra, Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan partai pendukung Jokowi-Maruf tidak menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah PKB, Giliran PPP yang Solid Tolak Penambahan Partai Koalisi Indonesia Kerja.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan partai pendukung Jokowi-Maruf tidak menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja.
Hal itu disampaikan Suharso di sela-sela pertemuan dengan PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketum NasDem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019) malam.
“Bagaimana kita mengantisipasi adanya pikiran-pikiran apakah diperlukan perluasan keanggotaan dari koalisi dan seterusnya.
Kami punya suatu kesimpulan sementara ini mungkin belum agendakan hal semacam itu (red-penambahan koalisi). Mungkin ada waktunya,” kata Suharso.
Lebih lanjut, Suharso juga menyatakan kelegaannya karena sejauh ini konsolidasi di internal koalisi berjalan baik dan positif.
Menurutnya, meski muncul banyak silang pendapat ke publik terkait saling-klaim kursi pimpinan MPR, partai anggota koalisi nyatanya masih solid.
“Kami bersyukur selama ini hanya ada perang kata-kata di antara kami sendiri yang berempat ini terutama kader-kader kami yang hebat-hebat itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tegaskan soliditas partai Koalisi Indonesia Kerja masih terjaga, meski isu rebutan jatah kursi kabinet dan Ketua MPR RI, berembus kencang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar, menuturkan, soliditas antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjaga.
Ia berharap, soliditas itu tidak terpecah karena polemik terkait isu rebutan jabatan.
Hal itu disampaikan Muhaimin atau Cak Imin dalam agenda soliditas antarparpol KIK di kantor DPP Nasdem bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PPP Soeharso Monoarfa, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Senin (22/7/2019).
"Pertemuan antarpartai koalisi yang menyukseskan Jokowi-Maruf ini mutlak dan harus terjaga dengan baik.
Jangan sampai berita-berita yang muncul menyebabkan koalisi antara kita terpecah," ujar Muhaimin.
Dia menuturkan, isu yang muncul di masyarakat saat ini, seperti rebutan jabatan menteri dan Ketua MPR periode 2019-2023, seolah-olah benar terjadi di dalam koalisi KIK.
"Kita diadu seolah-olah rebutan apa, padahal enggak ada sama sekali.
Enggak ada perebutan antarpartai atau koalisi.
Solidaritas koalisi Jokowi lima tahun ke depan akan terus dijaga," paparnya kemudian.
Muhaimin juga meminta parpol koalisi untuk menomorduakan ego masing-masing terkait jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah untuk periode mendatang.
Menurutnya, ego partai akan menganggu produktivitas dan kesolidan koalisi.
Jika ada permasalahan dalam koalisi, lanjutnya, ia berharap dapat diselesaikan secara musyawarah.
Prinsipnya, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
"Apapun perkembangan ke depan, kita sikapi secara musyawarah bersama-sama.
Termasuk apakah koalisi dikembangkan atau tidak insya Allah sepakat bersama-sama dan diskusi," pungkasnya.
Yenny Wahid Ingatkan NU
Putri Gus Dur Yenny Wahid mengingatkan petinggi NU agar tidak terjebak dalam politik praktis, terlebih soal jatah menteri.
Hal tersebut disampaikan putri Gus Dur, Yenny Wahid, saat ditemui di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) seusai menghadiri HUT Bhayangkara ke-73.
"Saya mengimbau pada petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny Wahid.
Yenny Wahid mengatakan, yang terpenting bagi NU adalah suara mereka didengar pemerintah.
Apalagi hampir 50 persen lebih umat Islam mengaku berafiliasi dengan NU.
"Banyak lembaga survei menunjukkan hamppir 50 persen lebih umat Islam berafiliasi dengan NU. Artinya ketika kader NU ditunjuk di kabinet, ya itu jadi representasi dari sebagian besar umat," ujarnya.
NU, kata Yenny wahid tetap menjaga sinergi dengan pemerintah ke depan, baik dengan memiliki kader di kabinet atau tidak.
• Soal Jatah Menteri, NasDem dan PSI Tak Ajukan Nama ke Jokowi, Bandingkan dengan PKB, PPP
• Siapkan Uang, Politisi Gerindra Tantang Kader PKB di Arab Saudi, Antar Rizieq Shihab ke Bandara
• Ketika PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Putri Gus Dur Malah Bereaksi Ingatkan Petinggi NU
Dia memastikan NU akan tetap memberikan masukan dan kritik yang membangun bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Ketika pemerintah siap, NU harus mampu kerja sama dan mampu menjaga jarak sehat," kata dia. (*)
Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:
Baca juga:
Ditolak Masuk Kabinet oleh Partai Pendukung Jokowi-Maruf, Begini Jawaban Tegas dari PAN dan Gerindra
TERKUAK Sederet Kode Khusus Prostitusi Online via Aplikasi MiChat, Sekali Kencan Rp 400 Ribu
Wanita Hamil Tewas Tertimpa Tangga Beton, Suami dan 2 Pria Lain yang Hendak Menolong Ikut Tewas
Minta Maaf, Nunung Menangis Ceritakan Suami Minta Kado Ulang Tahun agar Ia Berhenti Pakai Narkoba
YAMAHA Bakal Akhiri Kerjasama dengan Valentino Rossi, Sudah Siapkan Pengganti
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PPP: Belum Ada Rencana Penambahan Koalisi Jokowi, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/23/ppp-belum-ada-rencana-penambahan-koalisi-jokowi.
