Ibu Kota Baru

Begitu Lokasi Ibu Kota Baru Diketuk, Satu Maskapai Ini Langsung Gerak Cepat Tambah Rute

Tidak tanggung-tanggung, selain membangun ibu kota baru, pemerintah juga akan membangun 10 wilayah metropolitan di Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Bali.

Begitu Lokasi Ibu Kota Baru Diketuk, Satu Maskapai Ini Langsung Gerak Cepat Tambah Rute
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
Kesibukan pesawat-pesawat di Bandara SAMS Balikpapan,Kamis (8/6/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Presiden Jokowi telah memastikan bahwa Ibu Kota Negara atau IKN akan pindah ke Pulau Kalimantan.

Namun hingga kini, di mana lokasi IKN baru akan dibangun belum ditentukan.

Sejauh ini, informasi yang terungkap, ada ada beberapa kementerian yang harus pindah.

Jika sudah ada IKN baru maka kementerian ini mau tidak mau harus tetap berada di Ibu Kota Baru bukan di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Repblik Indonesia, Bima Haria Wibisana, saat berjumpa dengan kalangan media usai melakukan kegiatan tandatangan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (19/8/2019).

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/8/2019) petang.
Presiden Jokowi didampingi Mensesneg menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/8/2019) petang. ((Foto: OJI/Humas))

Secara perkiraan, kementerian yang akan dekat dengan pusat pemerintahan tidak semuanya, ada beberapa kementerian yang masuk kategori yang mesti berada di tengah-tengah Ibu Kota Baru.

"Itu nanti diputuskan. Kementerian-kementerian yang menjadi kewenangan wajib pemerintah pusat ya harus dekat dengan Presiden ya," ujarnya sebagaimana mengutip dari CNBC Indonesia.

Kali ini Bima pun membocorkan, kementerian yang harus berada di Ibu Kota Baru, dekat dengan kepala negara dan kepala pemerintahan ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan.

Dan tidak ketinggalan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sisanya masuk kategori kementerian yang bisa dikatakan tidak cukup wajib berada di Ibu Kota Baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila rencana pemindahan ibu kota Indonesia benar-benar terwujud, pindah dari Jakarta ke Kalimantan pastinya akan ada konsekuensi dari sisi aparatur sipil negaranya.

Halaman
1234
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved