Pendidikan

Usulan Rektor Asing di Perguruan Tinggi Indonesia, Rektor ITK Balikpapan: Setuju Kalau Ada yang Mau

Presiden Joko Widodo mendukung rekrutmen rektor asing di sejumlah perguruan tinggi negeri. Rektor ITK Balikpapan tebak rektor asing tak ada yang mau.

Penulis: Ilo |
Tribunkaltim.co/ Budi Susilo
Prof Ir Budi Santosa Purwokartiko Ph.D, Rektor ITK Balikpapan, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Belakangan ini usulan mengenai rektor asing memimpin perguruan tinggi di Indonesia menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Termasuk Prof Ir Budi Santoso Purwokartiko Ph.D, rektor ITK, Intitut Teknologi Kalimantan, yang memberikan pendapat soal rektor asing ini.

Kampus ITK ini merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kelahiran Kampus ITK pada 6 Oktober 2024, dimulai dari munculnya Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2014 mengenai Pendirian ITK sebagai perguruan tinggi negeri baru bidang teknologi di wilayah kawasan Indonesia Tengah.

Usulan mengenai rektor asing berada di perguruan tinggi negeri di Indonesia pertama kalinya dihembuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Ide ini terkait dengan keprihatinan Presiden Joko Widodo atas kondisi pola pendidikan di Indonesia, perlu ada terobosan baru mendatangkan rektor asing.

Menyadur dari Kompas.com, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, Presiden Joko Widodo mendukung wacana rekrutmen rektor asing di sejumlah perguruan tinggi negeri.

Menurut Nasir, rektor asing diperlukan lantaran dunia kian kompetitif.

"Presiden Joko Widodo sampaikan ke saya jalan terus Pak Menteri, era kita era kompetisi," ujar Nasir di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/8/2019).

Ia menambahkan, dirinya merencanakan rekrutmen rektor asing untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia sejak 2016.

Hal itu berangkat dari sepak terjang Nanyang Technological University (NTU) di Singapura yang kualitasnya melejit tajam lantaran dipimpin oleh rektor asing yang kompeten.

Hal itu, kata Nasir, juga dilakukan oleh sejumlah negara Asia lainnya seperti China dan Arab Saudi.

Ia menilai Indonesia akan terus tertinggal bila tak segera memulai rekrutmen rektor asing.

Menanggapi hal itu, Rektor ITK, Prof Ir Budi Santoso Purwokartiko Ph.D, memberikan pandangan soal rektor asing hadir di perguruan tinggi di Indonesia.

Pria yang pernah menimba ilmu di University of Oklahoma USA ini merasa setuju dengan kehadiran rektor asing di perguruan tinggi negeri namun dirinya kurang merasa yakin ada rektor asing yang ingin mengabdi di perguruan tinggi negeri seperti sekarang ini.

Sekalipun ada rektor asing yang berminat dan mencoba pimpin perguruan tinggi, pastinya tidak akan berlangsung lama. Tidak sampai dihitung lama, sang rektor asing itu pun langsung 'angkat kaki'. 

Berikut ini pandangan Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, soal rektor asing yang disempat dibuat menjadi status di media sosial Facebook pribadinya dengan nama Budi Santoso Purwokartiko.

Ide rektor asing telah menggugah diskusi menarik.

Semua penyebab kenapa PT (Perguruan Tinggi) kita nggak bisa bersaing jadi terbuka. Jadi kita paham mengapa PT kita tidak mampu memasuki papan atas persaingan pendidikan tinggi.

Menristek telah melempar ide yang menarik. Dia hanya meneruskan maunya pak Jokowi.

Mengapa pak Jokowi punya ide begitu? Ya pemerintah telah mengeluarkan 20 persen dana APBN untuk pendidikan, kemana larinya uang itu? Kok mutunya begini2 saja?

Kita semua sudah alergi dengan kata 'asing' terutama 5 tahun terakhir.

Sejak saham Freeport diambil 51 persen dan Petral dibubarkan, serangan kata 'asing' semakin menjadi.

Tentu ada dhalang dibalik ini.

Padahal sejak Orde lama jatuh, 'asing' sudah langsung menyusup ke jantung ekonomi indonesia mengeruk hasil bumi dan tambang kita. Kita diam hingga 2014. 

Rektor asing dimaksudkan rektor berkelas dunia, world class rector bukan asal rektor asing.

Sebagai ide tentu saja bagus, siapa tahu nanti akan memicu perbaikan regulasi pendidikan, regulasi kepegawaian, aturan penggajian, aturan kepangkatan, fasilitas lab, kerjasama industri, dsb.

Kita sering asik dengan kondisi kita, begitu ada gangguan sedikit lalu ribut.

Sudah terbukti hingga 60 bahkan 100 tahun usia PTN kita, ya kelasnya masih jauh dari Malaysia.

Dengan dicoba rektor dari luar nanti akan ketahuan sebenarnya salahnya dimana.

Mengapa ribut? ya karena yang kena para cerdik pandai, yang biasa bersuara.

Ketika tiap hari kita pakai produk asing, semua tenang-tenang saja.

Ketika puluhan pemain asing main di liga Indonesia, nggak ada yang ribut. Ketika tim sepak bola dilatih orang asing , juga tidak ada yang ribut.

Ketika ribuan pekerja asing bekerja di Total, Chevron, Newmount, Petro China, Conoco Philips juga nggak seramai ide 1-2 rektor dicoba di PTN kita. Cuma 1-2 rektor dulu, ributnya seperti semua rektor akan diganti. 

Apa saya setuju?

Setuju, kalau ada yang mau. Belum tentu ada orang asing yang mau jadi rektor di Indonesia dengan target masuk 100 besar dunia dengan regulasi keuangan, kepegawaian, kepangkatan seperti sekarang. Jangan GR dulu.

Hanya bule yang linglung mau menerima tawaran rektor di Indonesia dengan kondisi seperti sekarang.

Seminggu mungkin minta berhenti.

Tapi sekolah2 katolik yang dipimpin para broeder dari Belanda telah membuktikan kualitas yang bagus di level pendidikan menengah.

Tahu nggak bahwa ketika saya usul uang bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi) per mahasiswa dinaikkan dari 700 rb ke angka yang lebih tinggi ternyata jawaban pemerintah, "nggak bisa.

Itu cuma bantuan.

Memang nggak cukup."

DPR punya andil, DPR nggak setuju jumlah dana beasiswa dinaikkan agar lebih layak.

Bagi DPR lebih banyak jumlah mahasiswa yang menerima Bidik Misi lebih baik dari pada jumlah dana per orangnya dinaikkan.

Mengapa begitu? Karena DPR memakai bidik misi untuk cari suara.

Lebih banyak jumlah orang lebih penting bagi DPR.

Tahu nggak bahwa dana 20 persen APBN ternyata dipakai untuk semua level pendidikan dan jenis pendidikan, termasuk yang dibawah kemenag, kedinasan, universitas pertahanan, gaji dan tunjangan dosen guru.

Nah ide rektor asing ini sebenarnya akan membuka semua kelemahan sistem pendidikan tinggi kita termasuk jumlah dana, dana penelitian, aturan penggajian, aturan kepagawaian, aturan kepangkatan.
Jadi sebagai sebuah gebrakan rektor asing ini bagus, membangunkan kita semua.

Gedung perkuliahan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, Karang Joang, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu (12/3/2017) siang.
Gedung perkuliahan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, Karang Joang, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu (12/3/2017) siang. (TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO)

Bukan Sembarangan Rektor Asing

Menristek Dikti Mohamad Nasir dalam kesempatannya, beberapa hari terakhir ini, menegaskan, usulan rektor asing dihadirkan di perguruan tinggi di Indonesia tentu saja bukan main asal comot, bukan sekedar label rektor asing langsung dipercaya dipakai jasanya. Tentu saja, kata dia, ada kriteria kompetensi yang harus dipenuhi.

Melansir dari Tribunnews.com, Jumat (26/7/2019), Nasir mengatakan, pihaknya akan menetapkan standar kompetensi yang tinggi bagi rektor asing yang memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengatakan jangan sampai rektor asing yang memimpin kampus-kampus di Indonesia justru memiliki kompetensi yang sama dengan rektor dari dalam negeri.

Lima Perguruan Tinggi Bakal Diujicoba Dipimpin Rektor Asing, Begini Penjelasan Menristekdikti

"Jangan sekadar asing saja. Kalau sekadar asing artinya orang hanya mencari pekerjaan, lah ini akan menggusur pekerjaan orang kita sendiri. Enggak boleh ini. Harus tetap punya nilai lebih. Ini yang harus kita jaga," lanjut Nasir.

Diberitakan, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," tegas Menristekdikti Mohamad Nasir.

(Tribunkaltim.co/BudiSusilo)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved