Perintah Presiden Jokowi, Polri akan Copot Kapolda yang Tak Bisa Atasi Karhutla, Ini Wilayah Rawan

TRIBUNKALTIM.CO - Ikut Perintah Presiden Jokowi, Polri akan Copot Kapolda yang Tak Bisa Atasi Karhutla, Ini Wilayah yang Rawan.

Polri siap menjalankan perintah Presiden Jokowi soal copot Kapolda yang tak mampu atasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla

Dilansir dari Tribunnews.com, sebelumnya Presiden Jokowi mengancam akan mencopot Pangdam hingga Kapolda yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal itu, Polri menegaskan komitmennya dengan siap mencopot personel yang memang tak bisa mengatasi atau membiarkan karhutla.

"(Tindakan tegas) Berupa copot dari jabatan.

Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut Korps Bhayangkara berkomitmen untuk melaksanakan perintah Jokowi selaku Presiden.

Pihaknya, kata dia, juga akan fokus kepada 8 polda yang ditengarai kerap terjadi karhutla.

Meski begitu, Dedi tak menjabarkan kedelapan polda tersebut.

"Apabila 8 Polda tersebut Polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka Kapolda akan mengambil tindakan tegas kepada Kasatwil yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi.

Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.

Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan dengan tahun ini dengan 2015 kejadian karhutla menurun 81 persen.

Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.

Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya.

Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.

6 Provinsi Waspada Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada enam provinsi di Indonesia yang telah menyatakan sebagai daerah darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Termasuk calon ibu kota negara, yakni Provinsi Kalimantan Tengah.

Keenam daerah itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus menanganinya.

Lantaran daerah-daerah tersebut memiliki sebaran lahan gambut yang luas.

"Mereka sudah menyatakan siaga darurat bencana karhutla bencana asap, itu ada enam provinsi.

Kemudian yang paling terakhir tentukan siaga darurat adalah Jambi tanggal 23 Juli kemarin," ujar dia di kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2019).

Ia melanjutkan, dalam upaya penanganan ini pemerintah telah menerjunkan, 5.679 personel yang terdiri dari TNI, Polri, SKPD, dan masyarakat.

Dengan estimasi di masing-masing provinsi sekitar 1.500 personel.

"Setiap provinsi mendapat bantuan 1512 personel. Kira-kira 1.000 dari TNI, 200 dari polri.

Kemudian sisanya dari BPBD, SKPD dan dari masyarakat. Jadi akan direkrut juga masyarakat yang ada di lokasi tersebut," ungkap dia.

Selain itu, Pemerintah juga menurunkan unit helikopter water boombing, untuk melakukan penyiraman pada titik-titik api.

"Jadi, jika tim pasukan gabungan, misalnya menemukan titik api, maka mereka akan koordinasi dengan tim helikopter water boombing.

Pasukan water boombing akan melangsungkan pengeboman," kata Agus.

Karhutla di Riau

Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah berdampak pada kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau mencatat sebanyak 826 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Riau, Yohanes ketika dikonfirmasi Kompas.com via seluler, Rabu (31/7/2019).

"Data yang kami terima saat ini adalah Pelalawan 582 kunjungan, Bengkalis 57 kunjungan, dan Rohil 187 kunjungan. Totalnya 826 orang," kata Yohanes.

Dia mengatakan, data ini merupakan periode bulan Juli.

Namun, masih ada dinas kesehatan di kabupaten dan kota yang belum mengirimkan laporan penderita ISPA tersebut.

"Kabupaten dan kota lain belum mengirim laporan," sebutnya. Dia mengaku kunjungan pasien ISPA mengalami peningkatan.

Tapi tidak terlalu signifikan.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan darurat bencana Karhutla, Senin (29/7/2019) kemarin, ada peningkatan, tapi tidak signifikan.

Misalnya di satu puskesmas hanya ada satu sampai dua orang saja," kata Yohanes.

Sebagaimana diketahui, sejak beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Riau terpapar kabut asap akibat kebakaran lahan gambut.

Adapun wilayah yang terpapar asap, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir.

• Janji Jokowi Atasi Kebakaran Lahan, Libatkan BNPB dan Aparat Hukum, Berdampak ke Pemindahan Ibukota

• Pemkab PPU Imbau Masyarakat Tinggalkan Metode Pembakaran Dalam Mengelola Lahan, Cegah Karhutla

• Antisipasi Karhutla, Kodim 0901/Smr Gelar Gladi Posko Penanggulangan Bencana

Asap selimuti 4 wilayah Sebelumnya, kabut asap bencana kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) menyelimuti empat wilayah di Riau, Selasa (30/7/2019).

Kondisi ini berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru.

Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir mengatakan, empat wilayah yang dilanda kabut asap karhutla, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir dan Rokan Hilir.

"Dari hasil pantauan kami, memang pagi ini pukul 07.00 WIB, hotspot-nya sudah cukup banyak.

Jadi, memang sudah terpantau asap di wilayah Pekanbaru.

Hasil pengamatan kami, jarak pandang jam 08.00 WIB, sudah 5 lima kilometer," kata Yasir, dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa.

Selain Pekanbaru, sebut dia, wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir dan Rokan Hilir, juga berkabut asap akibat dampak karhutla.

"Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Rokan Hilir, pagi ini terpantau hotspot terbanyak," ujar Yasir.

Dia melanjutkan, wilayah Riau terdeteksi 60 titik panas atau hotspot di Riau, Selasa pagi, pukul 07.00 WIB. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya.

"Paling banyak di Pelalawan 30 titik, Rokan Hilir 8 titik dan Indragiri Hilir 15 titik," sebut Yasir.

Selain tiga wilayah itu, hotspot tersebar di Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kampar 1 titik, Kuansing 1 titik, Siak 1 titik, Siak 1 titik dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik.

Wilayah Riau menjadi daerah yang terus dipantau oleh BNPB dan lembaga lain terutama dalam kaitan kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat.

Data yang berhasil dihimpun, perluasan kebakaran hutan dan lahan mencapai 2.830 hektar per 1 Januari - 28 Maret 2019.

Wilayah Riau menjadi daerah yang terus dipantau oleh BNPB dan lembaga lain terutama dalam kaitan kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat.

"Untuk confidence 70 persen sebanyak 33 titik, tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kampar 1 titik, Pelalawan 19 titik, Rokan Hilir 5 titik, Indragiri Hilir 5 titik dan Indragiri Hulu 1 titik," sebut Yasir.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger tak menampik wilayah Pekanbaru diselimuti kabut asap. (*)