8 Mahasiswa Dipukul, Kepala Satpol PP Samarinda Dituntut Mundur

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda Darham dituntut mahasiswa untuk mundur jadi jabatannya

8 Mahasiswa Dipukul, Kepala Satpol PP Samarinda Dituntut Mundur
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO.
Mahasiswa menderita luka yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat Nusantara (SURYANATA) ikut aksi unjuk rasa pasca terjadinya pengeroyokan kepada 8 mahasiwa yang dilakukkan oleh Satpol PP Kota Samarinda Balai Kota Pemkot jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda Darham dituntut mahasiswa untuk mundur jadi jabatannya, terkait kasus pengeroyokan yang dilakukan anggota Satpol saat menjalankan giat cipta kondisi jelang Idul Adha 1440 H, pada Jumat 8 Agustus kemarin, di salah satu warung kopi yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Samarinda.

Video rekaman CCTV dari salah satu tempat hiburan malam Samarinda. sempat viral di media sosial Dalam video tersebut, memperlihatkan tindakan beberapa anggota Satpol PP Samarinda yang melakukan pengeroyokan kepada 8 mahasiswa yang sedang nongkrong di warung kopi.

Kepala Satpol PP Samarinda Darham melalui Sekretaris Satpol PP Samarinda Syahrir mengatakan, tuntutan  puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa di Samarinda ini, terkait  kekerasan terhadap 8 mahasiswa, saat melaksanakan giat cipta kondisi jelang Idul Adha.

“Soal tindak kekerasan anggota Satpol PP yang menjalankan peraturan Walikota Samarinda, terkait penutupan sementara THM, dua hari menjelang Idul Adha,”ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Selain meminta pertanggungjawaban Satpol PP dalam kasus kekerasan tersebut, mahasiswa juga memberikan beberapa tuntutan, yang diantaranya :

*Meminta Kepala Satpol PP Samarinda dilepas dari jabatannya.

*Usut tuntas oknum Satpol PP pelaku pemukulan terhadap mahasiswa.

*Kemudian meminta agar Pemkot, memberikan pembinaan yang lebih ketat terhadap Satpol PP, berdasarkan Perda Samarinda nomor 5 tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja anggota Satpol PP.

*Dan yang terakhir, meminta agar semua kebijakan anti demokrasi dihapuskan.

Pekan Ini, Astra Motor Balikpapan Ramaikan HUT ke-74 RI dengan Honda Genio Run

Kabar Miring Berembus Usai Gubernur Selfie dengan Satpol PP Tertidur Pulas, Begini Fakta Sebenarnya

Pedagang Pantai Manggar Mengadu ke DPRD, Protes Lapaknya Dibakar Oknum Satpol PP

"Kalau memang tuntutannya seperti itu, kami harus siap menghadapi proses hukum. Bila terbukti anggota kami melakukan kekerasan tersebut, nanti ditindak tegas bila diketahui siapa yang memukul. Bisa jadi dicopot atau diturunkan jabatannya, bahkan kalau perlu dipindahkan ke daerah lain," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved