Merugikan, Gubernur Ini Siap Perang dengan Menteri Susi, Juga Minta KKP Tak Berkantor di Daratannya
Setiap bulan, KKP mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor. Namun, daearah sang Gubernur tak mendapat apa-apa
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.
"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad, saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).
Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.
“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.
• Lagi, Menteri Susi Singgung Jokowi di Medsos, Kali Ini Soal Juara Kontes yang Terkatung-katung
• Berani, Menteri Susi Beber Apa yang Harusnya Dilakukan Jokowi, Pakai Kalimat Bila Ingin Selamat
• Terpilih Secara Aklamasi, Cak Imin Kerap Ribut dengan Menteri Susi, Disebut Incar Posisi Menteri KKP
Menurut Murad sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.
Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.
“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.
Murad mengatakan aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.
Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.
"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad.
