Antisipasi Lonjakan Penduduk di Ibu Kota Baru, Ini yang Disiapkan Disdukcapil Penajam Paser Utara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara memerkirakan akan terjadi lonjakan penduduk secara drastis.

Musababnya, Penajam Paser Utara dipilih sebagai lokasi ibu kota baru Kalimantan, oleh Presiden Jokowi.

Kadisdukcapil Penajam Paser Utara, Suyanto menuturkan, titik posisi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia di Penajam Paser Utara belum disebutkan secara pasti oleh Pemerintah Pusat.

Namun ia sudah memiliki rancangan-rancangan yang akan dilakukan kedepannya, termasuk pelayanan administrasi untuk penduduk yang pindah tersebut.

"Kalau nanti posisi ibu kota baru Kalimantan, di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dalam hal ini yang beredar di Kecamatan Sepaku, tentu banyak yang ikut pindah.

• Bandi Indie Fourtwnty Tutup FestivaLand di Samarinda, Masyarakat di Ibu Kota Baru Keren Ya

• Sederet Rumor yang Mencuat Soal Ibu Kota Baru di Kaltim, Satunya Disebut-sebut Deal Politik Prabowo

• Mandalanusa hingga Jokograd, Inilah Sejumlah Nama Ibu Kota Baru di Kaltim yang Mengemuka

Secara otomatis kami akan menyiapkan perangkat khusus untuk membuka pelayanan disana," katanya, Senin (2/9/2019).

Jika pemindahan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku, atau didaerah lainnya, Disdukcapil akan membentuk Unit Pelayanan Pembantu (UPP) di sana.

Diakuinya, dengan pembaharuan pelayanan yang semakin canggih, dengan sistem daring, pelayanan akan semakin mudah.

"Kami sudah mengupdate pelayanan, dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga semakin memudahkan pelayanan.

Pelayanan pun, bisa kami pantau lewat daring menggunakan smartphone," lanjutnya.

Namun yang menjadi masalah saat ini adalah keterbatasan blangko e-KTP.

Lanjut Suyanto, jika dari media yang beredar, sejumlah 1,4 juta jiwa penduduk akan pindah ke Ibu Kota Baru, maka dibutuhkan sedikitnya 1,5 juta blangko e-KTP.

Belum lagi pengembangan infrastruktur akan meningkatkan populasi baru diwilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru tersebut.

Dibutuhkan 10.000 stok keping blangko e-KTP pernah bulan untuk melayani perpindahan penduduk secara besar-besaran.

"Karena tidak menutup kemungkinan, keluarga mereka yang bukan ASN pindah juga kesini," imbuhnya.

Pasca diumumkannya ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, Disdukcapil Penajam Paser Utara sudah memikirkan untuk penyiapan maintenance pelayanan di sana.

Penyiapan maintenance yang rencananya disusun membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar.

"Saya berencana akan menyusun platform pengusulan anggaran APBD 2020, yakni alat-alat, tambahan jaringan termasuk SDM.

Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar sudah cukup," tuturnya.

"SDM yang dibutuhkan pada kantor UPT di lokasi ibu kota baru nanti, lebih kurang 25 orang untuk mengantisipasi melonjaknya pelayanan," pungkasnya.

Penyangga Pangan

Menteri Pertanian (Menta) Amran Sulaiman optimis bisa membangun kemandirian pangan untuk Ibu Kota baru negara di Kalimantan Timur (Kaltim)

Kemandirian pangan itu dalam arti tanpa harus disuplai dari negara lain alias impor.

Strateginya yakni pengembangan kawasan komoditas sebagai penyangga pangan melalui sistem klaster budidaya untuk masing-masing 10 kabupaten di Kaltim.

"Kata kuncinya kami membangun Kota baru yang mandiri pangan. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru, kita siapkan lebih awal. Nantinya di tahun 2024, kebutuhan pangan langsung dipenuhi sendiri dari masyarakat Kaltim, karena umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” papar Andi Amran Sulaiman saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasioanl II Korps Alumni Mahasiawa Islam (KAHMI) dengan tema Mewujudkan Kemandirian Energi dan Pangan Bagi Kesejahteraan Rakyat di Hotel Gran Senyiur Balikapapan, Sabtu (31/8/2019).

Amran optimis ini terwujud karena Kaltim memiliki potensi yang sangat luar biasa, yakni lahan pertanian yang masih original dan luas.

Dari rilis yang didapat dari panitia acara, terdapat 10 kabupaten di Provinsi Kaltim yang dijadikan sebagai kawasan penyangga pangan sehingga ke depan Ibu Kota baru dipastikan mandiri pangan.

Kabupaten Berau dibangun menjadi sentra produksi jagung dan bawang merah, Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah dan Malinau sebagai sentra produksi padi dan jagung.

Selanjutnya, Kabupaten Tana Bumbu menjadi sentra produksi padi dan cabai, Tanah Laut sebagai sentra padi, jagung, cabai dan bawang merah.

Kapuas Hulu sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah, Ketapang sebagai sentra cabai. Sementara Kutai Barat sentra padi dan jagung dan Kabupaten Paser sentra padi, cabai dan bawang merah.

"Untuk penyediaan daging sapi, ayam, buah-buahan dan komoditas lainnya dibangun klaster. Jadi kabupaten mana yang memproduksi ayam dan seterusnya," terang Amran.

Amran menambahkan membangun klaster ini sejalan dengan gagasan besar Presiden Jokowi. Masing-masing kabupaten akan dibangun klaster -klaster komoditi pertanian yang dikoperasikan.

Kemudian koperasi nantinya dikoorporasikan sehingga klaster tersebut menjadi kuat yang pengelolaannya dengan sistem teknologi yang tinggi, biaya murah, profitable dan pengolahannya tentu dari hulu ke hilir.

"Oleh karena itu, membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri," tegasnya.

Perlu diketahui, melansir data BPS, kinerja pembangunan sektor selama pemerintahan Jokowi-JK menuai hasil membanggakan.

Misal, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton.

BPS pun mencatat, terjadi penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan dari 10,57 persen tahu 2014 menjadi 1,69 persen pada tahun 2018.

Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 % pada tahun 2014 menjadi 13,2 % pada tahun 2018.

BKPM pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Tahun 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110%.

Pada Rakor KAHMI ini, Amran menyerahkan bantuan untuk kelompok tani binaan Kahmi berupa traktor roda 4 sebanyak 10 unit, bibit jagung untuk 100 ribu ha dan bibit tanaman dan hortikultura untuk 50 ribu ha. (*)