Pernah Dilaporkan ke Kejagung RI dan KPK, Makmur HAPK Katakan Biarlah Penegak Hukum yang Klarifikasi

Laporan ke Kejagung RI terkait laporan dugaan penyelewengan lahan Perkebunan sawit di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pernah Dilaporkan ke Kejagung RI dan KPK, Makmur HAPK Katakan Biarlah Penegak Hukum yang Klarifikasi
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
Makmur HAPK mengenakan kemeja kuning corak batik khas Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua DPRD Sementara Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, disebut-sebut kandidat kuat calon Ketua DPRD Kaltim.

Namun posisinya rentan dengan adanya laporan ke aparat penegak hukum yakni ke Kejaksaan Agung atau Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Usai dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim dan ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Kaltim, mantan Bupati Berau Makmur mengakui, bahwa ia pernah dilapori ke Kejaksaan Agung dan KPK

Ia mengakui, pernah dilaporkan dan diperiksa Kejaksaan Agung, Kejagung RI terkait laporan dugaan penyelewengan lahan Perkebunan sawit di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Bahkan akhir tahun 2018, ia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan masyarakat yang diserahkan ke KPK, terkait dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga melibatkan Bupati Berau dan DPRD Berau.

Kebetulan ada juga demo-demo di KPK. Jadi yang dipersoalkan itu, saya dituding menyerobot tanah.

Inikan tanah milik saya. Kalau ada sesuatu, silahkan diperiksa saja.

Saya bukan sekali saja diperiksa.

Saya pernah diperiksa Kejaksaan Agung.

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved