Rasa Khawatir Keterlibatan Swasta Terlalu Besar dalam Proyek Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kali ini sudah resmi, Ibu Kota Indonesia di Kaltim. 

Penentuan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Namun soal pembiayaan pembangunan ibu kota baru ini diberi masukan.

Satu di antaranya soal kekhawatiran pembiayaan ibu kota baru yang diambil dari sektor swasta. 

Mengutip dari Kompas.id, pembangunan ibu kota baru mendapat sorotan. 

Besarnya pembiayaan dari pihak swasta untuk pemindahan ibu kota dikhawatirkan membuat konsep pembangunan ibu kota negara baru ke depan, menjadi kota bisnis dan perdagangan.

Ini berpotensi memunculkan persoalan klasik ibu kota seperti yang saat ini ada di Jakarta.

Hal itu menjadi salah satu perhatian Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota yang dibentuk DPR di bawah Badan Keahlian Dewan (BKD).

Tim berjumlah 15 orang tersebut dibentuk, Rabu (28/9/2019), setelah surat permohonan dukungan pemindahan ibu kota dari Presiden Joko Widodo dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

Ketua Tim Kajian pemindahan ibu kota, Inosentius Samsul menilai, kajian teknis pemindahan ibu kota yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo ke DPR tidak terlalu jelas dalam memaparkan konsep pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia.

Ia misalnya menyoroti sumber pembiayaan utama untuk proyek pemindahan ibu kota.

Dalam kajian yang dikirim Presiden ke DPR, dari total Rp 466,9 triliun kebutuhan biaya untuk pemindahan ibu kota, sebanyak Rp 127,3 triliun.

Rencananya dibiayai oleh swasta dan Rp 265,2 triliun dibiayai dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

APBN hanya membiayai sisanya, sekitar Rp 74,4 triliun, atau 19 persen dari total biaya.

Menurut Inosentius, keterlibatan swasta yang terlalu besar dalam proyek Ibu Kota Negara baru itu menunjukkan, konsep pembangunan Ibu Kota Negara baru ke depan bakal menjadi kota bisnis.