RAPBD Kaltara 2020 Dievaluasi Kemendagri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie: Kita Mau Cepat Lelang

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penggodokan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah sampai pada tahap evaluasi di Kementeraian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Nah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, Kalimantan Utara termasuk daerah yang pertaa menyodorkan RAPBD Kaltara 2020 kepada kementerian itu. Ia berharap proses evaluasi tersebut tidak berlangsung lama, dan tidak ada hal yang prinsip dievaluasi.

"Kita tahu betapa susahnya jajaran Kemendagri mengevaluasi APBD dari 34 provinsi di Tanah Air. Kita juga akan berkoordinasi langsung dengan Dirjen Keuangan Daerah dan Biro Hukum supaya bisa dipercepat," kata Gubernur Kaltra Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.o, Kamis (5/9/2019) sore di Tanjung Selor.

Pemprov Kalimantan Utara memang menargetkan penetapan APBD 2020 bisa lebih awal, antara akhir Oktober hingga awal November 2019.

Harapannya pelalangan kegiatan bisa dilaksanakan cepat untuk mendorong daya serap anggaran sejak triwulan I 2020 nanti.

"Kalau bisa cepat penetapan, kita bisa lakukan pelelangan kegiatan lebih cepat pula. Untuk pemenangnya nanti, setelah DIPA-nya ditetapkan," sebutnya.

Dengan pekerjaan kegiatan di awal-awal tahun, diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja atau investasi pemerintah.

"Kita mau uang itu berputar di awal-awal tahun, supaya pertumbuhan ekonomi stabil. Tidak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.

Untuk diketahui, tema pembangunan Kalimantan Utara tahun 2020 nanti ialah 'Memantapkan Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing'.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalimantan Utara telah menentukan target indikator makro ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, dipasang target sebesar 7,00 persen. Target tersebut jauh di atas target ekonomi nasional yakni di range 5,3-5,5 persen.

Adapun inflasi, ditargetkan sebesar 3,00 persen. Target tersebut masih di tengah-tengah target nasionalnya sebesar 2,0-4,0 persen.

Pemprov juga memberi target pembangunan diantaranya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga menjadi 4,60 persen, angka kemiskinan 5,84 persen, gini ratio 0,299 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,28 persen.

Sedang arah kebijakan provinsi, disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Juga akan ditingkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan," ujarnya.