2 Kelompok Mahasiswa Kaltim Demo KPK dan Kejagung RI, Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Makmur HAPK
Aksi terkait berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Berau Makmur HAPK.
lihat foto
Antara lain, mendesak KPK dan Kejagung agar mengusut tuntas kasus yang melibatkan mantan Bupati Makmur HAPK. GMP juga mengingatkan agar KPK dan Kejagung tidak tebang pilih dalam mengusut perkara. Dan menuntut agar perkara tersebut segera diselesaikan secepatnya.
Ketua GMP Riswan membenarkan, telah mendapatkan izin aksi damai di KPK dan Kejagung dari intelkam Polda Metro. "Massa gabungan mahasiswa sekitar 75 orang. Kita ingin mendesak dan mengingatkan agar KPK dan Kejagung segera usut izin sawit itu. Harus tuntas dan jelas laporan itu," tegasnya.
Untuk diketahui sekitar 500 mahasiswa asal Kaltim menghadiri acara Boneo Muda di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat pekan ini. Agenda kegiatan tersebut mengadakan, konsolidasi pemuda Borneo se Nusantara.
"Kami para mahasiswa dari Generasi Kaltim ikut konsolidasi. Kita pantau perkembangan situasi politik lokal di Kaltim soal isu kasus dugaan korupsi pejabat. Salah satunya mantan Bupati Berau," tambah Irmansyah.
Terpisah, mantan Bupati Makmur HAPK enggan menanggapi isu tersebut. Pasalnya disinyalir banyak muatan politis.
Meski sudah berkali-kali dikritik terkait kinerjanya saat menjabat Bupati Berau, Makmur tidak menutup diri saat dikonfirmasi Tribun. Pasalnya, ia pernah mengalami saat ia mencalon sebagai bupati, mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Saat dikabarkan bakal ada aksi demo gabungan mahasiswa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (6/9) siang, Makmur mengaku mempersilahkan mahasiswa aksi.
"Sabar saja lah. Saya nggak enak juga komentari, banyak politisnya. Dululan saya pernah juga (didemo) waktu mau jadi kepala daerah soal Rp 280 miliar. Ya silahkan saja ditelusuri. Sayakan bukan pengguna anggaran," ucap Makmur, usai menggelar rapat pembentukan tim penyusunan tata tertib DPRD Kaltim di Samarinda, Kamis (5/9/2019).
Terkait rencana aksi gabungan mahasiswa di KPK dan Kejagung, Makmur mengaku, kemarin juga ada aksi demo mahasiswa terkait lahan sawit.
"Yang kemarin juga ada. Yang penyerobotan tanah saya biarkan saja. Itukan pemerintahan. Ya ditanyakan ke bawah. Inikan soal jabatan ada SKPD (Dinas) ditanya ke bawah. Bukan pribadi. Kecuali saya minta uang, tangkap tangan," tuturnya menjelaskan.
Makmur yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim sementara mengaku, perlu mendapat masukan dari awak media terkait berbagai hal. Seperti isu-isu yang terkait laporan dugaan korupsi.
"Kalau saya senang bisa ada support. Bisa untuk masukan kita sebagai anggota Dewan," kata Makmur, politisi dari Partai Golkar Kaltim. Ia berharap, isu yang menimpa dirinya bisa cepat berlalu dan fokus sebagai legislator.
Ketua DPRD Sementara Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, disebut-sebut kandidat kuat calon Ketua DPRD Kaltim.
Namun posisinya rentan dengan adanya laporan ke aparat penegak hukum yakni ke Kejaksaan Agung atau Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Usai dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim dan ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Kaltim, mantan Bupati Berau Makmur mengakui, bahwa ia pernah dilapori ke Kejaksaan Agung dan KPK.
