Ibu Kota Baru
Gerak Cepat, PUPR Sudah Mulai Bekerja di Ibu Kota Baru Pertengahan 2020, Ini yang Pertama Dibangun
Terkait anggaran, keseriusan pemerintah membangun ibu kota baru di Kaltim mengundang pertanyaan sejumlah pihak.
Penulis: Doan Pardede | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
"Jadi APBN ini benar-benar hanya untuk memulai. Tapi mulai tahun depan, kita mulai menggerakkan yang namanya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) kemudian kerja sama pemanfaatan aset. Yang nantinya kita harapkan masuk sebagai PNBP yang dipakai untuk menutupi jatah APBN tadi," ujarnya,
Baca juga :
Inilah Instansi yang Dipindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Ada 2 Sekaligus Kantor dan Perumahannya
WAWANCARA EKSKLUSIF Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin : Wajar Ibu Kota Pindah ke Kerajaan Tertua
PUPR mulai bekerja pertengahan tahun 2020
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebagian besar anggaran 19 persen berada di kementerian yang dipimpinnya.
Kementerian PUPR akan terlibat di tahap awal, untuk membangun sarana dan prasarana dasar.
"Jalan, drainase, waduk untuk air bersihnya itu harus kita bikin dulu dengan APBN itu," katanya.
Kementerian PUPR menargetkan sudah bekerja paling lambat semester kedua tahun 2020.
"Kan misalnya kita butuh waduk itu Rp 1 triliun, kan nggak harus disiapkan Rp 1 triliun. Karena waduk pembangunannya 3 sampai 4 tahun. Sehingga tahun depan, dengan sisa waktu 6 bulan mungkin uang mukanya dulu 10 - 15 persen harus disiapkan," katanya.
Hingga akhir tahun 2019 ini, Kementerian PUPR akan menyiapkan site plan.
"Karena baru ditetapkan lokasinya kemarin. Jadi kita harus segera membuat. Kalau konsep desainnya sudah ada, ini yang harus kita terapkan di lokasi itu," ujarnya.
Siapkan 3 infrastruktur angkutan massal
Menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut.
“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (28/8/2019) seperti dilansir setkab.go.id.
