Demi Kaltara, BNN Upayakan Dapatkan Tambahan Anggaran di APBN-P Maupun APBN 2020

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Badan Narkotika Nasional (BNN) tergugah untuk mendukung operasional BNN Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih menekan dan mempersempit ruang gerak penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di provinsi termuda ini.

Hanya saja, BNN masih terkendala minimnya anggaran. Tahun ini anggaran BNN hanya Rp 1,3 triliun yang disebar ke 222 BBN dan 34 BNNP.

"Mudah-mudahan kita dapat anggaran di APBN-Perubahan maupun di APBN 2020. Itu mungkin kita support. Tetapi kita untuk bergerak saat ini juga mohon maaf, anggaran kita juga hanya Rp 1,5 triliun," kata Kepala Sub Evaluasi dan Pelaporan Program BNN, Bentonius Solitonga kepada Tribunkaltim.co di Kantor Guberur Kalimantan Utara, Kamis (15/8/2019).

Provinsi Kalimantan Utara yang masuk dalam zona merah sebut Bentonius Silitonga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Bentonius Solitonga berharap hadirnya Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN bisa mendapatkan porsi anggaran yang memadai untuk melaksanakan instruksi tersebut.

Bentonius Solitonga mengatakan, Kalimantan Utara perlu modernisasi alat pendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Untuk memenuhi hal tersebut, BNN tidak sendiri.

Dalam Rencana Aksi sebutnya, BNN turut didukung beberapa Kementerian termasuk Pemprov dan Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia.

"Pelaksanaan modernisasi dilakukan juga oleh Kemenkumham, Pengelola Bandara, dan instansi lainnya. Seperti di Kemekumham sendiri, sudah memasang seperti alat sensor, alat deteksi.

Di kami BNN, alat intelejen kita perbarui. Di bandara juga sudah berlaku pengawasan pintu masuk secara interdiksi.

Bea Cukai juga telah menganggarkan untuk beberapa pengadaan alat-alat keamanan super ekstra untuk dipasang di bandara," ujar Bentonius Solitonga. 

"Memang Kalimantan Utara belum tersentuh program tersebut. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah. Tentu kalau sudah zona merah, seperti Kalimantan Utara harus jadi prioritas.

Karena keterbatasan semuanya, sumber daya, anggaran, material, personel, sehingga kita belum bisa maksimal," ujar Bentonius Solitonga.

"Mungkin dengan adanya lanjutan dari Inpres tadi kami harapkan anggaran meningkat dan ikut mendorong kembali instansi-isntansi terkait melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan narkotika," ujar Bentonius Solitonga. (Wil)

Baca Juga;

Kisah Suami Suruh Temannya Hubungan Badan dengan Si Istri dan Membayar Rp 50 Ribu Sebagai Pengikat

Istri Dipaksa Melakukan Hubungan Asusila ke Teman-teman Suaminya, Sudah Lebih 30 Kali Melakukannya

Terkuak Kronologi Istri Dipaksa Suami Layani 2 Kawannya; Misteri Duit Rp50 Ribu untuk Pelaku