KPU di Wilayah Kaltim Mulai Ajukan Anggaran Pilkada 2020, KPU Kukar Ajukan Anggaran Rp70 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan segera memasuki tahapan. Bila sesuai jadwal, maka tahapan akan dimulai pada September tahun ini dan hari pemungutan suara akan digelar 23 September 2020 mendatang.

Untuk di Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bukan hanya itu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim juga tak dilaksanakan.

Dari 9 kabupaten/kota yang melaksanakan adalah Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kota Bontang, Kutai Timur dan Berau serta Kutai Kartanegara.

Bahkan menjelang memasuki tahapan Pilkada Serentak ini, kabupaten/kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut mulai mengajukan anggaran pelaksanaan kepada pemerintah daerah.

Besaran yang mereka ajukan pun bervariasi. Anggaran tersebut selain digunakan untuk operasional KPU juga untuk honor petugas KPPS serta untuk cetak surat suara serta untuk pengamanan.

Untuk di Kabupaten Kutai Timur, KPU setempat telah menyusun  rancangan pembiayaan dan kebutuhan anggaran.  Ketua KPU Kutai Timur Ulfa menyampaikan kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada Kutai Timur mencapai Rp 59 miliar.

Alokasi tersebut sudah mencakup semua penyelenggaraan, mulai dari pengadaan logistik, pengamanan, distribusi logistik serta biaya pertemuan dan rapat koordinasi, baik di daerah maupun di luar daerah.

Sementara untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau juga telah mengajukan anggaran sebesar Rp 43 miliar, untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang akan menentukan calon bupati dan wakil bupati di tahun 2020 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Berau, Budi Harianto. Ia  mengungkapkan, semula KPU memang mengajukan anggaran sebesar Rp 43 miliar.

Anggaran ini dibagi dalam beberapa tahap, tahap pertama KPU hanya mengajukan Rp 4 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2019.

Namun Pemkab Berau hanya memberikan Rp 500 juta.

“Total yang kami ajukan Rp 43 miliar, kami anggarkan untuk tahapan Pilkada 2019 itu Rp 4 miliar.

Namun kami dapat informasi sementara hanya Rp 500 juta.

Padahal kami sudah sampaikan ke Bupati, tahapannya apa saja dan kebutuhan anggarannya Rp 4 miliar.

Tapi anggaran sudah terlanjur ditetapkan,” ujar Budi.

Namun sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Berau, kata Budi tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada.

“Apa yang bisa kami laksanakan dengan anggaran yang hanya segitu, ya itu yang kami laksanakan, sesuai dengan dana yang ada,” tegasnya.

Namun dengan anggaran yang meleset jauh dari yang diharapkan, Budi mengungkapkan, ada beberapa tahapan yang mestinya dilaksanakan di tahun 2019 ini, harus ditunda di tahun 2020 nanti.

“Dari tahapan-tahapan Pilkada yang ada itu, nanti harus ditunda di tahun 2020, karena tahapan Pilkada itu tidak bisa di hilangkan, hanya menyesuaikan anggaran,” jelasnya.

Beberapa tahapan yang mestinya dilakukan di tahun 2019 dan ditunda tahun depan.

Di antaranya perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis juga terpaksa ditunda karena minimnya anggaran.

“Kalau pusing sih pasti. Karena penyusunan anggaran di KPU itu menyesuaikan standar APBN yang harusnya lebih rendah dari APBD, kami coba tekan semaksimal mungkin, tapi ternyata masih dikurangi,” keluhnya.

Meski APBD Berau telah disahkan, dan anggaran KPU untuk menyelenggarakan tahapan Pilkada tahun 2019 ini juga telah ditetapkan.

Namun KPU Berau tetap berharap, pemerintah bisa mempertimbangkan kembali dan memberikan dana tambahan.

“Kami berharap, pemerintah daerah bisa mencarikan solusi, karena bagaimanapun tahapan-tahapan Pilkada itu harus dilaksanakan, mungkin bisa dibantu dengan dana talangan,” tandasnya.

Untuk di Pilwali Kota Bontang, KPU Bontang juga telah  mengajukan anggaran Pilwali 2020 mendatang sebesar Rp 33 miliar lebih.

Anggaran tersebut diperuntukkan guna membiayai proses persiapan pemilu, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan Pilwali nanti.

Sekretaris KPU Bontang, Basir, mengatakan tahapan persiapan pemilu hingga selesai digelar selama setahun.

Persiapan dimulai pada September 2019 dan bakal selesai pada September 2020 mendatang.

Basir menjelaskan, dana Rp 33 miliar ini digunakan untuk perhelatan Pemilu dengan asumsi jumlah calon sebanyak 6 pasangan.

"Kami tetapkan asumsi jumlah calon maksimal seperti yang tertuang di dalam Peraturan KPU," ujar Basir kepada Tribun saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota keuangan di DPRD Bontang, Senin (29/7/2019) petang.

Menurut Basir, pihaknya sengaja mengajukan usulan anggaran maksimal untuk menghindari kekeliruan penetapan jumlah calon.

"Lebih baik kita berlebih kan daripada kurang. Dana yang lebih nanti kita kembalikan ke Pemkot," ujar Basir.

Lebih lanjut, dari asumsi 6 calon tersebut pihaknya menetapkan 4 calon pasangan dari jalur Partai Politik (Parpol), selebihnya dari jalur independen.

Sampai saat ini, usulan permintaan dana Pilwali masih menunggu persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang.

"Kalau sudah disahkan nanti kita tinggal tunggu berita acara penyerahan hibah," pungkasnya.

Di Pilwali Kota Balikpapan juga akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan,  telah mengajukan anggaran sebesar Rp55 miliar. Dalam waktu dekat angka tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Terutama menyangkut besaran harga yang perlu dikoreksi. Seperti berdasarkan harga satuan. Kalau nomenklatur biasanya gak dikoreksi karena sudah pakem. Mudahan nanti koreksinya tak terlalu banyak," ungkap Pilkada 2020.

Pada pelaksaan Pilkada 2014 silam, KPU Balikpapan mengajukan rencana anggaran pelaksanaan sebanyak Rp 40 miliar. Namun yang terealisasi Rp 34 miliar.

"Kemarin kotak dan bilik ada. Sekarang kita bilik gak ada. Surat suara dan TPS serta pemilih meningkat. Untuk Pilkada Kaltim kemarin saja DPT 420 ribu, sekarang sekitar 500 ribu bila kita estimasi," ungkap Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara juga mengusulkan untuk anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020 sebesar Rp 70 miliar. Anggaran ini dialokasikan lewat APBD-Perubahan.

"Usulan kita dikisaran Rp 70 miliar, tapi ini nanti masih dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait, terkhusus kepada anggota dewan yang akan mengetok anggaran kita," kata Yuyun Nurhayati, Ketua KPU Kukar.

Ia mengemukakan, anggaran ini disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang dimulai pada September 2019 nanti. "Untuk pengajuan anggaran sementara seperti itu, meliputi seluruh tahapan dari awal sampai akhir," ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran Pilkada 2020 ini dikucurkan dalam bentuk hibah. "Ini di APBD-P sudah mulai dianggarkan, Oktober harus sudah selesai anggaran sehingga di awal November sudah bisa sosialisasi untuk tahapan awal Pilbup," kata Yuyun.

Untuk perencanaan, lanjutnya, sejauh ini berjalan lancar. Meski  saat ini belum masuk dalam tahapan Pilkada 2020, secara internal KPU Kukar telah melakukan pembahasan anggaran.

270 Daerah Gelar Pilkada 2020

Pesta demokrasi tahun 2019 yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia telah usai meski hasilnya masih menui sengketa khusunya hasil perolehan suara pada pemilihan Presiden.

Pesta demokrasi tersebut akan kembali bergulir, Pilkada 2020 mendatang dan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah berbeda yang ada di Indonesia.

Pilkada 2020 mendatang dan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah berbeda yang ada di Indonesia.

Pilkada serentak 2020 tersebut merupakan Pilkada 2020 serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota hasil pemilihan Desember 2015 lalu.

Dikutip dari situs KPU, ke-270 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020 serentak itu terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Berikut nama - nama daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 serentak periode 2020 - 2025 mendatang:

1.) Provinsi

- Sumatera Barat
- Jambi
- Bengkulu
- Kepulauan Riau
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah

2.) Kota

- Medan
- Binjai
- Sibolga
- Tanjung Balai
- Gunung Sitoli
- Pematangsiantar
- Solok
- Bukittinggi
- Dumai
- Sungai Penuh
- Metro
- Bandar Lampung
- Batam
- Depok
- Pekalongan
- Semarang
- Magelang
- Surakarta
- Blitar
- Surabaya
- Pasuruan
- Cilegon
- Tangerang Selatan
- Denpasar
- Mataram
- Banjarbaru
- Banjarmasin
- Samarinda
- Balikpapan
- Bontang
- Bitung
- Manado
- Tomohon
- Palu
- Makassar (Pilkada Ulang Tahun 2018)
- Ternate
- Tidore Kepulauan

3.) Kabupaten

- Tapanuli Selatan
- Serdang Bedagai
- Toba Samosir
- Labuhan Batu
- Pakpak Bharat
- Humbang Hasundutan
- Asahan
- Mandailing Natal
- Samosir
- Karo
- Nias
- Nias Selatan
- Simalungun
- Labuhanbatu Selatan
- Labuhanbatu Utara
- Nias Utara
- Nias Barat
- Solok
- Agam
- Pasaman
- Lima Puluh Kota
- Dharmasraya
- Solok Selatan
- Padang Pariaman
- Sijunjung
- Tanah Datar
- Pesisir Selatan
- Indragiri Hulu
- Bengkalis
- Kuatan Singingi
- Siak
- Rokan Hilir
- Rokan Hulu
- Pelalawan
- Kepulauan Meranti
- Tanjung Jabung Barat
- Batanghari
- Bungo
- Tanjung Jabung Timur
- Ogan Komering Hulu
- OKU Selatan
- Ogan Ilir
- OKU Timur
- Musi Rawas
- Penukal Abab Lematang Ilir
- Musirawas Utara
- Seluma
- Kaur
- Rejang Lebong
- Kepahiang
- Lebong
- Mukomuko
- Bengkulu Selatan
- Bengkulu Utara
- Lampung Selatan
- Way Kanan
- Lampung Timur
- Lampung Tengah
- Pesawaran
- Pesisir Barat
- Bangka Tengah
- Belitung Timur
- Bangka Barat
- Bangka Selatan
- Lingga
- Bintan
- Karimun
- Natuna
- Kepulauan Anambas
- Sukabumi
- Kab Bandung
- Indramayu
- Cianjur
- Tasikmalaya
- Karawang
- Pangandaran
- Kab Pekalongan
- Kab Semarang
- Kebumen
- Rembang
- Purbalingga
- Blora
- Kendal
- Sukoharjo
- Wonosobo
- Wonogiri
- Purworejo
- Sragen
- Klaten
- Pemalang
- Grobogan
- Demak
- Sleman
- Gunung Kidul
- Bantul
- Ngawi
- Jember
-Lamongan
- Ponorogo
- Kab Blitar
- Situbondo
- Kediri
- Sumenep
- Gresik
- Kab Malang
- Mojokerto
- Pacitan
- Trenggalek
- Sidoarjo
- Tuban
- Banyuwangi
- Kab Serang
- Kab Pandeglang
- Karang Asem
- Badung
- Tabanan
- Bangli
- Jembrana
- Bima
- Lombok Tengah
- Dompu
- Sumbawa Barat
- Sumbawa
- Lombok Utara
- Sumba Barat
- Manggarai Barat
- Sumba Timur
- Manggarai
- Ngada
- Belu
- Timor Tengah Utara
- Sabu Raijua
- Malaka
- Kapuas Hulu
- Ketapang
- Sekadau
- Bengkayang
- Melawi
- Sintang
- Sambas
- Kotawaringin Timur
- Banjar
- Tanah Bumbu
- Kab Kotabaru
- Balangan
- Hulu Sungai Tengah
- Kutai Kartanegara
- Paser
- Berau
- Kutai Timur
- Kutai Barat
- Mahakam Ulu
- Bulungan
- Nunukan
- Malinau
- Tana Tidung
- Minahasa Utara
- Minahasa Selatan
- Bolmong Timur
- Bolmong Selatan
- Poso
- Toli-Toli
- Tojo Una-Una
- Banggai
- Sigi
- Banggai Laut
- Morowali Utara
- Pangkajene Kepulauan
- Barru
- Gowa
- Maros
- Soppeng
- Luwu Timur
- Luwu Utara
- Bulukumba
- Tana Toraja
- Kepulauan Selayar
- Toraja Utara
- Konawe Selatan
- Muna
- Wakatobi
- Buton Utara
- Konawe Utara
- Konawe Kepulauan
- Kolaka Timur
- Bone Bolango
- Gorontalo
- Pohuwato
- Mamuju
- Majene
- Mamuju Utara
- Mamuju Tengah
- Seram Bagian Timur
- Kepulauan Aru
- Maluku Barat Daya
- Buru Selatan
- Halmahera Utara
- Halmahera Selatan
- Halmahera Timur
- Halmahera Barat
- Kepulauan Sula
- Pulau Taliabu
- Boven Digoel
- Merauke
- Pegunungan Bintang

- Asmat
- Nabire
- Warofen
- Yahukimo
- Keerom
- Supiori
- Membramo Raya
- Yalimo
- Manokwari
- Fakfak
- Sorong Selatan
- Raja Ampat
- Kaimana
- Teluk Bintuni
- Teluk Wondama
- Pegunungan Arfak
- Manokwari Selatan. (*)

Baca Juga

• Menuju Pilkada Serentak 2020, Demokrat Incar Partai Sahabat untuk Berkoalisi

• Demokrat Gelar Konsolidasi Pilkada 2020, Hinca Pandjaitan: Kader Harus Jemput Bola Secepatnya

• Deretan Figur Bakal Calon di Pilkada Samarinda, Dari Ketua Partai Sampai Mantan Birokrat Niat Maju

• Ini Syarat Dukungan Independen dan Jalur Parpol di Pilkada Kaltara, Simak Pula Jadwalnya

• Pilkada Serentak 2020, Polres Kutim Ajukan Dana Pengamanan Rp 6 Miliar