Dukung Pemerintah, Zulkifli Hasan Tegaskan PAN Tak Pernah Minta Jabatan ke Presiden Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Dukung Pemerintah, Zulkifli Hasan Tegaskan PAN Tak Pernah Minta Jabatan ke Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan menegaskan partainya tetap akan mendukung pemerintah.

Meski mendukung, Zulkifli Hasan menegaskan partainya tak meminta jabatan apapun kepada Presiden Jokowi.

Zulkifli Hasan membantah partainya melakukan penjajakan dengan koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengaku tidak pernah bicara terkait bergabungnya PAN dengan pemerintah.

"Tidak.

Kita yang baik-baik ikut saja.

Ya kita dukung, kita doakan supaya sukses," tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dirinya menegaskan, PAN tidak pernah memberikan syarat bahkan minta jatah menteri kepada koalisi pemerintah jika nantinya sikap resmi partai mendukung pemerintahan Jokowi jilid II.

Menurutnya, terkait komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Kita tidak ada syarat-syarat, tidak ada minta-minta, tidak ada dan PAN tidak pernah minta-minta," tegasnya.

Namun, Zulhas mengatakan kerja sama politik pasti tidak dapat dihindarkan.

Pasalnya, Indonesia menganut sistem multi partai.

"Tidak mungkin parpol sendiri, karena kita ini multi partai.

Tidak mungkin tidak ada kerja sama, siapa yang bisa sendiri, tidak bisa mesti kerja sama.

Tidak di pusat bisa di provinsi, tidak di provinsi bisa di kabupaten. Tidak di Jawa, di tempat lain," pungkasnya.

Permintaan Amien Rais

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais terkait proses rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

Jika jadi bergabung ke Pemerintah, PAN akan dukung Pemerintah Jokowi tanpa syarat

Ia sepakat dengan ajakan untuk memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia sampai lima tahun ke depan.

"Yang penting begini, Pak Amien mengatakan kita beri kesempatan, saya kira itu sudah halus banget.

Pak Amien kan tokoh reformasi tokoh bangsa mengatakan kita beri kesempatan Pak Jokowi-Kiai Maruf lima tahun," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ketua MPR RI itu menegaskan jika nantinya PAN resmi mendukung pemerintahan Jokowi jilid II, dukungan tersebut tanpa syarat.

Termasuk pemilihan komposisi menteri, ia mengatakan Presiden terpilih Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menterinya.

"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.

• Petinggi PAN Ini Sebut Zulkifli Hasan dan Amien Rais Ibarat Navigator dan Kenek, Begini Perannya

• Jika Akhirnya Bergabung, Zulkifli Hasan Tegaskan Dukungan PAN ke Pemerintah Jokowi Tanpa Syarat

• Diminta Amien Rais Tak Gabung ke Jokowi, Zulkifli Hasan Akhirnya Beri Jawaban Arah Politik PAN

Sebelumnya, Amien Rais menanggapi positif Pidato Kebangsaan Jokowi, dan lantas meminta Partai Amanat Nasional tak bergabung ke pemerintah.

Ketua Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan pun sepakat dengan pernyataan Amien Rais soal memberi kesempatan pada Jokowi-MAruf memimpin Indonesia, hingga lima tahun ke depan.

Menurut Zulkifli Hasan, bahasa Amien Rais tersebut versi halus dari sikapnya yang mendoakan agar Jokowi-Maruf sukses memimpin Indonesia.

"Itu bahasa pak Amien saya kira itu bahasa yang paling halus ya.

Kalau bahasa saya kita dukung dan kita doakan agar pak Jokowi dan kyai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia.

Sehingga kita berubah menjadi lebih baik lebih adil dan lebih sejahtera yan saya kira subtansi nya sama," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Mengenai permintaan Amien Rais agar PAN tidak masuk koalisi, Zulkifli menjawab diplomatis.

Ia mengatakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak ada koalisi atau oposisi yang pemanen.

Koalisi menurutnya didasarkan pada Pancasila dengan musyawarah mufakat.

"Oposisi dan tidak itu tidak tepat bisa saja dipusat kota tidak bersama, atau bersama tapi di daerah berbeda.

Ya contohnya misalnya di Lampung kami dengan Golkar sama partai-partai lain, di Sulawesi Selatan kita bersama PDIP dan Nasdem.

Jadi kita menganut Pancasila sistemnya musyawarah mufakat, Musyarawah mufakat itu bisa sepakat untuk sepakat, bisa juga sepakat atau tidak sepakat," katanya.

Indonesia menurut Zulkifli tidak seperti sistem politik di Amerika yang terdiri dari dua partai. Indonesia menganut multi partai, sehingga ada yang namanya musyawarah dalam mengambil sikap atau keputusan.

"Di sini tidak tapi di daerah lain kita bisa bersama-sama itu saya kira," kata Zulkifli.

Sebelumnya Amien Rais setuju dengan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Hanya saja Amien meminta pertemuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan power sharing atau bagi bagi kekuasaan.

Bahkan Amien yang menjabat dewan kehormatan PAN meminta partainya tidak masuk ke dalam koalisi pemerintah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/29/pan-tak-pernah-minta-jatah-menteri-ke-jokowi.