Megawati Pastikan Tak Ada Posisi Ketua Harian PDIP, Ini Alasannya dan Simak Pidato Lengkapnya

TRIBUNKALTIM.CO - Megawati Pastikan Tak Ada Posisi Ketua Harian PDIP, Ini Alasannya dan Simak Pidato Lengkapnya.

Megawati kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP secara aklamasi dalam KOngres V PDIP, juga pastikan tak ada posisi Ketua Harian PDIP.

Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum di tubuh partai berlambang kepala banteng moncong putih yang dipimpinnya.

Megawati mengaku dirinya mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru dalam partainya seperti ketua harian dan wakil ketua umum.

Ia membaca bahwa usulan itu mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.

Hal itu disampaikan Megawati usai dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2019-2024 dalam Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019) malam.

"(Muncul pertanyaan, red) Apakah ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian.

Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum.

Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati.

"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP Partai," tambahnya.

Kesempatan itu sekaligus dijadikan Megawati untuk bicara juga soal isu kabinet diisi kalangan muda milenial.

Hal pertama yang ditekankan Megawati, dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda yang masuk dalam kabinet.

Ia pun menegaskan bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.

Hanya saja mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati, bersifat rawan dan rapuh.

Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara.

Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.

"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu.

Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak ya.

Bukan saya tidak promilenial.

Tapi ini masalah bangsa dan negara.

Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," ucap Megawati.

Ia mencontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan.

Sebab sebuah perusahaan adalah milik pribadi, dimana pekerja bisa dipecat dan direkrut setiap waktu.

Kondisi itu berbeda bila di pemerintahan. Dimana dia harus bisa mengendalikan pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS ini, dia stay. Dia membentuk karir dari bawah," ujar Megawati.

Maka itu, Megawati minta sebaiknya dikotomi tua dan muda tak diberlakukan dalam konteks kabinet pemerintahan ke depan.

Soal kemampuan di politik, Megawati menjelaskan bahwa seseorang itu minimal harus bekerja mendapatkan rekomendasi partai.

Setelah itu, harus bekerja keras lagi ketika turun di masyarakat.

Dan ketika terpilih dan bekerja di parlemen, dia akan tahu bagaimana sulitnya membuat undang-undang karena harus melobil sekial parpol.

"Jadi dia harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Artinya dia berpengalaman," jelas Megawati.

"Saya harap media bisa memberi penjelasan kepada rakyat untuk bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpinnya," tutupnya.

Pidato lengkap Megawati

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang hadir di acara pembukaan kongres V partai itu, di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).

Hal itu terjadi di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo, dan ribuan kader partai maupun tamu yang hadir di acara pembukaan kongres.

Awalnya, Megawati menyapa para petinggi negara yang hadir di acara itu.

Dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma'ruf Amin, para ketua umum partai, hingga ke Prabowo.

"Pak Prabowo terima kasih sudah hadir menghangatkan suasana kongres kami," ucap puteri Presiden pertama RI, Soekarno ini.

Ucapan Megawati ini pun disambut tepuk tangan peserta Kongres.

Berikut isi pidato Megawati secara lengkap:

Yang saya hormati,

- Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla
- Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2019-2024, Bapak Joko Widodo dan Bapak Kyai Haji Ma’aruf Amin
- Kabinet Indonesia Kerja
- Senior Partai yang menjadi saksi perjuangan PDI Perjuangan
- Para Ketua Umum Partai
- Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’aruf Amin
- Tamu undangan dan rekan-rekan media

- Saudara-saudara utusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya banggakan
- Kader-kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pelosok negeri yang saya banggakan dan cintai
- Saudara-saudara se-Bangsa dan se- Tanah air

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bertemu kembali di Pulau Dewata, tempat spirit keberagaman dan tradisi tetap terjaga. Selamat datang kader-kader partai, utusan resmi Kongres V PDI Perjuangan, yang bertema “Solid Bergerak untuk Indonesia Raya”.

Sebelum saya menyampaikan pidato politik, ijinkan saya sampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya ulama sederhana, yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk mensiarkan Islam sebagai rahmat semesta alam, Islam yang mengalun indah dalam harmoni keberagaman Indonesia.

Selamat jalan Mbah Moen, Kyai Haji Maimoen Zubair, doa kami menghantar ke haribaanNya.

Saudara-saudara,
Kajian dari Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai PDI Perjuangan memperlihatkan satu fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis pada Pemilu 2019. Fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagi PDI Perjuangan hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak boleh diabaikan. Partai memiliki kesadaran penuh, bahwa persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa.

Tidak ada satu pun kebaikan yang dapat dicapai oleh bangsa ini, jika terjadi perpecahan, jika terjadi “perang saudara”. Atas pertimbangan tersebut, maka Kongres Partai diputuskan untuk dipercepat. Sikap politik Partai, langkah dan strategi Partai, terutama menyangkut upaya mencegah disintegrasi bangsa, harus diputuskan di dalam rapat tertinggi partai, yang dinamakan Kongres Partai.

Saudara-saudara,
Saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam atas fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019. Saya teringat pesan Bung Karno dalam amanatnya pada tanggal 17 Agustus 1954, menjelang Pemilu Pertama 1955, yaitu:

“Dan, sebagai sudah kukatakan berulang- ulang, janganlah pemilihan umum ini nanti menjadi arena pertempuran politik demikian rupa, hingga membahayakan keutuhan bangsa. Gejala-gejala akan timbulnya pertajaman pertentangan-pertentangan antara kita, antara sesama kita telah ada, gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul. Ai, tidakkah orang sadar, bahwa tanpa toleransi maka demokrasi akan karam, oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada toleransi.”

Kader-kader PDI Perjuangan,
Resapi kata-kata Bung karno tersebut. Toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam
berpolitik.

Jika sikap prilaku intoleransi kalian gunakan dalam kampanye pemilihan umum, maka demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan akan musnah. Persatuan bangsa akan musnah. Kekuatan bangsa akan musnah. Kejayaan semangat gotong royong akan musnah. Dan, yang nanti tinggal hanyalah teror dan anarki, kekacauan dan kepedihan.

Ingat, tahun depan kita sudah memasuki kembali agenda Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020:

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 9 Provinsi
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
224 Kabupaten yang berada di 32 Provinsi
- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 37 Kota yang berada di 18 Provinsi

Bayangkan, jika fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019, justru menguat di Pilkada Serentak 2020, dan kemudian menjadi air bah yang tak terbendung. Jika hal itu

terjadi, lalu apa makna dan faedah kemenangan pemilihan umum bagi rakyat, bangsa dan negara.

Saya ingatkan kepada seluruh kader partai, jangan karena ambisi menduduki kursi kekuasaan, lantas membuat lupa daratan.

Kader banteng tidak boleh berprinsip asal menang, lalu mainkan metode teror dan propaganda kebencian dan fitnah.

Jangan kalian merekayasa keyakinan masing- masing sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, seolah kebenaran personal dan kelompok adalah kebenaran yang absolut.

Padahal kebenaran absolut hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Strategi seperti itu jelas membahayakan keutuhan bangsa. Ingat anak-anakku, jika strategi itu yang kalian pilih, maka pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin, justru akan berujung derita bagi rakyat.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Demokrasi yang Indonesia anut adalah Demokrasi Pancasila. Dalam Pancasila

demokrasi adalah alat, alat untuk mencapai masyarakat adil makmur yang sempurna. Sedangkan pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu. Jadi, pemilihan umum sekadar alat untuk menyempurnakan Demokrasi Pancasila.

Kalau sikap prilaku menebarkan kebencian dan hujatan merajalela karena pemilihan umum, kalau keutuhan bangsa berantakan karena pemilihan umum, kalau tenaga bangsa remuk-redam karena pemilihan umum, maka sesungguhnya demokrasi telah dilumpuhkan.

Jika ada yang memainkan strategi itu dalam pemilihan umum, maka pemilihan umum akhirnya hanya menjadi alat untuk menyeret bangsa ini meninggalkan Pancasila, menjadi alat yang dengan sistematis membuat bangsa ini mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artinya, siapa pun yang menggunakan pola-pola tersebut telah sengaja pula memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan sengaja pula melenyapkan Bhinneka Tunggal Ika dari bumi Indonesia.

Saudara-saudara,

Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah! Izinkan saya mengingatkan kembali warisan bagi kita dari para pahlawan, para pendiri bangsa ini.

Mereka wariskan pada kita Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip tersebut bersifat final and binding, sudah final dan mengikat seluruh elemen bangsa, tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Saya tegaskan pula bahwa Pancasila adalah ideologi, jalan hidup bangsa Indonesia. Jangan diperdebat-debatkan lagi! Saya yakin, tidak ada satu pun dari kita yang sedang berupaya “mengakal-akali” pemilihan umum sebagai tumpangan ideologi lain.

Saya percaya, tidak ada satu pun dari kita yang sedang meretas jalan, berkolaborasi dengan siapa pun mereka, yang ingin menggantikan Pancasila.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Pemilu 2019 telah usai, saatnya kita duduk bersama dalam semangat Pancasila, demokrasi melalui jalan musyawarah mufakat.

Saatnya kita bermusyawarah mencari cara agar Pancasila dapat dibumikan. Saatnya bermufakat menemukan jalan konkret untuk implementasi Pancasila, agar Pancasila dapat dirasakan dan dinikmati secara nyata oleh rakyat.

Dalam perspektif ideologis yang diajarkan Bung Karno kepada saya, Pancasila bukan suatu ideologi yang utopis. Pancasila adalah ideologi terbuka, yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam wujud kesejahteraan dan keadilan sosial.

Karena itu, sudah saatnya Pancasila dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, mental dan spiritual, maupun dalam bidang

lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan riil rakyat, dan dijalankan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan potensi bangsa, melalui riset yang terencana, terarah dan terukur.

Saya sangat mengapresiasi satu undang- undang yang telah diputuskan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI, yaitu Undang- Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang ini mematrikan kehendak kuat untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Artinya, Pancasila tidak hanya sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi harus menjadi pedoman pula dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.

Semoga peraturan turunan dari undang-undang ini segera lahir, sehingga Indonesia kembali memiliki haluan negara berdasarkan Ideologi Pancasila, sehingga pembangunan berjalan di atas rel ideologis, yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah, bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan atas prosedur formal teknokratis.

Kader-kader PDI Perjuangan,
Kongres adalah ruang musyawarah mufakat untuk merumuskan dan memutuskan strategi, yaitu berupa langkah konkret Partai untuk membuhul kembali rasa persaudaran dan semangat kebangsaan.

Itulah tanggung jawab yang kita pikul sebagai partai politik. Kongres akan memutuskan satu pedoman untuk melakukan evaluasi, sekaligus menjadi ajang konsolidasi Tiga Pilar Partai, yaitu kader partai yang ditugaskan di struktur, legislatif dan eksekutif. Kongres pun akan memutuskan satu pedoman interaksi politik antara partai dan pemerintah, untuk melahirkan sinkronisasi kebijakan politik pembangunan yang etis, ilmiah dan sekaligus ideologis, seperti telah saya sampaikan di atas.

Kader-kader partai,
Kongres V PDI Perjuangan bukan hanya untuk mencari jalan perubahan menuju perbaikan lahir. Partai ini tidak sekadar mencari “naiknya semangat”. Ingat, perubahan yang lahir setiap waktu bisa luntur, dan semangat pun setiap saat bisa luntur!

Berupayalah menemukan satu jalan perubahan yang lebih dalam daripada itu. Temukan jalan perubahan untuk menyongsong regenerasi di internal bangsa maupun global.

Untuk itu semua, Tiga Pilar Partai harus mampu mengukuhkan kristalisasi kesadaran politik ideologis yang sedalam-dalamnya. Kristalisasi itu harus masuk tulang, masuk sumsum, masuk pikiran, masuk rasa, masuk roh, masuk jiwa. Kristalisasi kesadaran ideologis tersebut dibutuhkan untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagi partai pelopor.

PDI Perjuangan harus menjadi partai yang memiliki satu kedisiplinan penuh, satu disiplin ideologi, satu disiplin teori, satu disiplin tindakan dan satu disiplin gerakan.

Dengan kata lain, PDI Perjuangan harus menjadi satu partai ideologis yang solid.

Telah saya katakan berulangkali, “jika kita tidak solid, kita pasti akan kalah. Tetapi jika kita solid, setengah pertarungan politik telah kita menangkan dari awal!”

Karena itu, dalam tema kongres ditetapkan satu terminologi “solid bergerak”. Secara harfiah, solid berarti kuat, kokoh, padat, berisi. Gunakan imajinasi politik kalian, partai ini harus bergerak dalam kondisi solid. Solid bergerak sebagai partai yang berideologi Pancasila.

Tentu saja tidak mudah. Tetapi jangan mengeluh, karena keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Banyak kesulitan yang harus kita hadapi sebagai partai politik.

Tetapi, perjalanan yang telah kita lampaui, membuktikan bahwa kita bisa survive. Selama kita solid, kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Yakinlah, selama kita solid untuk tidak pernah tinggalkan rakyat sebagai sumber dan sebagai tujuan politik, yakinlah kita tak akan pernah surut.

Haqqul yakin, ainul yakin “ada Bung Karno bersama kita”. Ada Bung Karno bersama kita, karena sesungguhnya kita berjuang dengan Pancasila untuk kemenangan rakyat, bangsa dan negara!

Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Kepercayaan itulah yang membuat kami bangkit. Kader-kaderku, jangan ingkari kepercayaan rakyat.

Setialah pada sumbermu, setialah kepada rakyat sebagai sumbermu. Jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi PDI Perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat.

Bangkitlah banteng-banteng di seluruh tanah air. Bangkitlah seluruh rakyat Indonesia! Bangkit dengan jiwa Pancasila! Berderap serempak, bergerak serentak! Satukan jiwa pengabdian, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Tanah Air, dan mengabdi pada bangsa. Solid Bergerak untuk Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka!

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om. (*)