Redam Potensi Rusuh Warga Papua di Jakarta, Ini yang Dilakukan Kapolres Metro Jakarta Selatan

TRIBUNKALTIM.CO - Redam Potensi Rusuh Warga Papua di Jakarta, Ini yang Dilakukan Kapolres Metro Jaksel.

Peristiwa kerusuhan di Papua berpotensi diikuti warga Papua lainnya yang tinggal di Jakarta Selatan, Kapolres Metro pun sudah menempuh langkah ini.

Dilansir dari Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Bastoni Purnama mengatakan, pihaknya tetap menjaga ketenangan dan kondusifitas dengan masyarakat Papua di Jakarta Selatan.

Bastoni mengaku melakukan hal tersebut agar tidak terjadi kerusuhan susulan di Jakarta mengingat sempat terjadi konflik di Papua.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan pendekatan dengan beberapa asrama pelajar Papua yang ada di Jakarta Selatan.

"Kami ada asrama Papua di Tebet, terus kami lakukan pendekatan dengan masyarakat Papua yang ada di Jakarta Selatan supaya mereka tetap tenang, akan kami jaga, kami lindungi," ujar Bastoni di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

"Kalau ada hal hal yang kira kira mengkhawatirkan supaya koordinasi dengan kami," imbuhnya.

Tidak hanya dengan masyarakat Papua, Bastoni juga telah menjalin hubungan dengan beberapa tokoh masyarakat Papua yang ada di Jakarta Selatan.

Bastoni berharap jalinan hubungan tersebut bisa meredam potensi kerusuhan yang mungkin terjadi di Jakarta Selatan.

"Sudah (pertemuan dengan tokoh Papua), kemarin kan juga ada pertemuan Kapolda, Pangdam sama Gubernur dan tokoh-tokoh Papua.

Tujuannya ya agar suasana tetap adem," tutup dia.

Hasil Investigasi Mabes Polri

Mabes Polri mulai mengungkap peristiwa di balik tindakan anarkisme di Papua Barat.

Ternyata, didapati adanya kejahatan berupa penjarahan sejumlah toko di Manokwari, Papua Barat, satu malam sebelum terjadi pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR)) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) setempat, Senin 19 Agustus 2019 lalu.

"Dari kejadian di Manokwari, sebelum kejadian pembakaran kantor DPR dan MRP Papua Barat, malam sebelumnya, sudah terjadi aksi penjarahan pengambilan barang-barang di beberapa toko," ungkap utusan Mabes Polri, Irjen Pol Paulus Waterpauw, saat ditemui di Jayapura Sabtu (24/8) malam.

Irjen Pol Paulus Waterpauw selaku utusan Mabes Polri guna menenangkan situasi Papua dan Papua Barat.

Kata Waterpauw, dirinya yang diutus Mabes Polri sebagai mediator sekaligus fasilitator antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Tanah Papua, terus membangun komunikasi dengan semua pihak.

"Kami terus bangun komunikasi, agar semua pihak melihat permasalahan yang terjadi secara jernih dan murni," ujarnya.

Waterpauw merupakan putra asli Papua. Ia lahir di Fakfak 25 Oktober 1963.

Waterpauw pernah menjabat Kapolda Papua (30 Juli 2015 – 18 April 2017), Kapolda Papua Barat (19 Desember 2014 – 30 Juli 2015), Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Masa jabatan 2 Juni 2017 – 13 Agustus 2018), serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (18 April 2017 – 2 Juni 2017).

"Artinya, peristiwa yang terjadi di Tanah Papua diduga adalah skenario dari kelompok tertentu yang melawan pemerintah untuk membuat kekacauan. Ini kan tidak wajar, biasanya penjarahan terjadi saat momen bersamaan dengan aksi demo atau keributan, dimana biasanya memanfaatkan situasi, untuk melakukan aksi kriminal," ujar Waterpauw.

Dia melanjutkan, aktor di balik skenario membuat kekacauan di Tanah Papua, bukan kelompok sembarangan.

Namun yang memiliki kemampuan besar.

"Ini bukan kerjaan orang biasa, tapi orang yang punya kemampuan. Di sini saya menduga ada kelompok keras yang melawan pemerintah dan mungkin berafiliasi dengan organisasi yang selama ini melawan negara di Indonesia. Bahkan indikasi itu sudah dapat di Malang, namun saya tak etis mengatakannya, karena saya tidak punya kewenangan mendalami seperti itu, tugas saya selain ikut menenangkan Papua juga mediator dan fasilitator untuk berbagai pihak," kata Waterpauw.

Terkait peristiwa rusuh di Manokwari, sudah ditetapkan 3 tersangka. Mereka terlibat dalam pembobolan ATM dan pembakaran. "Masih dikembangkan lagi untuk pelaku-pelaku lainnya," kata Paulus Waterpauw.

Untuk peristiwa di Fakfak, Polisi juga masih mendalami dengan mengumpulkan bukti serta keterangan beberapa saksi.

"Kami agak kesulitan untuk menangkap para pelaku dan menerapkan hukum positif di Fakfak karena termasuk konflik komunal, kami masih kumpulkan bukti dan keterangan saksi," kata Waterpauw.

Sementara peristiwa di Sorong, warga binaan Lapas Sorong yang sempat kabur, sudah sebagian yang kembali ke Lapas. "Sebagian tahanan sudah kembali, mereka kabur karena kebakaran," kata Waterpauw.

Baca juga :

Danramil dan 4 TNI Diskors Kodam V Brawijaya Karena Umpatan Rasis yang Berimbas Rusuh di Papua

Safenet Sebut Kemkominfo RI Membatasi Akses Internet di Papua Dinilai Keliru, Begini Alasannya

Mulai Kondusif

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Papua dan Papua Barat memprotes tindakan kekerasan dan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Suarabaya, Jawa Timur.

Saat itu, Jumat (16/8) sehari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI, sejumlah orang dari ormas Pemuda Pancasila, dan FPI bersama pasukan TNI dan Polri mendatangi asrama mahasiswa di Surabaya.

 Terjadi percekcokan diduga terkait bendera Merah Putih, sehingga memunculkan kata kasar-makian, menyebut nama binatang kepada mahasiswa Papua.

Akibatnya, ribuan orang unjuk rasa mendatangi kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura, Senin (19/8).

Sementara warga Papua Barat memprotes tindakan kekerasan dan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Suarabaya, melampiaskan denganc ara unjuk rasa yang disertai kekerasan, pembakaran dan perusakan.

Secara umum, kondisi Papua dan Papua Barat pascaterjadinya aksi anarkis massa di sejumlah kota, menyikapi dugaan tindakan rasis yang di alami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang Jawa Timur, semakin kondusif.

"Hari ini kondisi Papua dan Papua Barat aman kondusif tenang dan terkendali," ujar Paulus Waterpauw.

Menurut dia, negara sangat peduli dengan permasalahan ini dan diharapkan secepatnya tuntas.

"Sekarang persoalan ini langsung diatasi negara dengan mengutus Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI ke Papua Barat, sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan pesan-pesannya kepada presiden," ujar dia.

Untuk itu, semua pihak sebaiknya bersabar dengan langkah-langkah yang sudah dijalankan. "Harapannya semua tetap sabar, tenang dan saling mengalah satu dengan yang lain dama menyikapi persoalan yang sudah terjadi," ucapnya.

Baca juga :

Peran BPIP Dipertanyakan dalam Kerusuhan di Papua, Mahfud MD: Pertanyaannya Amat Sangat Bodoh

Rusuh di Papua, Ridwan Kamil Beberkan Desain Arsitekturnya untuk Alun-alun Sorong, Karena Kita NKRI

Ia juga mengungkapkan, kasus dugaan rasis yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya.

Saat hadir sebagai narasumber dalam program MataNajwa, Rabu (21/8) malam, Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara terkait kondisi daerahnya pascakerusuhan di Papua Barat selama dua hari di Manokwari Senin (19/8) dan Fakfak, Rabu (21/8).

Kasus tersebut dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Jumat (16/8).

Lukas meminta aparat yang melontarkan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua ditangkap. Menurutnya, kasus rasisme terhadap warga Papua sudah berlangsung lama dan berulang. Ini menyangkut harkat dan martabat orang Papua.

"Karena itu bukan sekali mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ya pasti mereka tidak terima. Selama orang Papua dihinakan, direndahkan martabatnya, itu pasti mereka ribut," kata Lukas.

Lebih lanjut, Lukas menyatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan mahasiswa Papua di Surabaya yang pada akhir pekan lalu mendapatkan persekusi dan ujaran rasis. Para mahasiswa itu, kata Lukas, sudah memberikan laporan kepadanya.

Namun, anggota Komisi I DPR RI Sukamta, hal tersebut tidak perlu. "Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta.

Sukamta mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe semestinya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.

"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," jelasnya. (*)