Gubernur Nyatakan Perang, 1 Respons Menteri Susi Ini jadi Sorotan, Mendagri Ungkap Hal Mengejutkan

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku kesal dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atau dikenal dengan Menteri Susi.

Bahkan pada, Senin (2/9/2019), Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Susi.

Pernyataan perang ke Menteri Susi tersebut disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail saat memberikan sambutan pelantikan pejabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Gubernur Maluku Murad Ismail seputar pernyataan perang ke Menteri Susi tersebut.

Pernyataan perang Gubernur Maluku Murad Ismail tersebut berawal dari kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi.

Gubernur Maluku Murad Ismail menilai moratorium tersebut merugikan Maluku.

Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.

• Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Murad Ismail ternyata Bukan Orang Sembarangan, Ini Sosoknya

• Merugikan, Gubernur Ini Siap Perang dengan Menteri Susi, Juga Minta KKP Tak Berkantor di Daratannya

• Berani, Menteri Susi Beber Apa yang Harusnya Dilakukan Jokowi, Pakai Kalimat Bila Ingin Selamat

Tercatat 1.600 kapal ke laut Aru sejak adanya moratorium tersebut.

Selain itu sebelum ada moratorium, uji mutu dilakukan di daerah.

Namun sekarang sudah tidak dilakukan, sehingga Gubernur Murad menganggap daerahnya tidak mendapatkan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Ia mengatakan dari 1.600 kapal yang tercatat di laut Aru, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Permasalahan baru juga muncul saat ada aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat.

Murad menilai aturan tersebut merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan menangkap di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad.

Baca juga :

• Terpilih Secara Aklamasi, Cak Imin Kerap Ribut dengan Menteri Susi, Disebut Incar Posisi Menteri KKP

• Diserang Faizal Assegaf, Menteri Susi Cuma Beri Sindiran Singkat dan Ada Huruf Kapital: Makanya BACA

Respons Menteri Susi jadi sorotan

Dilansir Kompas.com, Menteri Susi memang belum memberikan tanggapan secara langsung seputar pernyataan perang dari Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Namun di akun twitter resminya @susipudjiastuti, Menteri Susi meretweet sebuah cuitan dari @AgusSal20448330 yang mengulas soal pernyataan perang Gubernur Maluku tersebut. 

Agus @AgusSal20448330

Moratorium kapal asing kok yg ngamuk gubernurnya, bukannya malah senang, nelayan-nelayannya jadi makmur, perolehan ikan melimpah....

Cuitan dari @AgusSal20448330 ini sendiri untuk mengomentari cuitan Niken Sarah AmelyaNiken Sarah Amelya.

Niken Sarah Amelya juga menyertakan berita dari Kompas.com yang mengulas tentang pertanyaan perang dari Gubernur Maluku tersebut.

Niken Sarah Amelya @4Y4NKZ

Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

Padahal yg Rugi mah Gubernurnya bukan Rakyatnya

Respons menteri Susi ini juga langsung menjadi sorotan.

Sejumlah warganet langsung memberikan komentar seputar pernyataan perang dari Gubernur Maluku tersebut.

Komentarnya cukup beragam, ada yang membela menteri Susi dan ada pula yang membela Gubernur Maluku

Yusuf Samanery @YSamanery

Kekesalan gubernur Maluku, merujuk pada potensi ikan tuna di Laut Banda yang dalam pengoperasian Global Position System- GPS oleh pengusaha ikan hasil tangkapan di Laut Banda dibawa ke Laut Jawa untuk tujuan ekspor melalui surabaya dan mengunakan label dari Surabaya.

Gubernur tidak hanya menyikapi ikan di Laut Banda, tapi juga pemberian izin oleh Menteri Susi kepada 1.600 armada penangkap ikan di Laut Arafuru yang memproduksi ikan kurang lebih 1.400 konteiner perbulan.

praktek perizinan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga termasuk pengujian mutu ikan tidak lagi dilakukan di Ambon, tetapi dilakukan di Sorong, Papua Barat.

 Mina Bahari Nusantara @nusantaraku2019

tidak semudah itu melihat fakta dilapangan Boss, kl melihatnya di Medsos mmg Bu Susi tampak hebat, faktanya pelaku usaha&nelayan sgt di rugikan kebijakan bu Susi, RATAS di Kantor SetKab Bln Jun'19 seluruh asosiasi pelaku usaha perikanan di Indonesia yg hadir semua mengeluh

Datuk Isman @DatukIsman

Mungkin bukan ngamuk bung, hanya saja mungkin Ndak memahami makna Moratorium yg di maksud Bu menteri...mestinya seorang Gubernur melihat kepentingan yg lebih luas....

Baca juga :

• Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Sepi jadi Sorotan, Menteri Susi Angkat Bicara & Ungkap Kendala

• Sebut Industri Perikanan Hancur Lebur, Menteri Susi Sindir Balik Rokhmin soal Kapal Asing Dilegalkan

Bela Gubernur Maluku, Mendagri ungkap Bupati juga mengeluh

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela Gubernur Maluku Murad Ismail yang memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurutnya, kepala daerah berhak mengajukan protes jika ada kebijakan yang merugukan masyarakat di wilayahnya.

Ia menilai gubernur yang paling tahu kondisi wilayah dan masyarakatnya.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tjahyo juga mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan Menteri Susi yang diprotes Murad.

Selain Murad, Tjahyo bercerita jika ia juga mendapatkan keluhan dari bupati di wilayah Provinsi Maluku terkait kebijakan Menteri Susi.

Ia meyakini Mantan Kepala Korps Brimob itu sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Susi baik lewat surat atau pun telpon.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)