Pilkada Paser

Biaya Kegiatan Pilkada Paser Naik Rp 4 Miliar, Semula KPU Mengusulkan Rp 35 Miliar

Sesuai Permendagri 54/2019, anggaran kegiatan Pilkada Paser dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Biaya Kegiatan Pilkada Paser Naik Rp 4 Miliar, Semula KPU Mengusulkan Rp 35 Miliar
TribunKaltim.Co/Sarassani
Abdul Qayyim Rasyid, Ketua KPU Paser 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Anggaran kegiatan penyelenggaraan Pilkada Paser tahun 2020 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ke pemerintah daerah naik Rp 4 miliar.

Semula sebesar Rp 35 miliar, sekarang menjadi Rp 39 miliar.

Kenaikan ini menurut Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid, Kamis (5/9/2019), dikarenakan adanya tambahan beberapa item kegiatan.

Ternyata bukan hanya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diantisipasi, gugatan di lembaga hukum lainnya juga perlu diusulkan pembiayaannya.

“Rp 35 miliar itu usulan kita di bulan April. Waktu itu kita menganggarkan biaya kalau ada gugatan hukum ke MK. Setelah rakor, kita revisi jadi Rp 39 miliar karena gugatan ke PTUN, PN, Bawaslu bahkan tindak pidana juga perlu diantisipasi pembiayaannya,” kata Qayyim.

Sesuai Permendagri 54/2019, anggaran kegiatan Pilkada Paser dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Paser.

Meski dalam bentuk hibah, anggaran yang terserap hanya kegiatan yang teralisasi, selebihnya dikembalikan.

“Misalnya dari 6 kegiatan pendampingan hukum hanya tiga yang terealisasi, tiganya kita kembalikan. Atau kita programkan lima paslon, ternyata yang mendaftar hanya tiga paslon, duanya kita kembalikan ke pemerintah daerah,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Qayyim, Permendagri 54/2019 juga mengatur mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pilkada dibagi dalam tiga tahapan, dimana tahap pertama sebesar 40 persen dari total anggaran kegiatan Pilkada yang tertera di NPHD.

“Permendagri juga mengamanatkan 14 hari sejak NPHD ditandatangani, 40 persen dari total anggaran kegiatan Pilkada itu harus dicairkan. Penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober 2019, lewat dari itu kita laporkan ke KPU RI melalui KPU Kaltim,” ungkapnya.

Halaman
1234
Penulis: Sarassani
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved