Begini Reaksi Abu Rizal Bakrie Dengar Kritik Terhadap Airlangga Hartarto Soal Turunnya Raihan Golkar
Abu Rizal Bakrie, mengomentari kinerja Airlangga Hartarto terkait hasil yang diraih Golkar pada Pileg 2019 lalu, dan kaitannya dengan Munas Golkar.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Begini Reaksi Abu Rizal Bakrie Dengar Kritik Terhadap Airlangga Hartarto Soal Turunnya Raihan Golkar.
Abu Rizal Bakrie, mengomentari kinerja Airlangga Hartarto terkait hasil yang diraih Golkar pada Pileg 2019 lalu, dan kaitannya dengan Munas Golkar.
Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan saat ini ia tidak melihat sedikit pun polemik yang ada di tubuh Golkar.
Pernyataan Aburizal tersebut terkait dengan adanya segelintir kader Golkar yang ingin mempercepat Musyawarah Nasional atau Munas Golkar, yang salah satu agendanya pemilihan ketua umum.
"Saya tidak pernah lihat ada polemik apa-apa, biasa saja semuanya," kata Aburizal Bakri di Kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu (11/8/2019).
Menurut mantan Ketum Golkar itu, pelaksanaan Munas ada waktunya, yakni yang sudah disepakati pada Munas sebelumnya.
Bila pun ada perubahan waktu Munas, menurutnya merupakan kewenangan DPP Golkar.
"Semua kan ada waktunya, waktunya itu kan nanti ditunjukkan oleh DPP Golkar, yang menentukan DPP kapan waktu yang terbaik," katanya.
Terkait adanya kritikan terhadap Airlangga Hartanto karena turunnya suara Golkar dalam Pileg 2019 menurut Aburizal merupakan hal biasa.
Ia sendiri memahami bahwa tugas Airlangga memimpin Golkar dalam beberapa waktu ke belakang sangatlah berat.
"Ya itu memang keadaan yang sangat sulit untuk bisa ke nomor dua kan baik, tentu kita ada evaluasi, tapi saya kira apa yang sudah dilakukan baik, dari keadaan yang begitu berat," katanya.
Airlangga Soal Jatah Menteri
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto angkat suara soal permintaan jatah menteri terbanyak untuk PDI Perjuangan yang dilontarkan oleh Megawati.
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sadar diri perolehan suara partainya dalam Pemilu 2019 tak sebesar yang diraih PDI Perjuangan ( PDI-P).
Oleh karenanya, Golkar tak meminta jatah kursi terbanyak dalam kabinet 2019-2024, seperti yang dimintakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Golkar kan di bawah PDI-P (suara).
Kita tidak minta yang terbanyak," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/6/2019).
Meski begitu, Airlangga enggan menyebut jumlah kursi yang partainya inginkan.
Sebab, Golkar tetap ingin menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," katanya.
Airlangga menambahkan, permintaan jatah kursi menteri terbanyak yang disampaikan Megawati di hadapan publik hanyalah gaya komunikasi politik.
"Namanya gaya komunikasi.
Enggak ada yang mendesak," ujar dia.
Soal jatah menteri, sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus banyak.
Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam Kongres V PDI-P di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali, Rabu (8/8/2019).
"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.
• Jelang Pilkada, Bupati Muharram Beri ‘Kode’ ke Golkar
• Kini Resmi Gabung PDIP, Ruhut Sitompul Bicara Blak-blakan soal Loyalitasnya di Golkar & Demokrat
• DPD Golkar Rekomendasikan 4 Nama Calon Ketua DPRD Kaltim, Mantan Bupati Berau Masuk Bursa
Klaim Kursi Ketua MPR RI
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudaha da kesepakatan kursi Ketua MPR RI menjadi milik Golkar, dan DPR RI milik PDI Perjuangan.
Airlangga menyebutkan, untuk kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024, sesuai dengan UU MD3, menjadi milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.
Sedangkan, Partai Golkar mendapat kursi untuk Ketua MPR.
"Pada prinsipnya koalisi solid, seperti yang disampaikan Bapak Presiden pada saat pembubaran TKN," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara deklarasi dukungan sebagai Ketua Partai Golkar periode 2019-2024, Jumat (2/8/2019) malam.
Airlangga menuturkan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 sudah melakukan pertemuan dan pembicaraan secara formal maupun informal.
Rata-rata mereka sudah menerima untuk paket ketua DPR dan MPR periode 2019-2024.
"Tetapi untuk MPR sesuai dengan MD3 adalah paket.
Di antara paket itu sudah disepakati yang memimpin adalah dari Partai Golkar," tegasnya.
Terkait di pemerintahan, lanjutnya Partai Golkar sudah dikenal mempunyai banyak kader.
Sehingga, apapun yang dibutuhkan, kader Partai Golkar sepenuhnya siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Terkait bagimana di pemerintahan tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden dan apapun posisi, apapun yang diperlukan, kader Partai Golkar seluruhnya siap," tandasnya.
Ia mengklaim, paket pimpinan MPR RI ke depan masih menjadi jatah koalisi Jokowi.
Dirinya menyakini, koalisi pemerintah masih solid untuk tidak memilih paket pimpinan MPR di luar partai koalisi.
"Belum ada (dari luar partai koalisi), kan kita koalisi masih 60 persen (kursi di DPR) dan sudah disepakati bahwa pimpinan MPR dari koalisi," ujar Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Nantinya, ujar dia, paket pimpinan MPR RI tak hanya ada satu.
"Paket kalau pemilihan pasti lebih dari satu paket, tapi koalisi pendukung Pemerintah pasti pegang satu paket," ujar Airlangga. (*)
