Ibu Kota Baru
Gerak Cepat, PUPR Sudah Mulai Bekerja di Ibu Kota Baru Pertengahan 2020, Ini yang Pertama Dibangun
Terkait anggaran, keseriusan pemerintah membangun ibu kota baru di Kaltim mengundang pertanyaan sejumlah pihak.
Penulis: Doan Pardede | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ada di Provinsi Kaltim, kementerian yang terkait langsung melakukan langkah-langkah.
Hal ini terungkap dalam program Economic Challenges bertajuk 'Uji Laik Ibu Kota' yang diunggah di akun YouTube metrotvnews pada 29 Agustus 2019.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kesempatan tersebut adalah sejauh mana keseriusan pemerintah membangun ibu kota baru di Kaltim mengundang pertanyaan sejumlah pihak.
Pasalnya, anggaran pemindahan ibu kota baru tersebut belum masuk di batang tubuh APBN 2020.
Seperti diketahui, proses pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kaltim memerlukan anggaran yang tak sedikit.
Kebutuhan pendanaan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun.
Dari jumlah tersebut, 19 persen di antaranya berasal dari APBN.
Terkait hal ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan produk hukum yang dibutuhkan.
Sebelum akhir tahun 2019 ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) penetapan Daerah Khusus Ibu Kota akan diserahkan ke DPR.
Untuk anggaran, jelas Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebenarnya sudah ada.
Hanya saja, jumlahnya tidak begitu besar.
Alasannya, di tahun 2020 masih lebih banyak di persiapan, penyelesaian masterplan, building desain, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan untuk memudahkan konstruksi dalam skala besar.
Nantinya, anggaran akan tersebar di beberapa kementerian, di antaranya di Bappenas, ATR BPN, PUPR dan lainnya.
"Jadi jangan melihat angka besar karena memang angka besarnya itu baru terjadi ketika masa konstruksi dimulai," katanya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menekankan bahwa anggaran untuk ibu kota baru ini tidak akan menitikberatkan pada APBN.
