E-KTP Sudah 10 Tahun Tak Jadi-jadi, Fahri Hamzah Curiga Data Kependudukan Memang Diperjualbelikan

Baca juga :

Isu Soal Jual Beli Data Kependudukan Viral, Begini Jawaban Disdukcapil Bontang

Blangko E-KTP Masih Terbatas, Lebih dari 700 Warga PPU Hanya Kantongi Suket

"Kalau di internal kami MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi, kemudian lembaga lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik," ujarnya.

Namun, Tjahjo mengatakan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial tetap saja memiliki berbagai cara untuk memperjualbelikan data pribadi seseorang.

"Tapi kan ada saja oknum-oknum yang lewat medsos, lewat Google, dan sebagainya. Ya artinya kembali ke orangnya. Saya kira kami sudah serahkan kepada ke kepolisian untuk diroses. Tapi di kami clean and clear, data itu data aman," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami indikasi kasus jual beli data pribadi tersebut.

Dedi mengatakan, pihaknya harus mengidentifikasi pelaku yang mengakses data seseorang secara ilegal.

"Yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi, siapa pemilik akun yang sebenarnya, yang memang melakukan ilegal akses seperti itu. Kalau memang nanti terbukti ada, tentu dari Direktorat Siber akan berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual beli data pada KK dan NIK.

Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter @hendralm pada (26/7/2019).

Ia mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

Dalam unggahan foto tersebut tampak bukti-bukti percakapan jual beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official.

NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi.

Jamin kerahasiaan data