Merasa Bukan Hak, Megawati Tak Bisa Penuhi Keinginan Prabowo saat Bertemu, Minta Langsung ke Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya memahami bahwa anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah gemuk.

Namun, di balik itu Gerindra memiliki konsep pembangunan yang sama dengan presiden terpilih Joko Widodo.

"Jadi kami menyadari dan memahami bahwa di dalam partai koalisi sudah penuh sesak. Rasional dan sangat mungkin serta wajar kalau ada dorongan Gerindra tetap di luar (oposisi), namnya juga sudah penuh, kami sadari," ujar Riza saat menjadi pembicara pada diskusi publik KNPI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Riza menuturkan, Gerindra juga sudah mendengar beragam aspirasi dan menyarankan pihaknya tetap menempatkan diri sebagai oposisi dengan alasan menyeimbangkan pemerintahan.

Namun, kata Riza, Gerindra memiliki program pembangunan yang sama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih, sehingga bisa membangun pemerintahan yang efektif.

"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," tutur Riza.

"Usaha Pak Prabowo kurang apa dalam rekonsiliasi, menerima hasil MK sudah, memberikan ucapan selamat sudah, bertemu juga sudah, makan nasi goreng juga sudah. Kalau Jokowi membutuhkan Gerindra di dalam (koalisi pemerintahan), kita siap," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).