Berita Kukar Terkini
Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kukar Kalimantan Timur Diumumkan, Berikut Nama-namanya
DPRD Kukar, Ridha Darmawan membacakan surat dari DPP Partai Golkar, Gerindra dan PKB yang sudah menetapkan usulan nama dari kader mereka.
Penulis: Rahmad Taufik | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM. CO, TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar, Kalimantan Timur segera disusun unsur pimpinannya.
Usulan nama unsur pimpinan DPRD Kukar, Kalimantan Timur periode 2019-2024 ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kukar, Rabu (4/9/2019).
Pengamatan Tribunkaltim.co, sidang dipimpin langsung Ketua Sementara Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didamping Wakil Ketua Sementara Ahmad Yani.
Sidang yang berlangsung selama 30 menit dan dihadiri 31 anggota dewan ini menetapkan unsur pimpinan DPRD Kukar.
Sekretaris DPRD Kukar, Ridha Darmawan membacakan surat dari DPP Partai Golkar, Gerindra dan PKB yang sudah menetapkan usulan nama dari kader mereka.
Sebagai parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu, DPP Partai Golkar menetapkan Abdul Rasid sebagai Ketua DPRD Kukar definitif.
Sedangkan DPP Gerindra menetapkan Alif Turiadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kukar bersanding dengan Siswo Cahyono dari PKB.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD definitif dari PDIP masih menunggu surat dari DPP.
"Kami sudah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pembahasan Pimpinan DPRD Kukar definitif, unsur pimpinan ini ada 4 orang dari Golkar, Gerindra, PDIP dan PKB, tinggal PDIP belum setorkan nama," ujar Rasid usai memimpin rapat paripurna.
Berikutnya, ia bakal menyampaikan hasil rapat paripurna terkait penetapan usulan pimpinan DPRD Kukar definitif ke Pemkab Kukar untuk diteruskan ke Pemprov Kalimantan Timur.
"Dalam proses ini, siapa tahu surat DPP PDIP masuk ke kita, sehingga berikutnya bisa dilakukan proses pelantikan," ujarnya.
Ia berharap surat DPP PDIP secepatnya diterima DPRD Kukar agar pelantikan 4 unsur pimpinan ini bisa digelar bareng.
Sebagai Ketua DPRD definitif, Rasid akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Kukar.
"Kami ini kan mitra Pemkab, kami mau ke depan pemerintahan Kukar ini lebih baik lagi, tentunya koordinasi terkait kebijakan pembangunan harus kita utamakan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," tuturnya.
Ia berharap anggota DPRD Kukar yang baru ini bisa mengawal kebijakan Pemkab.
