Ahok, Hoax dan Ibukota Baru

Oleh: Dr. Pitoyo, M.IKom
Praktisi Media dan Pemerhati Komunikasi Antarmanusia

TRIBUNKALTIM.CO - ISU paling santer berhembus sejak selesai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yakni pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Belum jelas Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur yang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo.

Namun, isu makin terdengar santer bahwa ibukota negara tidak akan di Jakarta lagi setelah Presiden mengunjungi dua lokasi yakni Balikpapan (Kaltim) dan Palangkaraya (Kalteng) pada Juni 2019 lalu.

Pemindahan ibukota negara ini menjadi isu di media massa bukan hanya era Presiden Joko Widodo, namun Bapak Pendiri Bangsa Ini, Ir Soekarno sudah pernah mewacanakan agar ibukota negara tidak lagi di Jakarta, namun di Kalimantan Tengah.

Pertimbangannya, tentu agar kekuatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak terpusat di Jakarta atau Jawa, namun juga merata di seluruh Indonesia.

Pemerataan pembangunan itu akan terwujud bila pemerintahan tidak terkonsentrasi di Jakarta.

Presiden Soeharto juga pernah mewacanakan memindahkan ibukota Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat, atau sekitar 50 km dari DKI Jakarta. Namun wacana itu tidak pernah berlanjut hingga Presiden Soeharto turun dari tahtanya saat reformasi 1998.

Pemindahan ibukota ini juga didasari pemikiran untuk mengurangi beban lalu lintas di kota Jakarta, serta membangun daerah baru dengan penataan yang lebih baik.

Tampaknya, pemindahan Ibukota Jakarta ke Jonggol atau tidak jauh dari lokasi semula ini, meniru gaya Malaysia, yakni memindahkan dari Kota Kuala Lumpur ke Putra Jaya pada 1999.

Wacana tinggal wacana, dua penggagas pemindahan ibukota Jakarta pun setidaknya sudah mempreidiksikan bahwa beban kota Jakarta semakin berat di masa masa mendatang, namun tidak ada realisasinya.

Presiden Jokowi, membuka wacana lagi dengan mendasarkan gagasan yang sudah diujarkan oleh Presiden Ir Soekarno, yakni pindah ke Kalimantan.

Di saat isu pemindahan ibukota itu mencuat, entah kabar dari mana muncul informasi bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BPT) atau dikenal dengan panggilan Ahok, mendapat tugas khusus dari pemerintah pusat menjadi Kepala Badan Percepatan Pembangunan ibukota baru.

Kabar yang berhembus melalui aplikasi WhatApps itu pun menyebar dalam hitungan detik.

Isi pesan berantai tersebut: Pengacara Todung Mulia Lubis skrg jd Dubes utk Norwegia
Kabar berhembus dr Istana Negara bhw Basuki Tjahaya Purnama akan diangkat sbg Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru NKRI,pelantikan akan dilakukan akhir July setelah sengketa pilpres usai & MK menetapkan pemenang...