Ibu Kota Baru
Antisipasi Lonjakan Penduduk di Ibu Kota Baru, Ini yang Disiapkan Disdukcapil Penajam Paser Utara
Disdukcapil Penajam Paser Utara sudah menyiapkan antisipasi potensi lonjakan penduduk di ibu kota baru Indonesia
Penulis: Heriani AM | Editor: Rafan Arif Dwinanto
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara memerkirakan akan terjadi lonjakan penduduk secara drastis.
Musababnya, Penajam Paser Utara dipilih sebagai lokasi ibu kota baru Kalimantan, oleh Presiden Jokowi.
Kadisdukcapil Penajam Paser Utara, Suyanto menuturkan, titik posisi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia di Penajam Paser Utara belum disebutkan secara pasti oleh Pemerintah Pusat.
Namun ia sudah memiliki rancangan-rancangan yang akan dilakukan kedepannya, termasuk pelayanan administrasi untuk penduduk yang pindah tersebut.
"Kalau nanti posisi ibu kota baru Kalimantan, di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dalam hal ini yang beredar di Kecamatan Sepaku, tentu banyak yang ikut pindah.
• Bandi Indie Fourtwnty Tutup FestivaLand di Samarinda, Masyarakat di Ibu Kota Baru Keren Ya
• Sederet Rumor yang Mencuat Soal Ibu Kota Baru di Kaltim, Satunya Disebut-sebut Deal Politik Prabowo
• Mandalanusa hingga Jokograd, Inilah Sejumlah Nama Ibu Kota Baru di Kaltim yang Mengemuka
Secara otomatis kami akan menyiapkan perangkat khusus untuk membuka pelayanan disana," katanya, Senin (2/9/2019).
Jika pemindahan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku, atau didaerah lainnya, Disdukcapil akan membentuk Unit Pelayanan Pembantu (UPP) di sana.
Diakuinya, dengan pembaharuan pelayanan yang semakin canggih, dengan sistem daring, pelayanan akan semakin mudah.
"Kami sudah mengupdate pelayanan, dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga semakin memudahkan pelayanan.
Pelayanan pun, bisa kami pantau lewat daring menggunakan smartphone," lanjutnya.
Namun yang menjadi masalah saat ini adalah keterbatasan blangko e-KTP.
Lanjut Suyanto, jika dari media yang beredar, sejumlah 1,4 juta jiwa penduduk akan pindah ke Ibu Kota Baru, maka dibutuhkan sedikitnya 1,5 juta blangko e-KTP.
Belum lagi pengembangan infrastruktur akan meningkatkan populasi baru diwilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru tersebut.
Dibutuhkan 10.000 stok keping blangko e-KTP pernah bulan untuk melayani perpindahan penduduk secara besar-besaran.
"Karena tidak menutup kemungkinan, keluarga mereka yang bukan ASN pindah juga kesini," imbuhnya.
