Sudah 36 Korban Tewas di Lubang Tambang,HMI Samarinda Anggap Pemerintah Tidak Serius Tangani Tambang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sudah 36 Korban Tewas di Lubang Tambang,HMI Samarinda Anggap Pemerintah Tidak Serius Tangani Tambang di Kaltim

Publik kembali digegerkan dengan jatuhnya korban di lubang bekas tambang pada Kamis (22/8/2019) lalu di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut, bukanlah hal baru bagi Kaltim. Pasalnya, korban terus berjatuhan hingga mencapai 36 orang sejak tahun 2011 silam.

Kabid Lingkungan Hidup Kimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, Nur Hariyani mengatakan, sejak empat bulan terakhir yakni mulai April, Mei, Juni dan Agustus tahun 2019, sudah terdapat empat korban tewas baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa.

"Namun hingga kini tak ada solusi kongkrit dari pihak pemerintah provinsi dan dinas ESDM perihal penyelesaian lubang tambang yang menganga," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (3/9/2019).

Lanjut dia, seolah dibiarkan kini, berdasarkan data dari Jatam Kaltim, di Kaltim saat ini memiliki sekitar 1.735 lubang yang dibiarkan menganga seolah tak bertuan.

Menurutnya, Pemerintah provinsi kaltim dan dinas ESDM harus bertanggungjawab dalam penanganan lubang tambang.

BACA JUGA

Rayakan HUT Kemerdekaan RI, Warga Sangasanga Ritual Lempar Tanah ke Lubang Tambang

Komnas HAM Endus Ada Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur, Sebab Lubang Tambang Batu Bara

Pemerhati Sebut Samarinda Belum Kota Layak Anak, Jika Masih Ada Korban Meninggal di Lubang Tambang

"Pasalnya, secara koordinasi dalam penerbitan IUP serta pengawasan lapangan dilakukan oleh mereka bersama pihak perusahaan," tegasnya.

Ia berpendapat, permasalahan tersebut sebenarnya tidak sulit untuk diatasi, hanya saja pihak pemerintah khususnya ESDM tidak tegas dan serius dalam menangani permasalahan ini.

Dikatakan Nur, jika memang pemerintah peduli dengan nasib dan nyawa rakyat Kaltim, maka sudah seharusnya segera diselesaikan dengan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pemilik IUP atau lubang dan ditindak dengan tegas.

"Hal ini karena hilangnya 36 nyawa sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk segera mengatasi permasalahan ini," ucap perempuan yang juga aktivis lingkungan tersebut.

Dirinya juga menilai pihak pemerintah tidak boleh melemparkan kesalahan pada masyarakat yang terdampak lubang tambang seperti menyalahkan orang tua karena lalai.

Seperti yang dimuat dalam beberapa media yang dikatakan kepala dinas ESDM beranggapan jatuhnya korban ke-35 pada bulan Juni yang lalu akibat dari kesalahan orang tua.

"Pemerintah provinsi dan dinas ESDM harus sadar bahwa hal ini terjadi akibat dari gagalnya mereka dalam menjalankan tugas," tuturnya.

Diakuinya, Kritik masyarakat terhadap pemprov telah dilayangkan sejak lama mulai dari gerakan di media sosial hingga demonstrasi di depan kantor gubernur.

Namun permasalahan ini tak kunjung terselesaikan. Ia mengaku, bukannya mendapatkan solusi, masyarakat hanya mendapatkan pernyataan "biasa aja itu" dari gubernur Kaltim.

"Dalam penyelesaian permasalahan ini rakyat butuh DPRD sebagai perwakilan yang nyata untuk rakyat," ungkapnya.

Dirinya berharap, dalam penyelesaian kasus ini semua pihak baik eksekutif maupun legislatif Kaltim menanggapi hal ini dengan serius dengan melakukan segala upaya mulai dari pemanggilan pemilik IUP hingga menjalankan reklamasi terhadap lubang yang menganga.

Menurutnya, jka 36 nyawa saja tidak mampu menggugah sisi kemanusiaan pemprov maupun DPRD Kaltim, maka harus berapa nyawa lagi yang hilang baru mau bertindak.

"Persoalan hilangnya nyawa di lubang tambang bukan sekedar berita duka seperti angin lalu, ini adalah permasalahan hak untuk hidup warga Kaltim di lingkungan yang aman dan nyaman," pungkasnya.

BACA JUGA

Ibukota Resmi Dipindah ke Kalimantan, Jusuf Kalla Singgung Kebakaran Lahan dan Lubang Tambang

12 Ribu Kubik Sedimentasi Sungai Karang Mumus Dikeruk, Lokasi Pembuangan di Lubang Tambang

Akademisi Nilai Pernyataan Kadis ESDM soal Penyebab Anak Meninggal di Lubang Tambang Menyesatkan

(Tribunkaltim.co/Aris Joni)