Anak Rektor ITK Balikpapan Tanyakan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur akan Merusak Alam?

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pengumuman pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditanggapi berbagai pihak dan menjadi perhatian segala pihak di seluruh Indonesia. 

Beberapa jam yang lalu Presiden Joko Widodo telah umumkan Ibu Kota Indonesia di Kaltim, atau Kalimantan Timur. Hal ini disambut baik masyarakat di Kalimantan Timur termasuk kepala daerahnya di seluruh Kalimantan Timur. 

Pembahasan mengenai Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur pun menjadi bahasan di media sosial Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Dialah Rektor ITK Balikpapan, Prof Ir Budi Santoso Purwokartiko Ph.D, yang menceritakan anaknya yang sedang kuliah di Universitas Diponegoro atau Undip Jawa Tengah.

Secara kebetulan sang anak Rektor ITK Balikpapan ini mengadu, bercerita mengenai Ibu Kota Indonesia di Kaltim.

Si anak ini membahas ulasan cerita yang disampaikan sang dosennya di Undip sana. 

Yang menurut dosen dari sang anak di Undip, upaya pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan merusak eksosistem kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Timur.  

Berikut cerita lengkapnya yang diposting di Facebook Rektor ITK Balikpapan, Budi Santoso Purwokartiko pada Selasa (27/8/2019): 

Anakku yang kuliah di Undip tiba2 tanya di pagi ini,

apa pemindahan ibu kota langkah yang bijak.

Kujawab iya, bijak sekali.

Ee ternyata dosennya baru saja berceramah di kelas.

Bahwa pemindahan ibu kota akan merusak paru2 indonesia.

Makin banyak wilayah yang rusak selain Jakarta, akan menambah defisit negara, pembiayaan dari China.

Jadi China yang untung, apakah pemerataan pembangunan harus dengan pemindahan ibu kota.

Begitu singkatnya.

Kujelaskan luas Kalimantan itu 5x pulau Jawa.

Hanya bagian kecil dari sebuah atau dua buah kabupaten.

3000 Hektar yang akan dipakai, tidak merombak Kalimantan.

Ibukota dirancang dengan konsep Green City.

Sejak dulu zaman Orba Kalimantan sudah digunduli, (Zulkifli Hasan, menteri kehutanan, banyak ngasih HPH ngawur)

Terbukti tanpa ibukota pindah pembangunan tidak merata.

Dana pindahan (Ibu Kota Baru RI) bukan dari APBN bukan dari hutang tapi dengan konsep kerjasama dengan swasta.

Saya katakan informasi/knowledge di luar bidang ajar dan kompetensi dosen, tidak harus diterima.

Adiknya yang SMA bilang guruku juga suka gitu.

Maksudnya ngomong di luar bidang ajarnya, seringnya juga bias.

Sisi lainnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bagus Susetyo mengungkapkan, meski Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN),

masih belum ada pengembang perumahan lokal maupun nasional yang ingin melakukan investasi di sekitaran lokasi yang direncanakan sebagai lokasi IKN.

"Sampai saat ini belum ada investor yang menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan pembangunan perumahan di lokasi-lokasi yang direncanakan akan dibangun infrastruktur IKN," ujarnya saat dihubungi awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya, pada Senin (26/8/2019), sore.

"Hal ini dikarenakan, masih banyak pengembang perumahan tersebut telah berinvestasi di lokasi-lokasi lain sebelum akhirnya Kaltim ditetapkan sebagai IKN.

Nah, di lokasi-lokasi itu sampai saat ini masih menjadi lahan tidur dan belum dilaksanakan pembangunan. Nampaknya, investor lebih mendahulukan pembangunan di lokasi-lokasi tersebut," lanjutnya.

Kebanyakan investor, dibeberkan Bagus, masih banyak memiliki tanah di pinggiran Samarinda maupun Balikpapan yang belum tergarap.

Apabila berspekulasi membeli lokasi tersebut, akan mengubah post perencanaan pembangunan yang telah disiapkan oleh pengembang.

"Seperti Ciputra, Citraland dan pengembang perumahan besar lainnya itu masih banyak aset di sana. Tapi, kami juga tidak mengetahui apabila nantinya berubah post perencanaannya.

Bisa saja, karena sudah ditetapkan dan sudah pasti seperti ini akan ada perubahan perencanaan pengembang," paparnya.

Terkait harga tanah, Bagus mengungkapkan, harga tanah di lokasi tersebut masih diharga semula. Bahkan, belum ada laporan kenaikan harga tanah.

Sesuai laporan pula, dikatakan Bagus, harga tanah masih sama dengan harga tiga tahun lalu. Namun, tidak menutup kemungkinan harga tanah akan melonjak naik.

"Nah, ini tugas pemerintah nantinya untuk memastikan lahan di sana tidak dimainkan oleh para spekulan tanah. Sebab, di luar sana banyak pihak-pihak yang mau.

Mampu dari segi finansial dan logistik. Nah, kebanyakan mereka memang hanya mengambil momen untuk mengambil keuntungan sesaat," tandasnya.

Jangan sampai, dikatakan Bagus, saat pemerintah ingin melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut ternyata sudah ada pemiliknya atau milik para spekulan tersebut.

Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah dapat merencanakan dengan baik dan tidak gegabah. Sebab, jangan sampai karena persoalan tersebut terjadi konflik sosial.

"Persoalan ini bisa menimbulkan konflik sosial. Makanya pemerintah harus lebih jeli dalam menyikapi persoalan ini. Segera membuat payung hukum untuk melindungi itu semua.

Sebab, saat ini jelas sudah banyak spekulan tanah berbondong-bondong melakukan survey di lokasi-lokasi tersebut," tuturnya.

• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Dahulu Kala Inilah Kerajaan Adat di Penajam Lokasi Ibu Kota Baru RI

• Gubernur Kaltim Isran Noor Merasa Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur Berdampak Positif ke Lainnya

Soal perumahan lanjutnya, bukan tugas pemerintah untuk membangunnya. Sebab tidak mungkin pemerintah akan membeli aset.

Yang menjadi tugas pemerintah yakni penyiapan infrastruktur pendukung hunian agar memperlancar percepatan penggunaan perumahan tersebut.

"Domain pemerintah itu menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Seperti penyiapan listrik, air dan jalan. Nah, selebihnya itu serahkan kepada pengembang.

Sebab, tidak mungkin pemerintah beli aset seperti itu. Dan memang selama ini itulah yang mengalami keterlambatan," jelasnya.

(Tribunkaltim.co)