Begini Reaksi Abu Rizal Bakrie Dengar Kritik Terhadap Airlangga Hartarto Soal Turunnya Raihan Golkar

Abu Rizal Bakrie, mengomentari kinerja Airlangga Hartarto terkait hasil yang diraih Golkar pada Pileg 2019 lalu, dan kaitannya dengan Munas Golkar.

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri) dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Minggu (1/11/2015). Silaturahmi nasional itu diharapkan menjadi awal bersatunya Partai Golkar sekaligus dalam rangka persiapan menghadapi pilkada serentak. 

"Golkar kan di bawah PDI-P (suara).

Kita tidak minta yang terbanyak," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/6/2019).

Meski begitu, Airlangga enggan menyebut jumlah kursi yang partainya inginkan.

Sebab, Golkar tetap ingin menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," katanya.

Airlangga menambahkan, permintaan jatah kursi menteri terbanyak yang disampaikan Megawati di hadapan publik hanyalah gaya komunikasi politik.

"Namanya gaya komunikasi.

Enggak ada yang mendesak," ujar dia.

Soal jatah menteri, sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus banyak.

Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam Kongres V PDI-P di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali, Rabu (8/8/2019).

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati. 

Jelang Pilkada, Bupati Muharram Beri ‘Kode’ ke Golkar

Kini Resmi Gabung PDIP, Ruhut Sitompul Bicara Blak-blakan soal Loyalitasnya di Golkar & Demokrat

DPD Golkar Rekomendasikan 4 Nama Calon Ketua DPRD Kaltim, Mantan Bupati Berau Masuk Bursa

Klaim Kursi Ketua MPR RI

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudaha da kesepakatan kursi Ketua MPR RI menjadi milik Golkar, dan DPR RI milik PDI Perjuangan.

Airlangga menyebutkan, untuk kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024, sesuai dengan UU MD3, menjadi milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.

Sedangkan, Partai Golkar mendapat kursi untuk Ketua MPR.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved