BIN Sudah Kantongi Nama Aktor Intelektual Kerusuhan di Papua, Bupati Dipaksa Pegang Bintang Kejora

Namun, ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa menuturkan setelah aksinya untuk merusak sejumlah objek vital sempat dicegah pengunjuk rasa bergeser merusak bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak obyek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tetapi kami halangi.

Akhirnya mereka merusak pasar," ujar Deddy ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Kemudian, masyarakat yang mencari nafkah di pasar merasa tidak terima dengan perusakan tersebut.

Masyarakat sekitar pun sempat meminta ganti rugi kepada kelompok perusak.

Namun, Deddy meminta orang di lokasi tersebut untuk mengedepankan antisipasi agar kericuhan tidak meluas.

Setelah itu, massa pengunjuk rasa pun bergerak menuju kantor Dewan Adat agar dapat membicarakan masalah tersebut dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Pada saat itulah, ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora yang kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), Organisasi Papua Merdeka, ada beberapa benderalah," kata Deddy.

Massa pun memaksa bupati untuk memegang bendera tersebut, tetapi tidak dilakukan.

Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.

"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.

Kemudian, ada sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.

Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.