Gerak Cepat, PUPR Sudah Mulai Bekerja di Ibu Kota Baru Pertengahan 2020, Ini yang Pertama Dibangun

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ada di Provinsi Kaltim, kementerian yang terkait langsung melakukan langkah-langkah. 

Hal ini terungkap dalam program Economic Challenges bertajuk 'Uji Laik Ibu Kota' yang diunggah di akun YouTube metrotvnews pada 29 Agustus 2019.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kesempatan tersebut adalah sejauh mana keseriusan pemerintah membangun ibu kota baru di Kaltim mengundang pertanyaan sejumlah pihak.

Pasalnya, anggaran pemindahan ibu kota baru tersebut belum masuk di batang tubuh APBN 2020.

Seperti diketahui, proses pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kaltim memerlukan anggaran yang tak sedikit.

Kebutuhan pendanaan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun.

Dari jumlah tersebut, 19 persen di antaranya berasal dari APBN.

Terkait hal ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan produk hukum yang dibutuhkan.

Sebelum akhir tahun 2019 ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) penetapan Daerah Khusus Ibu Kota akan diserahkan ke DPR.

Untuk anggaran, jelas Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebenarnya sudah ada.

Hanya saja, jumlahnya tidak begitu besar.

Alasannya, di tahun 2020 masih lebih banyak di persiapan, penyelesaian masterplan, building desain, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan untuk memudahkan konstruksi dalam skala besar.

Nantinya, anggaran akan tersebar di beberapa kementerian, di antaranya di Bappenas, ATR BPN, PUPR dan lainnya.

"Jadi jangan melihat angka besar karena memang angka besarnya itu baru terjadi ketika masa konstruksi dimulai," katanya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menekankan bahwa anggaran untuk ibu kota baru ini tidak akan menitikberatkan pada APBN.

"Jadi APBN ini benar-benar hanya untuk memulai. Tapi mulai tahun depan, kita mulai menggerakkan yang namanya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) kemudian kerja sama pemanfaatan aset. Yang nantinya kita harapkan masuk sebagai PNBP yang dipakai untuk menutupi jatah APBN tadi," ujarnya,

Baca juga :

Inilah Instansi yang Dipindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Ada 2 Sekaligus Kantor dan Perumahannya

WAWANCARA EKSKLUSIF Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin : Wajar Ibu Kota Pindah ke Kerajaan Tertua

PUPR mulai bekerja pertengahan tahun 2020

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebagian besar anggaran 19 persen berada di kementerian yang dipimpinnya.

Kementerian PUPR akan terlibat di tahap awal, untuk membangun sarana dan prasarana dasar.

"Jalan, drainase, waduk untuk air bersihnya itu harus kita bikin dulu dengan APBN itu," katanya.

Kementerian PUPR menargetkan sudah bekerja paling lambat semester kedua tahun 2020.

"Kan misalnya kita butuh waduk itu Rp 1 triliun, kan nggak harus disiapkan Rp 1 triliun. Karena waduk pembangunannya 3 sampai 4 tahun. Sehingga tahun depan, dengan sisa waktu 6 bulan mungkin uang mukanya dulu 10 - 15 persen harus disiapkan," katanya.

Hingga akhir tahun 2019 ini, Kementerian PUPR akan menyiapkan site plan.

"Karena baru ditetapkan lokasinya kemarin. Jadi kita harus segera membuat. Kalau konsep desainnya sudah ada, ini yang harus kita terapkan di lokasi itu," ujarnya.

Siapkan 3 infrastruktur angkutan massal

Menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (28/8/2019) seperti dilansir setkab.go.id.

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Baca juga :

Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Pakar Geografi dari UGM Ingatkan Tata Ruang Hingga Kebutuhan Primer

Kepala Bappenas Beberkan Kesalahan Jakarta yang Tak Ingin Diulang di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti :

- Moda Raya Terpadu (MRT)

- Light Rail Transit (LRT)

- Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.

Bangun sebuah pangkalan udara pesawat kepresidenan

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan di tahap awal pemerintah tak akan membangun bandara dan pelabuhan komersial di area ibu kota baru.

“Kita enggak bangun bandara maupun pelabuhan (baru),” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Bambang menambahkan, untuk akses transportasi, nantinya akan ditopang oleh dua wilayah yang berdekatan dengan ibu kota baru, yakni Samarinda dan Balikpapan.

“Untuk bandara ada Sepinggan di Balikpapan dan di Samarinda,” kata Bambang.

Nantinya, lanjut Bambang, di ibu kota baru hanya akan dibangun markas militer baik untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara.

“Nanti di kota baru nambah satu pangkalan udara saja. Itu bisa untuk pesawat kepresidenan juga,” ucap dia.

Berikut videonya :

(TribunKatim.co/Doan Pardede)