Danramil dan 4 TNI Diskors Kodam V Brawijaya Karena Umpatan Rasis yang Berimbas Rusuh di Papua

Langkah tegas diambil TNI terhadap Danramil dan anggotanya yang diduga mengeluarkan umpatan rasis kepada mahasiswa Papua, berimbas kerusuhan di Papua

Editor: Rafan Arif Dwinanto
(Dokumentasi Himpunan Mahasiswa Papua)
Para mahasiswa asal Papua saat menyerahkan kiriman minuman keras dari oknum polisi dalam aksi solidaritas di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (22/8/2019). 

"Nanti kami akan koordinasi pada pihak penyidik. Melengkapi berkas sidang itu perlu waktu lama juga. Nanti begitu sudah cukup maka kami limpahkan ke persidangan," pungkasnya. Luhur Pambudi. 

Halaman asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya porak poranda usai terjadi bentrokan.
Halaman asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya porak poranda usai terjadi bentrokan. (KOMPAS.com/Achmad Faizal)

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan persoalan kerusuhan di Papua tak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi seorang diri.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga mengingatkan peristiwa pecahnya Uni Soviet dengan kerusuhan di Papua.

Dilansir dari Kompas.com, Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah untuk menelurkan kebijakan yang bisa merebut hati masyarakat Papua.

Papua memiliki sejumlah persoalan yang harus jadi perhatian pemerintah pusat.

Dan persoalan di Papua, lanjut Zulkifli, tidak cukup hanya dituntaskan dengan pembangunan jalan dan bandara.

"Hati masyarakat Papua harus direbut, tidak bisa hanya dengan membangun jalan saja dan tidak hanya membangun bandara," kata Zulkifli di sela-sela acara Jalan Sehat Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Dia mengakui Papua harus mendapatkan perlakuan khusus dan kesetaraan, itu tidak mudah untuk dilakukan namun bisa dijalankan, asalkan ada kemauan.

Zulkifli mengatakan, Presiden Jokowi sudah sering mengunjungi Papua, namun penyelesaian persoalan Papua tak bisa hanya dilakukan oleh presiden sendirian.

Jalan keluar masalah Papua harus dikaji bersama.

"Harus bersama-sama, tidak bisa pemerintah saja, DPR dan TNI-Polri bisa terlibat.

Misalnya kami (PAN) mencalonkan putra terbaik Papua untuk DPR RI, alhamdulillah dapat dua, itu contoh merebut hati masyarakat Papua," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa di Papua seperti alarm atau wake up call bagi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah harus berhati-hati.

Dia meminta pemerintah harus benar-benar fokus menyelesaikan persoalan di Papua yang multidimensi.

"Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, harus hati-hati.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved